BPS Catat Jumlah Backlog Perumahan Turun Jadi 9,29 Juta Rumah Tangga di 2026
BPS Catat Jumlah Backlog Perumahan 9,29 Juta Rumah Tangga
Kabarteras.com – Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis data terbaru yang menunjukkan perkembangan positif dalam sektor perumahan nasional. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan pada Maret 2026, BPS Catat Jumlah Backlog Perumahan mengalami penurunan signifikan. Angka ini turun menjadi 9,29 juta rumah tangga, mencerminkan kemajuan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat Indonesia.
Penurunan tersebut merupakan hasil dari perbaikan sebesar 350 ribu rumah tangga dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada Maret 2025, jumlah backlog pertama tercatat sebanyak 9,64 juta rumah tangga. Secara persentase, penurunan ini menunjukkan perbaikan dari 13 persen menjadi 12,39 persen. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Gedung BPS, Jakarta, pada Kamis (13/8/2026).
"Jumlah dan persentase rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri, secara persentase mengalami penurunan sebesar 0,61 persen dari 13 persen pada Maret 2025 menjadi 12,39 persen pada Maret 2026," ujar Amalia Adininggar Widyasanti.
Persebaran Backlog di Tingkat Provinsi
Secara geografis, seluruh wilayah provinsi di Indonesia berhasil mencatatkan penurunan backlog perumahan. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah backlog tertinggi, mencapai 2,03 juta rumah tangga. Posisi kedua ditempati oleh DKI Jakarta dengan 1,16 juta rumah tangga, sementara Sumatera Utara berada di urutan ketiga dengan 911,8 ribu rumah tangga.
Capaian ini menunjukkan bahwa program perumahan nasional telah menyentuh berbagai wilayah dengan efektif. Meskipun Jawa Barat masih memimpin dalam jumlah absolut, tren penurunan di semua provinsi memberikan sinyal positif bagi pembangunan berkelanjutan sektor perumahan di Indonesia.
Backlog Kedua Menunjukkan Peningkatan Kualitas Hunian
Selain masalah kepemilikan rumah, BPS juga memantau kondisi rumah yang sudah dimiliki namun belum layak huni atau dikenal sebagai backlog kedua. Pada Maret 2026, angka backlog kedua tercatat sebesar 18,01 juta rumah tangga. Angka ini mengalami pengurangan sebesar 0,76 juta dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 18,77 juta rumah tangga.
Dari sisi persentase, penurunan backlog kedua tercatat cukup signifikan. Nilai tersebut turun dari 25,33 persen pada Maret 2025 menjadi 24,03 persen pada Maret 2026. Penurunan ini menunjukkan peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat Indonesia, di mana lebih banyak rumah yang memenuhi standar kelayakan huni.
Implikasi bagi Kebijakan Perumahan Nasional
Data terbaru ini memberikan gambaran jelas tentang arah kebijakan perumahan di Indonesia. Dengan backlog pertama yang terus menurun dan backlog kedua juga menunjukkan tren positif, pemerintah dapat menyesuaikan strategi pembangunan untuk fokus pada kualitas rather than kuantitas. Program perumahan rakyat seperti Program Rumah Subsidi dan Program Rumah Swadaya diharapkan dapat terus berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Ke depan, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi kunci dalam mengatasi sisa backlog yang ada. Fokus pada wilayah-wilayah dengan backlog tinggi seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta akan membantu mempercepat pencapaian target nasional.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Backlog Perumahan
Apa yang dimaksud dengan backlog perumahan? Backlog perumahan adalah jumlah rumah tangga yang belum memiliki hunian layak. Backlog pertama merujuk pada rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri, sedangkan backlog kedua adalah rumah tangga yang memiliki rumah namun belum layak huni.
Mengapa backlog perumahan penting untuk dipantau? Pemantauan backlog perumahan membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran. Data ini menjadi acuan dalam alokasi anggaran dan penentuan prioritas pembangunan perumahan di berbagai wilayah.
Bagaimana tren backlog perumahan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir? Secara umum, tren backlog perumahan di Indonesia menunjukkan penurunan yang konsisten. Hal ini mencerminkan keberhasilan berbagai program perumahan yang telah dijalankan oleh pemerintah selama bertahun-tahun.
Wilayah mana yang memiliki backlog tertinggi? Berdasarkan data terbaru, Jawa Barat memiliki backlog tertinggi dengan 2,03 juta rumah tangga, diikuti oleh DKI Jakarta dengan 1,16 juta rumah tangga, dan Sumatera Utara dengan 911,8 ribu rumah tangga.
Apa yang dapat dilakukan untuk mempercepat penurunan backlog? Pemerintah dapat meningkatkan pembangunan perumahan subsidi, mendorong pembangunan rumah swadaya, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi program perumahan nasional.