Dukcapil Terbitkan 358 Dokumen Kependudukan Korban Gempa di Manggarai Barat
Dukcapil Terbitkan 358 Dokumen Kependudukan untuk Korban Gempa di Manggarai Barat
Kabarteras.com – Tim Peduli Bencana Kemendagri tiba di Labuan Bajo pada Senin (24/8/2026) dan langsung menjalankan layanan jemput bola administrasi kependudukan bagi warga Kabupaten Manggarai Barat. Dalam operasi tersebut, Dukcapil terbitkan 358 dokumen kependudukan yang mencakup KTP elektronik, akta kelahiran, dan kartu keluarga bagi masyarakat yang kehilangan berkas akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Rombongan dipimpin Sekretaris Ditjen Dukcapil, Hani Syopiar Rustam, yang menyambangi Kantor Dinas Dukcapil setempat untuk memastikan seluruh proses penerbitan berjalan tanpa hambatan teknis maupun birokratis.
Instruksi Langsung dari Menteri Dalam Negeri
Penugasan ini merupakan perintah langsung dari Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian. Tito memerintahkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk turun membantu masyarakat yang kehilangan atau rusak dokumen kependudukan akibat guncangan gempa. Perintah tersebut disampaikan saat Tito meninjau posko pengungsian di Kabupaten Nagekeo, NTT, pekan sebelumnya, ketika ribuan warga masih mengungsi di tempat-tempat terbuka.
"Saya akan segera perintahkan kepada Dirjen Dukcapil untuk koordinasi dengan Dukcapil kabupaten dan provinsi," kata Tito.
Respons terhadap instruksi itu datang cepat. Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mengerahkan enam tim unit pelayanan ke tujuh kabupaten terdampak di Pulau Flores. Selain Manggarai Barat, personel teknis diterjunkan ke Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Langkah ini memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal tanpa akses terhadap layanan administrasi kependudukan di tengah situasi darurat.
Kantor Rusak, Pelayanan Tetap Berjalan
Di Manggarai Barat, gedung Kantor Dinas Dukcapil tercatat mengalami kerusakan berupa retak pada dinding akibat getaran gempa. Meskipun demikian, pihak Ditjen menegaskan bahwa seluruh layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dipastikan tetap beroperasi secara normal tanpa gangguan berarti. Petugas bekerja dengan sistem cadangan dan koordinasi lintas instansi agar warga tidak perlu menunggu berhari-hari untuk memperoleh kembali identitas resmi mereka.
Teguh Setyabudi menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam menjamin hak sipil warga tetap terpenuhi di tengah situasi darurat. "Dukcapil hadir langsung ke lokasi untuk memastikan pelayanan tetap berjalan dan masyarakat dapat segera memperoleh kembali dokumen adminduk yang dibutuhkan secara cepat, mudah, dan gratis," ujar Teguh di Jakarta, Selasa (25/8/2026). Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan bahwa penerbitan ulang dokumen bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian integral dari pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana.
Dengan diterbitkannya ratusan dokumen dalam waktu singkat, warga Manggarai Barat kini dapat kembali mengakses layanan perbankan, pendaftaran sekolah anak, serta berbagai hak sipil lainnya yang selama beberapa hari lumpuh akibat hilangnya identitas resmi. Pemerintah daerah setempat mengapresiasi kecepatan respons pusat dan berkomitmen mempercepat rehabilitasi infrastruktur kantor agar layanan jangka panjang tidak terganggu.
FAQ: Informasi Praktis bagi Warga Terdampak
Apakah penerbitan ulang dokumen kependudukan dikenakan biaya?
Tidak. Seluruh layanan penerbitan ulang dokumen adminduk bagi korban gempa di tujuh kabupaten Flores disediakan secara gratis oleh pemerintah pusat melalui tim jemput bola. Warga tidak perlu membayar biaya administrasi maupun materai.
Dokumen apa saja yang dapat diterbitkan ulang?
Warga dapat mengajukan penerbitan ulang KTP elektronik, akta kelahiran, kartu keluarga, serta dokumen kependudukan lainnya yang hilang atau rusak akibat gempa. Petugas di lapangan siap memproses seluruh jenis dokumen tersebut tanpa memerlukan berkas tambahan yang rumit.
Bagaimana cara mengajukan permohonan?
Masyarakat cukup mendatangi posko layanan jemput bola yang telah didirikan di masing-masing kabupaten atau menghubungi Kantor Dinas Dukcapil setempat. Tim akan memverifikasi data kependudukan dan menerbitkan dokumen pengganti dalam waktu singkat. Untuk warga yang tidak mampu hadir secara fisik, petugas menyediakan layanan kunjungan ke lokasi pengungsian.