DPRD Dukung Langkah Pemprov Jabar Terkait Rencana Perampingan OPD
Perampingan OPD Jabar Dinilai Perlu untuk Efisiensi Internal Pemerintahan
Kabarteras.com – Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyederhanakan organisasi perangkat daerah (OPD) mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono. Langkah ini dipandang sebagai bagian penting dari efisiensi anggaran yang tidak hanya bertumpu pada pemangkasan pos belanja, melainkan juga pembenahan struktur birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.
Efisiensi pemerintahan memiliki dampak yang lebih luas ketika dilakukan dari sisi internal organisasi. Struktur yang terlalu banyak dapat memunculkan lapisan koordinasi tambahan, kebutuhan jabatan struktural yang lebih besar, serta beban belanja pegawai yang harus dikelola secara berkelanjutan. Karena itu, penyederhanaan OPD dipandang relevan untuk mendukung tata kelola yang lebih ringkas tanpa mengabaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ono menyampaikan bahwa pembahasan mengenai penyederhanaan perangkat daerah bukan isu baru di DPRD Jawa Barat. Komisi I DPRD Jabar sebelumnya telah membicarakan kemungkinan penataan organisasi pemerintahan agar pelaksanaan urusan daerah dapat berjalan lebih efektif dan penggunaan anggaran menjadi lebih efisien.
“Pada saat bicara efisiensi yang mengarah ke internal, ke dalam, artinya belanja tidak langsung, belanja pegawai, dan lain-lainnya, bukan hanya pengurangan terhadap belanja-belanja itu, tapi perampingan, penyederhanaan OPD ini juga harus dilakukan,” ujar Ono, Kamis (17/9/2026).
Struktur Lebih Ringkas, Pengelolaan Lebih Terarah
Gagasan perampingan OPD berkaitan dengan penataan kembali urusan pemerintahan yang memiliki kedekatan fungsi. Apabila sejumlah perangkat daerah menangani bidang yang saling berkaitan, penggabungan dapat menjadi pilihan untuk menyederhanakan alur kerja dan memperkuat koordinasi.
Sektor pertanian menjadi salah satu contoh yang disoroti. Saat ini, terdapat beberapa rumpun urusan yang berkaitan dengan aktivitas pertanian, mulai dari perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, hingga ketahanan pangan. Bidang-bidang tersebut memiliki keterhubungan dalam pengelolaan produksi, pengembangan komoditas, serta pemenuhan kebutuhan pangan.
“Di sana ada pertanian, perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, ketahanan pangan. Seharusnya ini bisa digabungkan,” katanya.
Penggabungan bukan sekadar mengurangi jumlah nama dinas atau lembaga. Penataan perlu memastikan bahwa tiap urusan tetap memiliki penanggung jawab yang jelas, program pembangunan tidak tumpang tindih, dan masyarakat tidak kesulitan memperoleh layanan. Dalam konteks pertanian, misalnya, penyederhanaan struktur harus tetap menjaga perhatian terhadap kebutuhan petani, produksi pangan, pengembangan komoditas, serta ketahanan pangan daerah.
Dengan organisasi yang lebih terintegrasi, pemerintah berpeluang menyusun kebijakan lintas bidang secara lebih terarah. Namun, manfaat tersebut hanya dapat dicapai apabila pembagian tugas, mekanisme koordinasi, dan kapasitas aparatur dirancang secara matang.
Target Pengurangan OPD Masih Dapat Ditinjau
Pemprov Jawa Barat sebelumnya telah menyiapkan rencana untuk mengurangi jumlah OPD dari 38 menjadi sekitar 34. Ono menilai angka itu masih dapat dievaluasi apabila tersedia peluang penyederhanaan tambahan yang tetap selaras dengan kebutuhan pemerintahan daerah.
“Kalaupun ada potensi untuk bisa lebih dirampingkan lagi, ya kenapa tidak?” ujarnya.
Peninjauan jumlah OPD perlu dilakukan dengan melihat fungsi setiap perangkat daerah secara menyeluruh. Tidak semua lembaga dengan bidang kerja yang terlihat serupa dapat langsung digabungkan. Ada aspek kewenangan, kebutuhan teknis, target pelayanan publik, serta beban kerja yang perlu diperhatikan sebelum keputusan diambil.
Perampingan yang tepat sasaran dapat membantu pemerintah mengarahkan sumber daya ke program yang langsung dirasakan masyarakat. Sebaliknya, perubahan yang dilakukan tanpa pemetaan memadai berisiko menimbulkan kebingungan kewenangan atau memperlambat pelaksanaan program. Karena itu, prosesnya perlu berbasis evaluasi yang terukur.
Penataan ASN Menjadi Bagian Penting
Salah satu konsekuensi utama dari penyederhanaan organisasi adalah perubahan pada ketersediaan jabatan struktural. Ketika sejumlah OPD digabung atau diringkas, posisi-posisi tertentu dapat berkurang. Kondisi tersebut membutuhkan penataan aparatur sipil negara (ASN) agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam birokrasi.
“Tinggal solusinya apa. Problemnya adalah akan banyak para birokrat yang tidak lagi menduduki jabatan-jabatan struktural yang strategis,” katanya.
ASN yang terdampak tidak serta-merta harus keluar dari sistem pemerintahan. Penyesuaian dapat dilakukan melalui pengalihan ke jabatan fungsional yang sesuai dengan kompetensi, kebutuhan organisasi, dan aturan kepegawaian. Pendekatan ini penting agar pengalaman serta keahlian aparatur tetap dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik.
Jabatan fungsional juga dapat menjadi ruang bagi ASN untuk lebih fokus pada keahlian teknis dan profesionalnya. Meski demikian, pengalihan tersebut memerlukan perencanaan karier yang jelas, penyesuaian kebutuhan personel, serta kepastian pelaksanaan aturan agar perubahan organisasi tidak menurunkan motivasi kerja aparatur.
Pada akhirnya, perampingan OPD di Jawa Barat perlu ditempatkan sebagai upaya memperbaiki efektivitas birokrasi, bukan hanya pengurangan jumlah lembaga. Penghematan belanja internal memang menjadi salah satu tujuan, tetapi pelayanan publik, pembagian kewenangan, dan keberlanjutan kerja ASN tetap harus menjadi pertimbangan utama. Struktur yang lebih sederhana akan memberi manfaat apabila mampu membuat pemerintahan bekerja lebih cepat, lebih terkoordinasi, dan tetap responsif terhadap kebutuhan warga.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is DPRD Dukung Langkah Pemprov Jabar Terkait?DPRD Dukung Langkah Pemprov Jabar Terkait is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does DPRD Dukung Langkah Pemprov Jabar Terkait matter?DPRD Dukung Langkah Pemprov Jabar Terkait matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.