Banggar DPR Sebut Pilihan Destry-Aida Tegaskan Komitmen Jaga Independensi BI
Destry dan Aida Dipandang sebagai Pilihan Teknokrasi untuk Puncak BI
Kabarteras.com – Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang kian kompleks, Presiden Prabowo Subianto resmi mengajukan dua nama untuk memimpin Bank Indonesia: Destry Damayanti sebagai calon Gubernur dan Aida S Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior. Langkah ini langsung mendapat sorotan dari parlemen.
Penilaian DPR: Fondasi Teknokrasi, Bukan Politisasi
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menilai pengajuan kedua nama tersebut mencerminkan pendekatan berbasis kompetensi teknis. Keduanya, menurutnya, telah menapaki karier panjang di sektor keuangan dan memahami secara mendalam dinamika kebijakan moneter serta pergerakan pasar.
"Pilihan Presiden Prabowo mengajukan Destry dan Aida adalah pilihan teknokrasi," kata dia, kepada media di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Said menegaskan bahwa keputusan ini sekaligus membantah persepsi bahwa BI sedang dipolitisasi, serta memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar keuangan.
Kepercayaan Pasar: Bukan Sesuatu yang Bisa Dibangun Seketika
Menurut Said, rekam jejak panjang kedua kandidat menjadi aset krusial untuk membangun keyakinan para pelaku pasar. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan semacam itu tidak tercipta dalam semalam; dibutuhkan pengalaman bertahun-tahun, konsistensi kebijakan, serta penguasaan mendalam terhadap mekanisme sektor keuangan.
Sebagai ilustrasi, Said merujuk pada momen ketika Perry Warjiyo mengundurkan diri dari kursi Gubernur BI. Saat transisi kepemimpinan sementara berada di bawah Destry beserta jajaran yang sudah lama berkecimpung di BI, pasar tidak menunjukkan gejolak berarti.
"Rekam jejak yang panjang adalah investasi kepercayaan dari para pelaku pasar. Dan kepercayaan seperti ini tidak mudah dipenuhi oleh setiap calon pemimpin," katanya.
Tantangan Menanti: Dari Nilai Tukar hingga Inflasi
Said mengingatkan bahwa apabila DPR memberikan persetujuan, Destry dan Aida akan berhadapan dengan beban yang tidak ringan. Fluktuasi mata uang, perubahan kebijakan negara-negara besar, gejolak ekonomi global, hingga tekanan inflasi menuntut kepemimpinan BI yang kokoh dan berorientasi pada arah kebijakan yang tegas.
Mandat inti BI tetap berpusat pada stabilisasi rupiah dan pengendalian inflasi. Namun, regulasi terbaru juga membebankan tugas tambahan kepada BI untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketidakjelasan "Core Policy" dan Dilema Arah Moneter
Said menyoroti bahwa Indonesia masih belum memiliki kerangka kebijakan utama atau core policy yang mampu menjadi kompas bagi arah moneter ke depan. Ia menekankan bahwa narasi kebijakan yang mengintegrasikan fiskal dan moneter perlu segera dirumuskan oleh Menteri Keuangan bersama pimpinan BI yang baru.
"Kita belum memiliki narasi kebijakan yang cukup kuat untuk mengerangkai arah kebijakan fiskal dan moneter. Inilah yang perlu segera dirumuskan oleh Menteri Keuangan dan pimpinan BI yang baru," ujarnya.
Pelajaran dari Tiongkok dan Amerika Serikat
Untuk memperkuat argumennya, Said mengacu pada praktik dua kekuatan ekonomi besar. Tiongkok selama ini cenderung mempertahankan yuan yang relatif lemah terhadap dolar AS guna menjaga daya saing ekspornya. Strategi itu membuat produk Tiongkok lebih kompetitif di pasar global, namun pada gilirannya memicu respons Amerika Serikat melalui berbagai instrumen hambatan perdagangan.
Amerika Serikat, di sisi lain, dalam beberapa tahun terakhir bergulat dengan tekanan inflasi dan defisit perdagangan yang memburuk, terutama setelah perang Rusia-Ukraina pada 2022 yang memicu lonjakan harga komoditas global. Kondisi tersebut mendorong Washington mempertahankan kebijakan yang cenderung memperkuat dolar.
Dari pengalaman kedua negara itu, Said menyimpulkan bahwa Indonesia wajib menentukan secara eksplisit arah kebijakan ekonominya sendiri. Pertanyaan fundamentalnya: apakah kebijakan ke depan akan diarahkan untuk memperkuat ekspor komoditas—yang membutuhkan dukungan nilai tukar rupiah yang kompetitif—atau justru memprioritaskan pengendalian inflasi pangan dan energi yang sebagian besar masih bergantung pada impor?
"Apakah kita akan memperkuat ekspansi ekspor komoditas sehingga membutuhkan dukungan kebijakan pelemahan rupiah yang terbatas? Ataukah kita memilih menurunkan inflasi sektor pangan dan energi yang banyak ditopang impor sehingga arah kebijakan moneter perlu memperkuat rupiah? Ini yang harus dirumuskan," kata Said.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Banggar DPR Sebut Pilihan Destry Aida?Banggar DPR Sebut Pilihan Destry Aida is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Banggar DPR Sebut Pilihan Destry Aida matter?Banggar DPR Sebut Pilihan Destry Aida matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.