Memahami Prabowo dari Pemikiran ‘Ayatullah’ Ekonomi Indonesia

Akar Pemikiran Ekonomi Prabowo: Warisan Intelektual Sang Ayah

Kabarteras.com – Sejak awal masa jabatannya, Presiden Prabowo Subianto menggarisbawahi sejumlah agenda ekonomi yang menuntut efisiensi belanja negara, penguatan koperasi, hilirisasi industri, swasembada pangan, serta pembangunan kemandirian ekonomi nasional. Di balik daftar kebijakan itu, benang merah intelektualnya dapat ditelusuri hingga ke pemikiran ayahnya, Prof Sumitro Djojohadikusumo — seorang ekonom yang pada dekade 1990-an kerap dijuluki “Ayatullah Ekonomi Indonesia” dalam berbagai pemberitaan Republika.

Prabowo sendiri pernah mengakui bahwa cara pandangnya soal ekonomi turut dibentuk oleh gagasan sang ayah. Dengan demikian, arsip tulisan dan wawancara Sumitro yang tersimpan di Republika sepanjang era 1990-an menjadi salah satu rujukan penting untuk membaca akar ideologis kebijakan ekonomi pemerintahan saat ini.

Kritik Struktural yang Konsisten

Jejak pemikiran Sumitro tidak terbatas pada satu isu. Dalam rentang pemberitaan Republika pada 1990-an, ia berulang kali menyoroti pemborosan dalam pembangunan, terkonsentrasinya kekuatan ekonomi di tangan segelintir konglomerat, praktik monopoli dan kartel, ketimpangan akses kredit, serta kolusi antara pejabat dan pelaku usaha. Ia juga secara konsisten menyerukan penguatan pelaku usaha kecil dan menengah.

Yang membedakan perhatian Sumitro dari narasi pertumbuhan semata adalah pertanyaan-pertanyaan struktural yang ia ajukan: bagaimana pertumbuhan itu tercapai, siapa yang memanen hasilnya, dan apakah arsitektur ekonomi yang terbentuk cukup tangguh untuk bertahan dalam jangka panjang. Setelah bergabung dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia — organisasi yang memiliki kedekatan dengan media tersebut — Sumitro, yang akrab disapa Pak Cum, terus menyuarakan kritik-kritik itu lewat kolom dan wawancara.

“Kebocoran 30 Persen”: Lebih dari Sekadar Korupsi

Istilah yang paling banyak mengundang perhatian dari Sumitro pada era tersebut adalah所谓 “kebocoran 30 persen” anggaran pembangunan. Namun, penjelasan yang ia muat di Republika pada 14 Januari 1993 menunjukkan bahwa persoalan itu jauh lebih luas dari sekadar anggapan bahwa sepertiga anggaran negara lenyap karena korupsi.

Perhatian Sumitro bukan hanya pada uang yang hilang, melainkan pada berapa besar sumber daya yang benar-benar berubah menjadi hasil pembangunan.

Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan tabungan, investasi, pendapatan nasional, dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, yang dipersoalkan bukan semata-mata angka yang “hilang”, melainkan rasio antara input dan output pembangunan secara keseluruhan.

Kesinambungan Prinsip, Bukan Kesamaan Angka

Agenda efisiensi anggaran yang dikedepankan Prabowo sejak awal pemerintahannya — yakni memangkas belanja yang dinilai tidak produktif dan mengalihkan anggaran ke program berdaya guna tinggi bagi masyarakat — memiliki resonansi kuat dengan kekhawatiran Sumitro tentang pemborosan pembangunan.

Wajar untuk tidak menyamakan secara langsung kebijakan efisiensi Prabowo dengan angka “30 persen” yang pernah dirumuskan Sumitro. Keduanya lahir dari konteks ekonomi dan kebijakan yang berbeda. Akan tetapi, prinsip dasarnya sama: anggaran negara harus dikonversi menjadi manfaat pembangunan sebesar mungkin, dan pemborosan harus ditekan sekeras-kerasnya.

Diletakkan berdampingan, pemikiran Sumitro yang terdokumentasi di Republika sepanjang 1990-an dan kebijakan ekonomi Prabowo hari ini memperlihatkan sejumlah garis kesinambungan yang layak dipelajari — bukan sebagai penyalinan mentah, melainkan sebagai warisan intelektual yang terus diuji oleh realitas baru.