Dedi Mulyadi: Pengelolaan Bandara Kertajati 90 Persen Bakal Dipegang Kemenhan

Dedi Mulyadi: 90 Persen Pengelolaan Bandara Kertajati Diklaim Kemenhan

Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, memberikan pernyataan penting terkait rencana pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Majalengka yang sebagian besar akan dikelola oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Dalam wawancara terbarunya, Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa hingga saat ini, kepemilikan 90 persen aset bandara tersebut sedang dalam proses negosiasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dan Kemenhan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai layanan penerbangan komersial masih menunggu kebijakan pemerintah pusat.

“Hingga kini, kepastian mengenai penerbangan komersial masih belum tercapai. Kita harus menunggu karena itu adalah keputusan pemerintah pusat. Namun, kecenderungan bahwa pengelolaannya akan diambil alih oleh Kemenhan sangat kuat, hampir mencapai 90 persen,” ujarnya di Bandung, Jumat (26/6/2026).

Proses Negosiasi Aset dan Utang Masih Berlangsung

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa saat ini, fokus utama adalah negosiasi mengenai status aset bandara serta utang yang belum terbayar dari pengadaan aset tersebut. Termasuk dalam pembahasan adalah masa depan investasi yang telah diberikan oleh Pemprov Jabar untuk pengoperasian bandara. Ia menyebutkan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat akan berdampak signifikan pada pengelolaan jangka panjang bandara tersebut.

“Masih ada utang yang belum dibayar kepada Bank Jateng. Bagaimana dengan investasi yang telah diberikan oleh pemerintah provinsi? Apakah bentuk kompensasinya dari pemerintah pusat akan dihitung sebagai pengembalian? Sistem tukar-menukar antara pemerintah pusat dan provinsi bagaimana?”

Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline)

Strategi Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Pengelolaan Bandara

Dedi Mulyadi menekankan bahwa pengelolaan 90 persen Bandara Kertajati oleh Kemenhan bukanlah keputusan yang diambil secara impulsif, melainkan hasil dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pihak Pemprov Jabar dalam mengoperasikan bandara. Menurutnya, Pemerintah Daerah sejak awal berupaya membangun infrastruktur penerbangan, tetapi kinerja tersebut dinilai kurang memenuhi ekspektasi. “Kami berharap pengelolaan oleh Kemenhan bisa meningkatkan kualitas manajemen dan kepastian operasional bandara ini,” imbuh Dedi Mulyadi.

Dalam konteks ini, Dedi Mulyadi menyoroti peran Kemenhan dalam mendorong kepastian pengoperasian bandara. Ia menyatakan bahwa keputusan pemerintah pusat untuk menyerahkan sebagian besar pengelolaan kepada Kemenhan didasarkan pada kerja sama yang telah terjalin sejak dulu. “Kemenhan adalah mitra yang sangat kompeten dalam mengelola infrastruktur penerbangan. Kita yakin akan mampu memberikan hasil yang lebih baik,” tuturnya.

Implikasi bagi Layanan Penerbangan Komersial

Kelompok investor dan operator penerbangan komersial di Bandara Kertajati juga menunggu kepastian pengelolaan oleh Kemenhan. Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa meskipun Pemprov Jabar masih berupaya menjaga keberlanjutan layanan penerbangan, kontribusi dari pemerintah pusat akan menjadi penentu utama. “Kita berharap dengan kepemilikan 90 persen oleh Kemenhan, pengoperasian bandara bisa lebih stabil dan mengurangi risiko kerugian keuangan,” tambahnya.

Dedi Mulyadi juga menyebutkan bahwa pihaknya masih terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk perusahaan penyewa bandara dan maskapai penerbangan. Ia menekankan bahwa keputusan akhir harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Jawa Barat dalam mengakses fasilitas penerbangan. “Pemprov Jabar akan tetap berperan dalam menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk operasional bandara, meski sebagian besar kepemilikan berpindah ke Kemenhan,” jelas Dedi Mulyadi.

Peran Pemprov Jabar dalam Proses Transisi

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemprov Jabar tidak akan menghilang dari peran pengelolaannya, meskipun kepemilikan 90 persen bandara Kertajati akan berpindah ke Kemenhan. Ia menyampaikan bahwa pihaknya masih akan terlibat dalam beberapa aspek, seperti pembangunan fasilitas pendukung, kemitraan dengan investor, dan pelibatan masyarakat lokal. “Kami akan tetap menjadi mitra dalam mendorong pengembangan Bandara Kertajati menjadi pusat penerbangan strategis di wilayah Jawa Barat,” ujarnya.

Dalam rangka memperkuat kerja sama, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa Pemprov Jabar akan terus berupaya mengoptimalkan manfaat dari kepemilikan bandara. Ia berharap bahwa transisi ini bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian regional, khususnya di Majalengka. “Bandara Kertajati adalah bagian dari visi pembangunan Jawa Barat. Kami yakin dengan penyesuaian tugas dari Kemenhan, bandara ini akan terus berkembang seiring waktu,” pungkas Dedi Mulyadi.