Polisi Usut Dugaan Pemotongan Ganti Rugi Lahan Warga di Indramayu
Kabarteras.com – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat menangkap WS, Kepala Desa Jayalaksana di Kabupaten Indramayu, dalam perkara dugaan pemotongan dana kompensasi pembebasan lahan untuk proyek Pertamina. Pemotongan itu disebut dilakukan terhadap uang yang seharusnya diterima warga pemilik tanah secara utuh.
Kasus ini berkaitan dengan pembebasan 90 bidang tanah milik 75 warga Desa Jayalaksana. Luas keseluruhan lahan yang dibebaskan mencapai 25.081 meter persegi dan digunakan untuk pembangunan jalur pipa gas bawah tanah JTB-INT1 oleh Pertamina EP Zona 7.
Pertamina telah menetapkan nilai penggantian sebesar Rp385.000 untuk setiap meter persegi tanah. Dana tersebut dikirim langsung ke rekening masing-masing pemilik lahan. Namun, penyidik menduga ada upaya mengambil sebagian uang tersebut setelah dana diterima warga.
Potongan Rp35.000 per Meter Persegi
Direktur Ditreskrimsus Polda Jabar Kombes Pol Ade Mulyana menyampaikan bahwa WS, yang menjabat kepala desa untuk periode 2021–2027, diduga bekerja bersama perangkat desa untuk memotong kompensasi warga sebesar Rp35.000 per meter persegi.
Pihak desa disebut memakai sejumlah alasan untuk menarik dana itu, mulai dari biaya pengukuran, pemasangan patok, pengurusan administrasi surat tanah, hingga pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Padahal, biaya untuk pengukuran, pematokan, dan pengurusan terkait pembebasan lahan telah ditanggung oleh pihak Pertamina.
Dalam pembebasan lahan, kejelasan mengenai komponen biaya menjadi hal penting bagi pemilik tanah. Jika suatu biaya sudah dibayarkan oleh pelaksana proyek, pemilik lahan semestinya mengetahui bahwa dana kompensasi yang masuk ke rekening mereka tidak lagi dibebani pungutan untuk keperluan yang sama.
Penyidik juga menemukan dugaan tekanan terhadap warga pada masa sosialisasi pembebasan lahan. Warga yang tidak menerima pemotongan disebut dihadapkan pada ancaman bahwa tanah mereka tidak akan dibebaskan dan jalur pipa dapat dipindahkan ke lokasi lain.
Situasi tersebut diduga membuat warga merasa tidak memiliki pilihan selain menyetujui potongan. Mereka kemudian diminta menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh pihak desa.
Pencairan Dilakukan di Rumah Makan
Aksi pemotongan diduga berlangsung saat pencairan uang ganti rugi di sebuah rumah makan di Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu. Warga menerima kartu ATM BRI yang baru digunakan untuk mengakses dana kompensasi dari Pertamina.
Pihak desa disebut menyewa mesin EDC dari agen bank agar saldo dalam kartu ATM itu dapat langsung dipotong di lokasi. Cara tersebut diduga dipakai untuk mengumpulkan dana dari para pemilik tanah pada saat yang hampir bersamaan.
Praktik seperti ini menempatkan warga dalam posisi rentan, terutama ketika transaksi dilakukan segera setelah dana diterima dan dalam suasana yang melibatkan aparat di lingkungan tempat tinggal mereka. Pemilik lahan perlu memperoleh penjelasan yang terang mengenai nominal kompensasi, kewajiban yang sah, serta alasan setiap biaya yang dibebankan.
“Uang hasil pemotongan tersebut ditampung di rekening penampung atas nama salah satu aparat desa. Berdasarkan hasil audit kantor akuntan publik, total kerugian keuangan warga akibat pemotongan ini mencapai Rp 868.630.000,” kata Ade, Jumat (23/10/2026).
Nilai kerugian yang mencapai Rp868.630.000 menunjukkan besarnya dana yang diduga terkumpul dari pemotongan tersebut. Uang itu disebut ditempatkan dalam rekening penampung atas nama salah satu aparat desa.
Pembebasan Lahan dan Perlindungan Hak Warga
Pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur energi membutuhkan proses yang transparan karena menyangkut hak ekonomi pemilik tanah. Nilai ganti rugi, luas bidang yang dibebaskan, biaya pendukung, serta mekanisme pencairan perlu dijelaskan secara terbuka agar warga dapat memahami seluruh tahapan transaksi.
Warga juga perlu memiliki ruang untuk bertanya atau menolak pungutan yang tidak memiliki dasar jelas tanpa menghadapi tekanan. Surat pernyataan, biaya administrasi, maupun pembayaran lain seharusnya dapat diperiksa terlebih dahulu agar pemilik tanah memahami konsekuensi dokumen yang ditandatangani.
Perkara ini menyoroti dugaan penyalahgunaan posisi dalam proses pembebasan tanah yang melibatkan masyarakat. Penanganan hukum diharapkan dapat mengungkap aliran dana, peran pihak-pihak yang terlibat, serta memastikan hak warga yang terdampak memperoleh perhatian.
Untuk masyarakat yang mengikuti proses pembebasan lahan, pencatatan nilai kompensasi dan seluruh transaksi menjadi langkah penting. Bukti transfer, rincian luas tanah, dokumen pernyataan, serta catatan pungutan dapat membantu memperjelas apakah pembayaran telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Kades di Indramayu Sunat Uang Pembebasan?
Kades di Indramayu Sunat Uang Pembebasan is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Kades di Indramayu Sunat Uang Pembebasan matter?
Kades di Indramayu Sunat Uang Pembebasan matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.

