Pemkab Mimika Dukung Penuh Program Strategis Nasional, dari Makan Bergizi Gratis hingga Koperasi Desa

Mimika Perkuat Implementasi Program Nasional di Wilayah

Kabarteras.com – Pemerintah Kabupaten Mimika menunjukkan komitmen kuat dalam menggerakkan berbagai inisiatif pemerintah pusat. Bupati Johannes Rettob menegaskan bahwa komunikasi intensif terus dijalin dengan level nasional guna memastikan efektivitas setiap kebijakan di tingkat daerah.

“Koordinasi kami lakukan secara rutin. Hal ini terbukti dari sejumlah program yang sudah beroperasi di Mimika,” jelas Rettob saat memberikan keterangan di Timika pada hari Rabu.

Program Makan Bergizi Gratis Meluas

Inisiatif Makan Bergizi Gratis resmi dimulai pada 28 Juli 2025. Saat ini, jangkauan program masih terbatas pada kawasan perkotaan. Wilayah pesisir, pedalaman, dan pinggiran kota masih memerlukan perluasan layanan.

Dukungan infrastruktur diberikan melalui penyediaan lahan untuk pembangunan dapur gizi. Hingga kini, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi telah mencapai dua puluh unit. Selain itu, dibentuk pula Satuan Tugas yang dipimpin Wakil Bupati Emanuel Kemong untuk memastikan pengawasan berjalan optimal.

Sekolah Rakyat Terintegrasi 76 Mimika

Program pendidikan nasional lainnya diresmikan pada 10 Oktober 2025 oleh Bupati Rettob. Sebagai langkah awal, pemerintah daerah meminjamkan bangunan rumah susun bekas Wisma Atlet PON XX Papua yang berlokasi di Jalan SP2-SP5 untuk kegiatan belajar mengajar sementara.

Untuk jangka panjang, kawasan Distrik Iwaka telah disiapkan seluas 8,5 hektare sebagai lokasi pembangunan sekolah secara permanen. “Kami mendukung penuh program pusat. Terbukti kami sudah menyediakan lahan untuk pembangunan sekolah tersebut,” tegas Rettob.

Koperasi Desa dan Program Pendukung

Koperasi Desa Merah Putih yang diluncurkan pada 17 Juli 2025 juga mendapat perhatian serius. Terdapat seratus dua puluh lima koperasi desa di Mimika dan semuanya telah memiliki badan hukum resmi. Namun, pembangunan sarana masih menunggu alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

“Semua 125 KDMP sudah berbadan hukum. Tinggal menunggu anggaran pusat untuk pembangunan. Beberapa unit sudah dibangun, namun saya belum menerima laporannya,” ungkap Rettob.

Program strategis lain yang masih dalam tahap koordinasi meliputi pembangunan tiga juta rumah layak huni dan Kampung Nelayan Merah Putih. Pemerintah daerah juga meluncurkan program pendampingan seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan pembentukan bank sampah untuk mengatasi masalah limbah di wilayah tersebut.