Main Agenda: Kelompok Peternak di Jateng Protes SPPG Beli Telur dengan Harga Rendah

Protes Peternak Jateng terhadap SPPG yang Beli Telur di Bawah Harga Acuan

Main Agenda – REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG – Main Agenda menjadi isu utama dalam pertemuan kelompok peternak di Jawa Tengah yang mengeluhkan sistem penyerapan telur oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Para peternak menganggap harga beli yang ditetapkan oleh SPPG tidak sejalan dengan harga acuan pemerintah (HAP) yang seharusnya menjadi dasar transaksi. Ini menjadi sorotan utama karena dikhawatirkan mengurangi keuntungan dan kemampuan peternak lokal untuk berproduksi secara mandiri.

Perbedaan Harga Beli yang Memicu Ketidakpuasan

“Mengapa ada perbedaan harga beli antara Rp 26.000 dan Rp 21.000 per kilogram? Main Agenda ini seharusnya memastikan adilnya harga yang diberikan kepada peternak,”

Ketidakseimbangan ini terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah, di mana enam SPPG yang sebelumnya menetapkan harga Rp 26.000 per kilogram, kini tercatat membeli telur dengan harga lebih rendah. Suwardi, pemimpin Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Jawa Tengah, menegaskan bahwa kebijakan ini merugikan para peternak karena mengakibatkan pengurangan margin keuntungan. Hal ini terjadi meski harga jual telur di pasar masih tetap berada di level Rp 30.000 per kilogram.

Menurut Suwardi, perbedaan harga tersebut terjadi karena sistem penyerapan telur yang tidak terpusat. “Main Agenda penyerapan bahan baku lokal harus jelas dan konsisten agar tidak merugikan peternak,” jelasnya. Ia mengatakan bahwa hal ini mengancam keberlanjutan usaha peternak yang sudah lama bergantung pada program MBG.

Kebijakan HAP dan Kenaikan Biaya Operasional

“Main Agenda HAP seharusnya dijaga agar peternak tidak kehilangan keuntungan. Saat ini, harga pakan ternak melonjak empat kali dalam dua bulan terakhir, padahal HAP masih tetap Rp 26.500 per kilogram,”

Kenaikan biaya pakan ternak mengakibatkan peningkatan angka produksi yang tidak sebanding dengan pendapatan. Dengan harga beli yang jauh lebih rendah, peternak dihadapkan pada kondisi kritis, terutama dalam menghadapi inflasi dan tekanan pasar. Suwardi menegaskan bahwa kebijakan ini berpotensi mengurangi daya saing peternak Jateng dalam menghadapi persaingan dari daerah lain.

Di sisi lain, penyerapan telur oleh SPPG dianggap sebagai bagian dari Main Agenda pemerintah dalam menciptakan keseimbangan pasokan dan harga pangan. Namun, keluhan peternak menunjukkan bahwa sistem ini justru tidak berjalan optimal. Koperasi yang mengelola MBG disebut sebagai pihak yang memengaruhi harga beli, sehingga Main Agenda ini perlu ditinjau ulang untuk lebih menguntungkan sektor pertanian.

Pertemuan untuk Meninjau Kebijakan Penyerapan

Perwakilan peternak Jateng menghadiri rapat koordinasi di Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Jumat (19/6/2026). Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Taj Yasin, serta para direktur dari Kementerian Pertanian dan Bapanas RI. Mereka berharap Main Agenda penyesuaian harga beli bisa segera diterapkan agar peternak tidak lagi mengalami kerugian berkelanjutan.

Menurut Suwardi, kebijakan penyerapan telur oleh SPPG harus didasarkan pada kebutuhan pasar dan harga acuan yang adil. “Main Agenda ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi para peternak yang menjadi tulang punggung pangan nasional,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa jika tidak segera diperbaiki, krisis ketersediaan telur di Jateng bisa memburuk.

Koperasi KPUS Jateng yang memiliki 1.767 anggota peternak menjadi salah satu pihak yang aktif dalam mengkritik kebijakan ini. Suwardi meminta penyesuaian harga beli agar sesuai dengan Main Agenda yang sebenarnya. “Ini bukan hanya soal harga telur, tapi juga tentang keberlanjutan program MBG dan kesejahteraan peternak,” pungkasnya.