Latest Program: Banyak Dapur MBG tak Sesuai Standar, Pimpinan BGN Soroti Revisi Juknis Era Dadan

Program Terbaru MBG: BGN Evaluasi Dapur yang Tidak Sesuai Standar

Latest Program terkini menyoroti upaya Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi. Lembaga pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyatakan siap menutup dapur-dapur yang tidak memenuhi standar minimal. Evaluasi ini menjadi bagian dari reformasi yang dijalankan dalam periode kepemimpinan baru, guna memastikan program makan bergizi gratis berjalan efisien dan berdampak positif pada masyarakat.

Evaluasi Mendalam untuk Peningkatan Kualitas

Pimpinan BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa sejumlah dapur MBG masih mengalami ketidaksesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan. “Kami akan evaluasi seluruh dapur MBG secara mendalam,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor BGN, Kamis (18/6/2026). Proses ini bertujuan mengidentifikasi dapur yang kurang memenuhi standar operasional, seperti kelebihan penggunaan bahan baku, ketidakseimbangan distribusi makanan, atau kurangnya pengawasan terhadap kualitas penyajian.

Arumsari menambahkan bahwa keberadaan dapur-dapur yang tidak memenuhi standar terutama disebabkan oleh praktik jual beli titik SPPG. “Ini membuat banyak dapur muncul tanpa adanya kriteria penerima manfaat yang jelas,” tegasnya. Hal tersebut menyebabkan penyaluran makanan bergizi menjadi tidak merata dan tidak efektif. Evaluasi ini akan menjadi bagian dari Latest Program untuk meningkatkan kualitas dan keadilan distribusi.

Perubahan Regulasi dan Dampaknya

Kepala BGN sebelumnya, Dadan, melakukan revisi pada Juknis (Juknis) yang menjadi dasar penyaluran program MBG. Salah satu perubahan signifikan adalah pengurangan luasan dapur dari 400 meter persegi menjadi 150 meter persegi. Perubahan ini dianggap memengaruhi kapasitas dapur untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari bagi masyarakat.

“Perubahan juknis ini menyebabkan beberapa dapur tidak memenuhi standar minimal. Dapur-dapur yang lebih kecil justru kesulitan memproduksi makanan bergizi dalam jumlah yang memadai,” tutur Arumsari. Ia menyoroti bahwa perubahan ini memerlukan adaptasi yang lebih cepat dari penyelenggara, sekaligus mendorong transparansi dalam proses penilaian.

Dalam Latest Program ini, BGN juga berencana menggali lebih dalam mengenai keberlanjutan program MBG. “Kami ingin memastikan bahwa setiap dapur yang ada benar-benar dapat menghasilkan makanan bergizi yang layak dikonsumsi,” imbuhnya. Evaluasi ini akan melibatkan pemantauan terhadap penyaluran makanan, penggunaan bahan baku, serta keterlibatan pihak terkait seperti pengurus dapur dan masyarakat penerima manfaat.

Peran Masyarakat dalam Evaluasi

Arumsari menegaskan bahwa masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mengawasi kualitas program MBG. “Kami mendorong masyarakat untuk mengajukan laporan jika menemukan dapur yang tidak memenuhi standar,” katanya. Data mengenai masalah tersebut, menurutnya, bisa ditemukan dengan mudah di media sosial, yang saat ini menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat.

“Dengan partisipasi masyarakat, kami bisa mempercepat proses evaluasi dan menjamin transparansi. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk memastikan keberhasilan program,” jelasnya. Ia menekankan bahwa Latest Program ini bertujuan mengembalikan kepercayaan publik terhadap MBG, yang sebelumnya sempat tercoreng akibat laporan-laporan negatif.

Menurut Arumsari, revisi Juknis era Dadan juga mendorong terciptanya sistem yang lebih fleksibel. “Kita perlu menyesuaikan standar dengan realitas lapangan agar program ini bisa berjalan efektif,” ujarnya. Namun, ia mengingatkan bahwa perubahan regulasi harus diimbangi dengan komitmen untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas program.

Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Kapasitas Dapur

Sebagai bagian dari Latest Program, BGN juga merancang langkah-langkah khusus untuk meningkatkan kapasitas dapur yang telah memenuhi standar. “Kami akan memberikan pelatihan bagi pengurus dapur agar mampu mengelola program secara optimal,” tambah Arumsari. Selain itu, BGN juga berencana melakukan kolaborasi dengan pihak swasta atau organisasi nirlaba untuk mendukung pengembangan dapur yang lebih efisien.

“Kolaborasi ini akan membantu memperluas cakupan program MBG dan memastikan kebutuhan makanan bergizi terpenuhi secara merata,” kata dia. Ia menambahkan bahwa BGN juga akan meninjau ulang kriteria penerima manfaat agar lebih objektif dan tidak dipengaruhi oleh praktik jual beli titik.

Dengan Latest Program ini, BGN berharap mampu mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam pengelolaan MBG. Evaluasi yang lebih ketat, pengawasan yang lebih intensif, dan partisipasi masyarakat yang aktif menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas program. Arumsari menegaskan bahwa BGN akan terus berupaya memperbaiki sistem agar MBG benar-benar memberikan dampak positif pada masyarakat yang membutuhkan.

Kiriman dari Republika Online (@republikaonline)