Viral JPO Depan Gedung DPR tak Memiliki Tangga, Pramono: Bukan Punya Pemprov DKI Jakarta
JPO DPR Kehilangan Tangga, Pramono: Bukan Aset Pemprov DKI
Kabarteras.com – Viral JPO Depan Gedung DPR tak memiliki tangga lagi. Kondisi ini menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah warga dan pengguna jalan menemukan jembatan penyeberangan pejalan kaki yang terletak di Jalan Gatot Subroto, tepat di area depan Gedung DPR RI, dalam keadaan rusak parah. Struktur beton yang seharusnya memudahkan pejalan kaki melintasi jalan raya ini kini kehilangan bagian tangga, sehingga menghambat akses bagi masyarakat yang ingin melintas dengan aman.
Jembatan penyeberangan pejalan kaki atau yang lebih dikenal dengan sebutan JPO ini merupakan infrastruktur penting yang menghubungkan dua sisi jalan. Namun, keberadaan tangga yang hilang membuat fungsinya menjadi tidak optimal. Pengguna jalan, terutama lansia, ibu hamil, dan anak-anak, kini harus mencari alternatif untuk menyeberang dengan lebih hati-hati.
Klarifikasi Kepemilikan oleh Gubernur DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan klarifikasi resmi mengenai status kepemilikan JPO yang viral tersebut. Ia menegaskan bahwa jembatan penyeberangan ini bukanlah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut penjelasan Pramono, konstruksi ini awalnya dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) beberapa tahun lalu sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur di kawasan Senayan.
"Jadi JPO yang ada di Senayan itu adalah JPO yang dulunya dibangun oleh Kementerian PUPR," kata Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Pernyataan ini penting untuk memberikan kejelasan kepada publik mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan infrastruktur tersebut. Dengan mengetahui kepemilikan yang jelas, masyarakat dapat memahami mengapa proses perbaikan mungkin memerlukan koordinasi antar-instansi pemerintah.
Komitmen Pemeliharaan dan Rencana Pembongkaran
Pramono menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus merawat JPO yang masih dibutuhkan masyarakat sebagai sarana akses pejalan kaki. Namun, jika suatu JPO sudah tidak lagi diperlukan, terutama yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, maka akan segera dilakukan pembongkaran untuk menghindari potensi bahaya.
Sebagai contoh, langkah serupa telah diterapkan Pemprov DKI terhadap JPO di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Jembatan penyeberangan tersebut berada dekat dengan JPO terintegrasi yang terhubung dengan halte Transjakarta serta stasiun LRT Jabodebek. Integrasi antar-moda transportasi ini membuat JPO lama tidak lagi diperlukan dan akhirnya dibongkar.
"Sehingga dengan demikian, untuk Pemerintah DKI Jakarta, selama JPO itu masih diperlukan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI Jakarta, kami akan merawatnya," kata Pramono.
Perlu dicatat bahwa JPO di depan Gedung DPR tersebut masih beroperasi secara normal pada tahun sebelumnya. Namun, saat ini tangga untuk mengakses jembatan penyeberangan tersebut sudah hilang sepenuhnya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur publik agar tetap berfungsi optimal.
Dampak Terhadap Masyarakat dan Solusi Jangka Panjang
Kehilangan tangga pada JPO di depan Gedung DPR memiliki dampak signifikan terhadap kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki. Banyak warga yang mengeluhkan kesulitan saat ingin menyeberang, terutama pada jam-jam sibuk. Beberapa pengguna jalan bahkan memilih untuk menyeberang di zebra cross terdekat yang mungkin lebih jauh dari lokasi JPO.
Untuk mengatasi masalah ini, Pemprov DKI Jakarta telah mengoordinasikan dengan pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi ini mencakup assessment kondisi struktur JPO, identifikasi pihak yang bertanggung jawab, dan penentuan langkah perbaikan yang tepat. Jika diperlukan, Pemprov DKI akan mengajukan bantuan teknis kepada Kementerian PUPR untuk perbaikan tangga yang hilang.
Selain itu, sebagai solusi sementara, Pemprov DKI Jakarta telah memasang rambu peringatan dan lampu penerangan di sekitar area JPO untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan hingga perbaikan permanen dilakukan.
FAQ: Pertanyaan Umum Tentang JPO DPR
Siapa yang bertanggung jawab atas JPO di depan Gedung DPR? JPO tersebut merupakan aset milik Kementerian PUPR, bukan Pemprov DKI Jakarta, sesuai klarifikasi Gubernur Pramono Anung.
Kapan JPO ini pertama kali dibangun? JPO ini dibangun beberapa tahun lalu oleh Kementerian PUPR sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur kawasan Senayan.
Apa yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta? Pemprov DKI Jakarta akan mengoordinasikan evaluasi kondisi JPO dan bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk perbaikan tangga yang hilang.
Apakah ada JPO lain yang akan dibongkar? Ya, Pemprov DKI Jakarta memiliki rencana untuk membongkar JPO yang tidak lagi diperlukan, seperti yang telah dilakukan di kawasan Rasuna Said.
Bagaimana solusi sementara untuk pejalan kaki? Pemprov DKI Jakarta telah memasang rambu peringatan dan lampu penerangan di sekitar area JPO untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki.