Latest Program: Gubernur Luthfi: Selama tak Berpidana, LGBTQ Bukan Ancaman, tapi Penyimpangan

Program Terbaru: Gubernur Luthfi Sebut LGBTQ Bukan Ancaman, Tapi Penyimpangan Selama Tak Diperkosa

Latest Program – Dalam program terbaru yang dirilis oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa orientasi seksual LGBTQ tidak dianggap sebagai ancaman terhadap negara, selama pelaku tidak melakukan tindakan pidana. Ia menegaskan bahwa klasifikasi ini hanya berlaku untuk kasus-kasus yang telah menimbulkan dampak sosial atau kejahatan yang terukur. “Kalau ancaman belum ya. Artinya selama itu tidak melakukan pidana, ya bukan ancaman. Itu hanya penyimpangan,” kata Luthfi saat ditemui wartawan di ruang kerja DPRD Jateng, Rabu (8/7/2026).

Dalam wawancara yang sama, Luthfi menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat LGBTQ dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sambil tetap memperkuat pengawasan terhadap perilaku yang dapat menimbulkan risiko. Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan seksual di tingkat sekolah sebagai bagian dari upaya pencegahan awal. “Program terbaru ini menyasar perubahan pola masyarakat, termasuk meningkatkan kesadaran mengenai penyimpangan seksual dan penularan penyakit seperti HIV,” ujarnya.

Perpres 111/2025: Kebijakan Pertahanan Negara Termasuk LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter

Program terbaru ini sejalan dengan Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029, yang menetapkan orientasi seksual LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter. Status ini diberikan bersamaan dengan ancaman lain seperti ateisme, separatisme, radikalisme, dan terorisme. Menurut Luthfi, klasifikasi ini diharapkan bisa memperjelas tugas pemerintah dalam mengatasi isu-isu yang dianggap berpotensi mengganggu kestabilan sosial.

Dinas Kesehatan Jateng, dalam program terbaru ini, juga aktif mengawasi perubahan pola penyebaran HIV. Zulfachmi Wahab, kepala dinas kesehatan, menjelaskan bahwa jumlah kasus baru menurun dari 2024 ke 2025. Namun, ada pergeseran ke arah kelompok laki-laki suka laki-laki (LSL) yang lebih signifikan dibandingkan sebelumnya. “Program terbaru membantu kami memahami dinamika ini, sehingga bisa mengambil langkah responsif,” tambahnya.

Peran Pendidikan Seksual dalam Program Terbaru

Sebagai bagian dari program terbaru, Pemprov Jateng telah menyediakan layanan psikologi online gratis yang ditujukan pada individu yang mengalami tekanan sosial atau korban bullying, termasuk yang terkait dengan identitas LGBTQ. Layanan ini diharapkan bisa menjadi sarana bantuan bagi masyarakat yang merasa terisolasi akibat stigma dan prasangka. “Program ini juga fokus pada penguatan mental dan sosial, agar para individu lebih percaya diri dalam mengekspresikan diri,” jelas Luthfi.

Dalam program terbaru, Luthfi juga mengingatkan bahwa perubahan orientasi seksual tidak selalu berarti penyimpangan. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan berbasis data. “Kita perlu memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih orientasi seksual, selama tidak merugikan orang lain atau melanggar hukum. Program ini adalah upaya untuk menyeimbangkan antara kebebasan dan tanggung jawab sosial.”

Direktur Pusat Studi Sosial dan Budaya, Rizky Darmawan, menilai program terbaru merupakan langkah yang tepat untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif. “Ia menunjukkan bahwa pemerintah sedang berupaya memperbaiki perbedaan antara penyimpangan dan ancaman,” tambah Rizky. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ini perlu terus dievaluasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

Dengan program terbaru ini, Pemprov Jateng menargetkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu LGBTQ selama periode lima tahun ke depan. Dinas Kesehatan juga berencana mengadakan pelatihan bagi tenaga medis dan pendidik untuk memastikan mereka memahami dinamika orientasi seksual. “Program ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang lebih toleran dan berpengetahuan,” jelas Luthfi.