UMS-Kementerian KKP Jalin Kerja Sama Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
UMS dan KKP Dorong Peran Kampus dalam Penguatan Kampung Nelayan
Kabarteras.com – Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) membuka peluang kemitraan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk memperkuat pemberdayaan warga pesisir. Kolaborasi ini diarahkan pada program Kampung Nelayan Merah Putih, sekaligus memperluas kontribusi perguruan tinggi melalui riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan penerapan keilmuan lintas bidang.
Penjajakan tersebut berlangsung dalam pertemuan di Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026. Rektor UMS Prof Harun Joko Prayitno dan Wakil Rektor II UMS Prof Muhammad Da’i bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono untuk membahas ruang kerja sama yang dapat dikembangkan.
Pertemuan itu melanjutkan ajakan kerja sama yang telah disampaikan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Prof Irwan Meilano saat Upacara Hari Jadi ke-68 UMS, Sabtu, 24 Oktober 2026. Keterlibatan kampus dipandang penting karena pembangunan kawasan nelayan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada produksi perikanan, melainkan juga tata kelola, ekonomi, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan penguatan masyarakat.
Enam Prioritas dalam Agenda Kedaulatan Pangan
Prof Harun Joko Prayitno menjelaskan bahwa kerja sama yang sedang dijajaki berkaitan dengan enam program prioritas KKP pada klaster kedaulatan pangan. Program-program tersebut menjadi bagian dari agenda pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional periode 2025-2029.
“Enam prioritas tersebut meliputi pembangunan 5.000 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantai Utara (Pantura) Jawa seluas 14.000 hektare, pengembangan kawasan budi daya udang terintegrasi seluas 2.000 hektare, budi daya tematik berbasis desa dengan sistem Mini Recirculating Aquaculture System (RAS) di 40.000 lokasi, pengadaan 4.582 unit kapal ikan modern, serta pengembangan swasembada garam nasional di kawasan sekitar 2.000 hektare,” ujarnya, Kamis, (29/10/2026).
Rangkaian prioritas itu menggambarkan luasnya kebutuhan pembangunan di wilayah pesisir. Pengembangan kampung nelayan, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas atau aktivitas budi daya. Program tersebut juga menuntut perencanaan kawasan yang tepat, dukungan teknologi yang sesuai kondisi setempat, serta model ekonomi yang dapat membantu keluarga nelayan memperoleh manfaat berkelanjutan.
Revitalisasi tambak di Pantura Jawa dan pengembangan budi daya udang terintegrasi juga memerlukan perhatian terhadap produktivitas, pengelolaan lingkungan, serta kesiapan masyarakat di sekitar kawasan. Sementara itu, pengembangan Mini Recirculating Aquaculture System di tingkat desa membuka ruang bagi penerapan sistem budi daya yang terorganisasi pada banyak lokasi.
Keahlian Multidisipliner untuk Wilayah Pesisir
UMS melihat kampus dapat mengambil peran melalui penelitian terapan, pendampingan masyarakat, pengembangan teknologi, dan penyusunan model pemberdayaan yang berpijak pada kebutuhan lokal. Pendekatan ini membutuhkan kolaborasi sejumlah disiplin ilmu, dari perencanaan wilayah hingga bidang kesehatan dan pendidikan.
Aspek rekayasa teknologi dapat membantu menjawab kebutuhan inovasi dalam budi daya atau pengelolaan kawasan. Bidang ekonomi berpotensi mendukung penguatan usaha masyarakat, sedangkan ilmu hukum dan tata kelola dapat berkontribusi dalam membangun kelembagaan yang lebih tertata. Perencanaan wilayah juga penting agar pengembangan kawasan pesisir berjalan selaras dengan fungsi lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitarnya.
“Melalui penjajakan kerja sama ini, kami berharap dapat mengambil bagian dalam pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih melalui kekuatan akademik, riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah menjadi salah satu upaya untuk mendorong pembangunan kawasan pesisir yang berkelanjutan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat nelayan,” tegasnya.
Peran akademik dalam program semacam ini dapat menjadi jembatan antara agenda pembangunan berskala nasional dan persoalan yang dihadapi warga di lapangan. Riset dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan, sementara pendampingan dapat membantu masyarakat menerapkan solusi yang lebih relevan dengan kondisi daerahnya.
Peluang Riset dan KKN Tematik
Dalam peringatan hari jadi UMS, Prof Irwan Meilano menyatakan keterbukaan KKP untuk mengajak civitas akademika terlibat dalam pembangunan kampung nelayan modern di berbagai daerah Indonesia. Ia menyebut kampung nelayan dapat menjadi ruang pembelajaran sekaligus laboratorium bagi perguruan tinggi.
“Ini kita bisa bekerja sama banyak sekali, menjadikan 1.000 kampung nelayan ini sebagai laboratorium bagi Bapak/Ibu sekalian. Pintunya kami buka selebar mungkin dan kita mengajak kolaborasi bersama,” ujarnya.
Sejumlah unit akademik di UMS memiliki peluang untuk berpartisipasi, antara lain Fakultas Geografi, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Kedokteran, Program Studi Kesehatan Masyarakat, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
Bentuk kerja sama yang dapat dikembangkan mencakup riset bersama dan Kuliah Kerja Nyata Tematik di wilayah pesisir. KKN Tematik dapat mempertemukan mahasiswa dengan kebutuhan masyarakat secara langsung, sedangkan penelitian kolaboratif berpotensi menghasilkan rekomendasi maupun inovasi yang dapat diterapkan dalam pengembangan kawasan nelayan.
Pemberdayaan masyarakat pesisir juga tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kualitas hidup keluarga nelayan. Penguatan produktivitas perlu berjalan bersama dengan pengembangan usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan, akses pengetahuan, serta perhatian pada aspek kesehatan dan pendidikan.
Pembangunan yang Menjaga Keberlanjutan
Pengembangan kelautan dan perikanan mengusung prinsip perlindungan sumber daya, pemanfaatan yang terukur sesuai batas keberlanjutan, peningkatan nilai tambah, serta pemerataan manfaat pembangunan bagi warga pesisir. Prinsip tersebut menjadi dasar agar pembangunan tidak hanya dinilai dari kenaikan produksi, tetapi juga dari dampak sosial dan ekonomi yang diterima masyarakat.
“Dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan, prinsip yang diusung mencakup perlindungan sumber daya, pemanfaatan secara terukur sesuai batas keberlanjutan, peningkatan nilai tambah, serta pembagian manfaat pembangunan kepada masyarakat pesisir. Prinsip tersebut menjadi landasan penting agar pengembangan kawasan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat,” paparnya.
Melalui kerja sama UMS dan KKP, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan memperoleh dukungan pengetahuan, inovasi, serta pendampingan yang lebih kuat. Sinergi pemerintah dan perguruan tinggi menjadi peluang untuk menghadirkan kawasan pesisir yang produktif, berkelanjutan, dan semakin mampu menopang kesejahteraan masyarakat nelayan.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is UMS Kementerian KKP Jalin Kerja Sama?UMS Kementerian KKP Jalin Kerja Sama is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does UMS Kementerian KKP Jalin Kerja Sama matter?UMS Kementerian KKP Jalin Kerja Sama matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.