Kondisi SMPN 02 Ngamprah Memprihatinkan, DPRD KBB Akui Kecolongan
Kondisi SMPN 02 Ngamprah Memprihatinkan menjadi topik hangat di media sosial Kabupaten Bandung Barat (KBB) setelah sejumlah foto dan video kondisi fisik
Warga KBB Soroti SMPN 02 Ngamprah: Gedung Sekolah Rusak Parah, DPRD Akui Gagal Awasi
Kabarteras.com – Kondisi SMPN 02 Ngamprah Memprihatinkan menjadi topik hangat di media sosial Kabupaten Bandung Barat (KBB) setelah sejumlah foto dan video kondisi fisik bangunan sekolah tersebar luas. Toilet yang tidak berfungsi layak, pecahan kaca berserakan di ruang kelas, papan tulis yang jebol, cat dinding yang mengelupas, keramik lantai yang retak, hingga atap dan plafon yang lapuk serta berlubang — seluruhnya terekam dan memicu gelombang kritik dari masyarakat sekitar.
Yang membuat sorotan semakin tajam adalah fakta bahwa sekolah tersebut sebelumnya telah menerima predikat Sekolah Adiwiyata Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kontras antara penghargaan lingkungan hidup dan realitas bangunan yang memprihatinkan inilah yang memicu pertanyaan publik: bagaimana sebuah sekolah berpredikat hijau bisa memiliki infrastruktur sedemikian buruk?
Peninjauan Langsung dan Pengakuan DPRD
Nur Djulaeha, Ketua Komisi IV DPRD KBB, turun langsung ke lokasi pada Senin (24/8/2026) untuk melihat sendiri kerusakan yang dilaporkan warga. Setelah meninjau setiap sudut bangunan, ia tidak menampik adanya celah dalam mekanisme pengawasan yang selama ini dijalankan oleh lembaga legislatif daerah.
“Kita cukup kecewa dengan kondisi yang terjadi hari ini. Kita mungkin kecolongan di wilayah perkotaan kok bisa terjadi kondisi seperti ini.”
Nur menjelaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD sejatinya tetap berjalan melalui rapat-rapat kerja rutin. Dalam setiap kesempatan, pihaknya selalu menekankan bahwa sarana dan prasarana sekolah merupakan cerminan nyata dari kualitas dunia pendidikan di daerah. Ia menegaskan bahwa peringatan tersebut disampaikan secara konsisten, bukan sekadar retorika.
“Itu yang selalu kita tekankan.”
Komitmen Perbaikan Bertahap dan Pengawasan Lebih Ketat
Menanggapi kasus ini, Nur menegaskan bahwa kejadian di SMPN 02 Ngamprah menjadi pelajaran berharga bagi DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk memperketat kontrol terhadap seluruh satuan pendidikan di wilayahnya. Ia menekankan bahwa tindakan preventif tidak boleh menunggu hingga suatu kasus menjadi viral terlebih dahulu sebelum ada respons konkret.
“Tadi juga sudah disampaikan kepada Bupati bahwa tidak hanya sekolah ini saja. Jangan sampai viral dulu baru ada tindakan. Insya Allah kita selalu melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah SD maupun SMP dan hasilnya langsung kita laporkan kepada Kepala Dinas.”
Mengenai perbaikan fisik bangunan, Nur mengakui bahwa laporan terkait kondisi sekolah-sekolah di bawah kewenangan Pemkab Bandung Barat sudah banyak masuk ke meja penganggaran. Ia berharap perbaikan dapat dilaksanakan secara bertahap dalam tahun berjalan, sesuai kapasitas anggaran yang tersedia. Jika belum seluruhnya terselesaikan dalam tahun anggaran berjalan, sisa pekerjaan akan dilanjutkan pada tahun 2027.
“Untuk penganggaran, tahun ini sudah banyak laporan yang kami sampaikan. Kalau memang belum bisa diselesaikan tahun ini, akan kita lanjutkan pada 2027.”
Warga yang menyaksikan langsung proses peninjauan berharap komitmen tersebut tidak berhenti pada pernyataan lisan. Mereka mendesak agar jadwal perbaikan fisik, termasuk penggantian atap, perbaikan lantai, dan renovasi toilet, segera dituangkan dalam dokumen anggaran yang dapat dipantau secara terbuka oleh masyarakat.
FAQ: Hal yang Perlu Diketahui
Apakah perbaikan SMPN 02 Ngamprah sudah dijadwalkan secara konkret? Berdasarkan pernyataan Ketua Komisi IV DPRD KBB, perbaikan akan dimasukkan dalam rencana anggaran tahun berjalan. Jika kapasitas anggaran tidak mencukupi untuk menyelesaikan seluruh perbaikan dalam satu tahun, sisa pekerjaan akan dilanjutkan pada tahun 2027.
Siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan kondisi sekolah di KBB? Pengawasan dilakukan secara bersama oleh DPRD KBB melalui Komisi IV dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Pendidikan. Hasil peninjauan lapangan dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas terkait agar tindak lanjut dapat segera diproses.
Bagaimana masyarakat dapat melaporkan kerusakan fasilitas sekolah di wilayahnya? Warga dapat menyampaikan laporan melalui kanal resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat atau melalui perwakilan DPRD KBB di daerah pemilihan masing-masing. Laporan yang masuk akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses penganggaran tahunan.
