New Policy: Kabar Terlibat Doxing Dosen FH UGM, Menteri PU: Saya Enggak Ngerti Gitu-Gitu

New Policy: Menteri PU Bantah Terlibat Doxing Dosen FH UGM

New Policy – Baru-baru ini, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengklarifikasi bahwa ia tidak terlibat dalam dugaan doxing terhadap Nabiyla Risfa Izzati, dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Perdebatan ini berawal dari kritik yang dilayangkan Nabiyla terhadap kebijakan baru di lingkungan kementerian PU, yang dianggap memicu kontroversi. Dody menegaskan bahwa ia tidak mengetahui istilah doxing dan menyangkal ikut serta dalam aksi penyebaran data pribadi tersebut.

Perspektif Menteri PU tentang New Policy

Dody menyatakan bahwa doxing adalah istilah yang baru ia dengar, dan ia tidak pernah mengomentari atau mengikutsertakan diri dalam proses ini. “Saya memang aktif di media sosial, tapi tidak tahu arti doxing sampai dijelaskan oleh seseorang. Saya tidak pernah mengomentari hal-hal tersebut,” ujar Dody saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin. Ia menekankan bahwa kritik terhadap New Policy adalah hal yang wajar dan tidak merugikan kepercayaannya sebagai seorang Muslim.

Menurut Dody, kebijakan baru yang dianggap kontroversial tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelayanan publik. “New Policy ini dirancang untuk memastikan proses pengambilan keputusan lebih cepat dan akuntabel,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa kritik dari berbagai pihak, termasuk Nabiyla, adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam memperbaiki kebijakan.

Konteks Kritik dan Doxing

Kritik Nabiyla terhadap New Policy memicu perdebatan di media sosial, dengan sejumlah netizen menganggapnya sebagai tindakan doxing. Dody menyangkal tudingan ini dan menyebutkan bahwa ia tidak mengetahui bagaimana data pribadi Nabiyla tersebar. “Saya tidak pernah menggali data pribadi beliau. Mungkin ada pihak lain yang melakukan itu,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa kebijakan New Policy tidak terkait langsung dengan aksi doxing tersebut.

Dody juga menjelaskan bahwa New Policy merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. “Kebijakan ini dibuat untuk memenuhi harapan publik agar proses pemerintahan lebih responsif terhadap isu-isu yang muncul,” katanya. Meski demikian, ia mengakui bahwa ada pihak yang merasa tidak nyaman dengan perubahan tersebut, dan itu wajar dalam dinamika kebijakan publik.

Nabiyla, sebagai dosen FH UGM, menyatakan bahwa kritiknya terhadap New Policy bersifat objektif dan berdasarkan analisis. “Saya ingin menyampaikan pendapat dengan jelas agar masyarakat bisa memahami kebijakan ini lebih dalam,” katanya. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tetap percaya pada proses demokrasi dan tidak menyangkal fakta-fakta yang terungkap.

Dalam konteks ini, New Policy tidak hanya menjadi pusat perhatian di lingkungan kementerian PU, tetapi juga menghadirkan dinamika baru dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dody berharap kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. “New Policy ini akan berdampak positif jika dipahami secara benar,” tegasnya.