Periklindo Dorong Pemerintah Berikan Insentif Kendaraan Listrik Komersial
Insentif Kendaraan Listrik Komersial Dinilai Penting bagi Efisiensi Logistik
Kabarteras.com – Pengembangan kendaraan listrik di Indonesia dinilai perlu menjangkau sektor kendaraan niaga, bukan hanya mobil penumpang. Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) mendorong pemerintah mempertimbangkan insentif untuk truk dan bus listrik karena segmen ini berkaitan langsung dengan konsumsi bahan bakar minyak, emisi karbon, serta biaya distribusi barang.
Ketua Umum Periklindo Moeldoko menyampaikan bahwa kendaraan komersial memiliki peran besar dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Truk mengangkut bahan baku dan barang jadi, sementara bus melayani mobilitas penumpang dalam jumlah besar. Karena intensitas pemakaiannya tinggi, peralihan bertahap ke teknologi listrik dipandang dapat memberi dampak yang lebih luas terhadap penggunaan energi dan emisi.
“Pemerintah belum memikirkan insentif untuk mobil-mobil komersial. Kalau pemberian insentif sebagai dasarnya adalah penggunaan BBM, yang kedua penyumbang emisi yang semakin banyak, menurut saya, (kendaraan komersial seperti truk dan bus) banyak kontribusinya dalam memproduksi CO2,” kata Moeldoko pada konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Insentif selama ini menjadi salah satu instrumen yang dapat membantu mempercepat adopsi teknologi baru. Pada kendaraan niaga listrik, dukungan tersebut dianggap relevan karena harga pembelian awal masih menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan. Keputusan investasi armada biasanya tidak hanya melihat harga kendaraan, melainkan juga kemampuan operasional, kebutuhan rute, biaya energi, perawatan, dan kepastian layanan dalam jangka panjang.
Dampak terhadap rantai pasok
Elektrifikasi kendaraan komersial dapat berkaitan dengan perbaikan efisiensi dalam rantai pasok. Ketika distribusi berjalan lebih hemat dan andal, perusahaan logistik memiliki peluang untuk mengelola biaya operasional secara lebih baik. Kondisi ini penting sebab biaya pengiriman pada akhirnya dapat memengaruhi harga barang yang diterima konsumen.
Moeldoko menilai kebijakan insentif untuk armada listrik dapat menjadi bagian dari strategi pengendalian biaya distribusi. Pengurangan ketergantungan pada BBM dinilai berpotensi memberi ruang bagi pelaku usaha untuk menekan pengeluaran energi dalam kegiatan pengangkutan.
“Kalau pemerintah memberikan insentif, salah satu strategi untuk menekan inflasi bisa dijalankan,” ujarnya.
Hubungan antara logistik dan inflasi menjadi perhatian karena barang harus bergerak dari produsen, pusat distribusi, hingga ke konsumen. Kenaikan biaya transportasi dapat menambah beban dalam proses tersebut. Karena itu, peningkatan efisiensi armada dapat menjadi salah satu unsur yang mendukung stabilitas biaya, meski dampaknya tetap dipengaruhi banyak faktor lain dalam perekonomian.
Wakil Ketua Umum Periklindo Bidang Pengembangan dan Penelitian, Prabowo Kartoleksono, juga melihat kendaraan listrik sebagai pilihan yang dapat dipertimbangkan perusahaan logistik. Fokusnya bukan semata pada jenis energi yang digunakan, melainkan pada kemampuan armada untuk tetap produktif dan mengurangi waktu berhenti beroperasi.
Menekan waktu tidak produktif
Dalam sektor angkutan barang dan penumpang, keandalan kendaraan merupakan kebutuhan mendasar. Armada yang terlalu lama berada di bengkel atau tidak dapat digunakan akan mengganggu jadwal pengiriman, kapasitas layanan, dan perencanaan perusahaan. Prabowo menilai kendaraan listrik memiliki potensi untuk mengurangi waktu tidak produktif, termasuk yang berkaitan dengan perawatan.
“EV itu bisa mengurangi waktu-waktu tidak produktif, downtime,” kata Prabowo.
Bagi operator logistik, waktu kendaraan tidak beroperasi dapat menimbulkan biaya yang tidak selalu terlihat secara langsung. Selain kehilangan kesempatan menjalankan perjalanan, perusahaan dapat menghadapi perubahan jadwal, kebutuhan kendaraan pengganti, serta gangguan pada pelayanan kepada pelanggan. Karena itulah, perhitungan penggunaan kendaraan listrik perlu dilakukan dengan melihat total biaya kepemilikan dan operasional, bukan hanya harga pembelian di awal.
Prabowo menyoroti besarnya porsi transportasi dalam struktur biaya perusahaan logistik. Dalam pemaparannya, biaya pengangkutan dapat melampaui 50 persen dari biaya perusahaan, di luar pengeluaran untuk gudang. Di dalam biaya transportasi tersebut, BBM disebut menyerap rata-rata sekitar 47 persen.
“Karena dari biaya cost of goods sold mereka, ternyata lebih dari 50 persennya itu adalah untuk biaya transportasi. Dari sekian besar itu, 47 persen rata-rata itu hanya untuk BBM. Bayangkan kalau itu dikurangi dengan menggunakan EV,” kata Prabowo.
Gambaran tersebut menunjukkan mengapa biaya energi menjadi faktor penting bagi perusahaan yang mengoperasikan kendaraan dalam jumlah besar. Jika pengeluaran untuk energi dapat ditekan, pelaku usaha berpotensi memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menjaga efisiensi tanpa harus terus menaikkan tarif layanan pengiriman.
Kepastian kebijakan untuk dunia usaha
Periklindo memandang dukungan pemerintah perlu disertai kebijakan yang konsisten. Dunia usaha memerlukan kepastian saat menentukan pengadaan armada, menyiapkan investasi, dan membangun pola operasional baru. Kendaraan komersial pada umumnya digunakan dalam jangka panjang sehingga perusahaan membutuhkan gambaran yang jelas mengenai arah pengembangan ekosistem kendaraan listrik.
Konsistensi kebijakan juga menjadi perhatian Moeldoko dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional. Insentif bagi kendaraan niaga, apabila dirancang dengan mempertimbangkan harga kendaraan, penggunaan BBM, dan kontribusi emisi, dapat membantu memperluas pemanfaatan listrik di sektor transportasi produktif.
Peralihan ini tidak hanya berkaitan dengan kendaraan yang terlihat di jalan, tetapi juga dengan cara perusahaan mengelola distribusi barang dan layanan penumpang. Truk serta bus listrik membutuhkan kesiapan operasional yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Namun, perhatian terhadap segmen tersebut dipandang penting karena manfaatnya dapat menjangkau aktivitas ekonomi yang lebih luas.
Dengan kendaraan komersial sebagai bagian dari agenda elektrifikasi, upaya menekan konsumsi BBM dan emisi dapat berjalan seiring dengan kebutuhan menjaga kelancaran pasokan barang. Periklindo menilai insentif dan kepastian kebijakan akan menjadi elemen penting agar pelaku industri dapat mengambil keputusan bisnis dengan lebih mantap.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Periklindo Dorong Pemerintah Berikan Insentif Kendaraan?Periklindo Dorong Pemerintah Berikan Insentif Kendaraan is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Periklindo Dorong Pemerintah Berikan Insentif Kendaraan matter?Periklindo Dorong Pemerintah Berikan Insentif Kendaraan matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.