KabarTeras
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

BPJS Kesehatan Defisit, Akademisi UGM Desak Revisi UU SJSN dan UU BPJS: Penyakit Lama!

Published Oktober 25, 2026 · Updated Oktober 25, 2026 · By Thomas Martinez - kabarteras.com

Foto : Thomas Martinez - kabarteras.com

Defisit BPJS Kesehatan Kembali Memicu Desakan Perbaikan Regulasi

Kabarteras.com – SLEMAN — Kebutuhan dana darurat sekitar Rp20 triliun untuk menopang BPJS Kesehatan pada 2026 memunculkan kekhawatiran baru mengenai ketahanan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kalangan akademisi menilai langkah penambahan anggaran memang dapat menahan tekanan dalam jangka pendek, tetapi tidak cukup untuk menjawab persoalan mendasar yang berulang.

Keberlanjutan JKN menyangkut layanan kesehatan bagi masyarakat luas, mulai dari akses pemeriksaan, perawatan di fasilitas kesehatan, hingga pembiayaan pengobatan. Karena itu, persoalan defisit tidak hanya berkaitan dengan neraca keuangan lembaga, melainkan juga berpotensi memengaruhi mutu dan kesinambungan pelayanan yang diterima peserta.

Direktur Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK Universitas Gadjah Mada, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, menyampaikan bahwa tekanan keuangan BPJS Kesehatan merupakan masalah struktural yang belum benar-benar dituntaskan. Tanda-tanda persoalan tersebut telah terlihat sejak 2019, atau sekitar lima tahun setelah program JKN mulai berjalan.

Masalah yang Tertunda Sejak 2019

Pada 2019, akademisi UGM telah mengupayakan dorongan untuk memperbaiki kebijakan pembiayaan kesehatan. Namun, agenda itu tidak berlanjut sebagaimana diharapkan ketika pandemi Covid-19 terjadi pada 2020. Fokus pemerintah dan berbagai pihak kemudian bergeser ke penanganan kedaruratan kesehatan.

“Gejala tidak sehat yang sudah kami deteksi pada 2019 sudah menjadi semacam rekomendasi. Namun, karena ada Covid-19, kami berhenti karena semua orang berfokus pada penanggulangan pandemi,” kata Laksono dalam konferensi pers Forum Nasional XVI Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas JKKI) di FK-KMK UGM, Selasa (20/10/2026).

Selama pandemi, sektor kesehatan memperoleh tambahan dukungan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Tambahan pembiayaan tersebut membantu menopang kondisi BPJS Kesehatan serta rumah sakit yang menghadapi tekanan besar pada masa krisis. Ketika situasi pandemi berakhir, kebutuhan untuk membenahi fondasi pembiayaan JKN kembali menjadi perhatian.

Dalam konteks ini, defisit yang kembali membayangi dipandang bukan sebagai kejadian baru. Persoalan itu dinilai mencerminkan adanya kebutuhan pembaruan kebijakan yang lebih menyeluruh, agar keberadaan dana darurat tidak menjadi pola penanganan yang terus berulang dari waktu ke waktu.

Revisi UU SJSN dan UU BPJS Dinilai Mendesak

Laksono mendorong pemerintah dan DPR RI untuk segera membahas revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Perubahan regulasi tersebut dipandang penting untuk memperkuat arah pembiayaan kesehatan nasional dalam jangka panjang.

“Ini penyakit lama. Pada 2026, kami perkirakan defisit kembali muncul. Pemerintah mengalokasikan Rp20 triliun sebagai dana emergensi untuk menyelamatkan BPJS. Ini tanda-tanda yang berbahaya untuk masa depan bangsa kita, khususnya sektor kesehatan,” ujarnya.

Desakan revisi undang-undang menempatkan persoalan JKN dalam kerangka yang lebih luas daripada sekadar penambahan dana pada satu tahun anggaran. Keberlanjutan pembiayaan perlu memiliki dasar aturan yang mampu merespons kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, perkembangan biaya perawatan, serta tanggung jawab berbagai pihak dalam sistem jaminan sosial.

Bagi peserta JKN, stabilitas BPJS Kesehatan memiliki arti yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Program ini menjadi jalur pembiayaan layanan kesehatan bagi banyak keluarga. Ketika pembiayaannya menghadapi tekanan, perhatian publik wajar tertuju pada kemampuan sistem menjaga akses pelayanan tanpa mengorbankan kualitas maupun kesinambungan layanan.

Dana Darurat Bukan Jawaban Jangka Panjang

Alokasi sekitar Rp20 triliun pada 2026 menunjukkan adanya respons pemerintah terhadap kebutuhan mendesak di BPJS Kesehatan. Namun, Laksono memandang suntikan dana semacam itu tidak boleh diperlakukan sebagai penyelesaian utama. Langkah tersebut dapat meredakan kondisi sementara, tetapi pembenahan regulasi tetap diperlukan untuk menangani akar persoalan.

Perdebatan mengenai pembiayaan JKN juga perlu diarahkan pada tujuan utama sistem kesehatan: memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang berkelanjutan. Kekuatan sistem tidak hanya diuji saat menghadapi krisis seperti pandemi, tetapi juga ketika harus tetap berjalan normal setelah dukungan darurat berkurang.

Forum Nasional XVI Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia menjadi ruang untuk kembali menempatkan isu tersebut dalam agenda kebijakan. Dengan pengalaman pandemi dan munculnya kembali tekanan defisit pada 2026, pembaruan aturan JKN serta BPJS dinilai semakin mendesak agar pembiayaan kesehatan nasional tidak terus bergantung pada solusi sementara.

Related Reading

Frequently Asked Questions

What is BPJS Kesehatan Defisit Akademisi UGM Desak?

BPJS Kesehatan Defisit Akademisi UGM Desak is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does BPJS Kesehatan Defisit Akademisi UGM Desak matter?

BPJS Kesehatan Defisit Akademisi UGM Desak matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.