KDS Minta Sanksi Tegas ASN Pelaku Judol: Tidak Ada Ruang Kompromi
Pemkab Bandung Tegaskan Penolakan Judi di Lingkungan Aparatur
Kabarteras.com – Pemerintah Kabupaten Bandung memperkuat sikap penolakan terhadap praktik judi online maupun judi konvensional di lingkungan aparatur pemerintahan. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Focus Group Discussion di Grand Sunshine Hotel, Soreang, Rabu (30/9/2026), yang sekaligus menjadi ruang deklarasi bersama bagi ASN, pegawai BUMD, dan aparatur pemerintahan desa.
Bupati Bandung Dadang Supriatna, yang dikenal dengan sapaan KDS, menilai persoalan perjudian harus ditangani secara serius karena dampaknya tidak berhenti pada pelaku. Keterlibatan aparatur dalam judi dinilai dapat merusak kepercayaan publik, melemahkan disiplin kerja, serta berpotensi mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sebanyak 100 peserta hadir dalam kegiatan bertema “Tingkatkan Integritas Aparatur, Bebaskan Kabupaten Bandung dari Judi Online dan Judi Konvensional”. Peserta mencakup Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, kepala perangkat daerah, camat, pimpinan BUMD, hingga Ketua APDESI.
Temuan Transaksi Miliaran Rupiah
KDS menyampaikan bahwa PPATK mencatat hampir 1.060 ASN Kabupaten Bandung terindikasi terlibat judi online. Akumulasi transaksi sepanjang 2024 disebut mencapai hampir Rp4,4 miliar. Dalam temuan tersebut, terdapat pula transaksi satu orang pelaku yang nilainya mencapai Rp500 juta.
Data itu menjadi alasan penting bagi pemerintah daerah untuk tidak sekadar menyampaikan imbauan. KDS meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) segera memproses penindakan terhadap aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran, dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum dan aturan kepegawaian.
“Saya mengingatkan kepada seluruh ASN Kabupaten Bandung, nama-namanya sudah tercatat. BKPSDM harus segera menindaklanjuti untuk memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas KDS.
Penegasan itu menunjukkan bahwa deklarasi antijudi tidak diposisikan sebagai kegiatan seremonial. Pemerintah Kabupaten Bandung menghendaki adanya langkah lanjutan berupa pengawasan, pembinaan, dan penegakan disiplin bagi seluruh unsur aparatur yang berada dalam lingkup pemerintah daerah.
Integritas Aparatur dan Dampak Sosial
Bagi ASN, pegawai BUMD, maupun aparatur desa, integritas merupakan bagian penting dari tanggung jawab pelayanan publik. Ketika aparatur terlibat perjudian, masalah yang muncul tidak hanya berkaitan dengan penggunaan uang pribadi. Kebiasaan tersebut dapat menimbulkan tekanan ekonomi, persoalan keluarga, risiko utang, hingga penurunan fokus dalam menjalankan pekerjaan.
KDS mengingatkan bahwa perjudian kerap menawarkan harapan semu. Ia menyoroti adanya korban yang mengalami kerugian besar, termasuk aparatur yang sampai harus menjual rumah akibat kebiasaan berjudi.
“Judi itu hanya khayalan. Tidak ada yang kaya karena judi. Banyak korban, bahkan ada ASN yang sampai menjual rumah. Ini yang harus kita hentikan,” ujarnya.
Pesan tersebut juga ditujukan sebagai pengingat bahwa pencegahan harus dilakukan sebelum kebiasaan berjudi berkembang menjadi masalah yang lebih berat. Lingkungan kerja yang saling mengawasi secara positif, dukungan keluarga, serta keberanian mencari bantuan ketika menghadapi kesulitan menjadi bagian penting dalam mencegah dampak yang lebih luas.
Pembinaan Mental, Akhlak, dan Karakter
Selain langkah disipliner, Pemerintah Kabupaten Bandung menempatkan pembinaan karakter sebagai bagian dari upaya pencegahan. KDS memandang judi bukan semata persoalan pelanggaran aturan, melainkan juga berkaitan dengan mental, akhlak, dan kebiasaan yang terbentuk dari waktu ke waktu.
BKPSDM diminta terus memperkuat program pembinaan rohani yang telah dijalankan, termasuk siraman rohani rutin dan pesantren kilat. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu aparatur membangun ketahanan diri serta memperkuat kesadaran atas konsekuensi perilaku perjudian.
“Kembali kepada mental, akhlak, dan karakter. Awalnya coba-coba, lama-lama menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi karakter, sulit diubah. Kita harus saling mengingatkan,” katanya.
Pencegahan perjudian membutuhkan keterlibatan berbagai pihak di dalam organisasi. Pimpinan perangkat daerah, rekan kerja, dan unsur pengawasan internal memiliki peran untuk menciptakan budaya kerja yang sehat, terbuka, serta menjunjung kode etik aparatur.
Landasan Pengawasan dan Penegakan Disiplin
Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung Erwan Kusuma Hermawan menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 98/KPG.03.04/INSPEKTUR tertanggal 27 Juni 2024. Kegiatan ini juga terkait Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 500.12.5.4/010-G/2069/Inspektorat tertanggal 11 September 2024 mengenai larangan judi online dan judi konvensional.
Kerangka kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat kesadaran hukum, disiplin, serta kode etik pegawai. Sasaran akhirnya adalah terciptanya lingkungan kerja pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan tidak terdampak praktik perjudian.
“Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran hukum, menegakkan disiplin dan kode etik pegawai, serta mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, akuntabel, dan bebas dari dampak buruk perjudian,” ujar Erwan.
FGD menghadirkan Bupati Bandung, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Kapolresta Bandung, serta BKN Regional III Jawa Barat sebagai narasumber. Pembiayaan kegiatan berasal dari APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026.
Pada penutupan acara, KDS membubuhkan tanda tangan pada Deklarasi Tolak Judi Online dan Judi Konvensional bagi ASN, pegawai BUMD, serta aparatur desa. Ia meminta Inspektorat Kabupaten Bandung menjaga pengawasan di seluruh jajaran agar komitmen tersebut benar-benar diterapkan dalam kegiatan pemerintahan sehari-hari.
“Ini bukan sekadar deklarasi, tapi harus diikuti tindakan nyata. Saya minta Pak Inspektur tetap keliling menjaga integritas seluruh jajaran,” pungkasnya.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is KDS Minta Sanksi Tegas ASN Pelaku?KDS Minta Sanksi Tegas ASN Pelaku is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does KDS Minta Sanksi Tegas ASN Pelaku matter?KDS Minta Sanksi Tegas ASN Pelaku matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.