Prabowo Turun Langsung Tangani Karhutla, Kerahkan Petinggi TNI-Polri ke Empat Provinsi

Empat Provinsi Kalimantan Diterjang Karhutla, Prabowo Tempatkan Petinggi TNI-Polri di Setiap Titik

Kabarteras.com – Strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan kini dijalankan dalam satu komando terpadu. Presiden Prabowo Subianto membagi tugas empat provinsi terdampak kepada pejabat tertinggi TNI dan Polri agar pemadaman serta pemulihan lapangan berlangsung lebih cepat dan terkoordinasi.

Pembagian Tugas per Provinsi

Kalimantan Barat menjadi tanggung jawab Panglima TNI bersama Kapolri. Di Kalimantan Tengah, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Wakil Kapolri memimpin operasi. Kalimantan Selatan ditangani oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) berpasangan dengan Asisten Utama Operasi (Astamaops) Polri. Adapun Kalimantan Timur dipercayakan kepada Wakil Panglima TNI dan Komandan Korps Brimob Polri.

Instruksi pengerahan tersebut disampaikan sehari sebelum Presiden tiba di lokasi, dengan tujuan memastikan seluruh unsur bergerak serentak tanpa tumpang-tindih.

Koordinasi Langsung di Lapangan

Pada Sabtu pagi, 22 Agustus 2026, Prabowo bertolak ke Kalimantan untuk mengecek dan memimpin langsung penanganan karhutla di sejumlah wilayah. Sesampainya di lokasi, ia segera memimpin rapat koordinasi yang menghimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kehutanan, serta jajaran TNI-Polri.

“Saya datang untuk melihat keadaan setempat,” ucap Prabowo di Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026), berdasarkan siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah.

Sekretariat Kabinet menegaskan bahwa kunjungan Presiden bertujuan memastikan penanganan serentak berjalan cepat dan terintegrasi di provinsi-provinsi yang terdampak.

Kecepatan dan Penegakan Hukum Jadi Garis Keras

Presiden menekankan bahwa dampak kebakaran tidak boleh dibiarkan meluas. Seluruh upaya pemadaman harus dilakukan secara optimal agar masyarakat dapat segera kembali menjalankan aktivitas harian tanpa hambatan.

“Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal,” demikian keterangan Sekretariat Kabinet lewat akun Instagram resminya @sekretariat.kabinet, Sabtu (22/8/2026).

Di samping aspek teknis pemadaman, Presiden juga meminta penegakan hukum tidak diabaikan. Setiap pelanggaran yang terungkap dalam proses penanganan karhutla wajib ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan menempatkan pejabat utama TNI-Polri di empat provinsi sekaligus turun langsung ke lapangan, pemerintah memastikan penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat setempat didorong bekerja bersama agar kebakaran segera terkendali dan kehidupan warga kembali normal.