DPRD Jabar Desak Pemprov Seimbangkan Pembangunan Fisik dan Pengentasan Kemiskinan

Ketua DPRD Jabar Tuntut Sinergi antara Infrastruktur dan Pemberdayaan Ekonomi

Kabarteras.com – Buky Wibawa Karya Goena, yang menjabat Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, menyampaikan desakan tegas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tidak memisahkan pembangunan fisik dari agenda pengentasan kemiskinan serta pengurangan pengangguran. Keduanya, menurutnya, wajib dijalankan secara simultan dan saling menopang.

Konteks: Jawa Barat Memasuki Usia ke-81

Pernyataan tersebut dilontarkan Buky sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi daerah yang kini genap berusia 81 tahun. Ia menegaskan bahwa persoalan sosial di lapangan menuntut perhatian serius, sehingga setiap program pemberdayaan ekonomi warga harus selaras dengan peningkatan infrastruktur dan mutu layanan publik.

“Pemerintah perlu menyeimbangkan prioritas. Pembangunan fisik dan pelayanan harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran secara efektif,” kata Buky di Bandung.

Penyelarasan dengan RPJMD 2025–2029

Buky menilai bahwa penguatan tata kelola pemerintahan serta penanganan masalah sosial secara efektif merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Barat periode 2025–2029, yaitu “Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata.” Visi itu, lanjutnya, harus sejalan dengan misi ketiga dan keempat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Di samping aspek pemerataan pembangunan, politisi tersebut mendorong Pemprov Jabar untuk mempercepat transformasi birokrasi yang bersifat adaptif sekaligus berintegritas.

“Di tengah usia Jawa Barat yang ke-81 ini, kita ingin birokrasi semakin bersih, terbuka, dan adaptif. Sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.

Birokrasi sebagai Jembatan Layanan Publik

Buky menekankan bahwa penguatan birokrasi Jawa Barat harus bermuara pada layanan publik yang mudah dijangkau, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan teknologi, dorongan inovasi, serta keterlibatan aktif warga disebutnya sebagai instrumen kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Seluruh langkah penguatan tata kelola ini, tegasnya, wajib konsisten dengan target pencapaian RPJMD 2025–2029.