Survei Londo Ireng
Ada profesi yang mengharuskan profesionalnya menjaga jarak dari objek yang sedang diukur. Seorang wasit tentu bisa mencintai sepak bola, namun sebaiknya tidak
Kredibilitas SMRC diuji saat pendirinya aktif dalam politik
Kabarteras.com – Ada profesi yang mengharuskan profesionalnya menjaga jarak dari objek yang sedang diukur. Seorang wasit tentu bisa mencintai sepak bola, namun sebaiknya tidak ikut menendang bola saat laga berlangsung. Auditor pun boleh memiliki opini tentang perusahaan yang diaudit, namun akan terasa janggal jika kritik itu dilontarkan tepat di depan gedung perusahaan tersebut.
Situasi serupa kini dihadapi lembaga survei politik. Tugas utamanya adalah mengukur persepsi masyarakat terhadap pemerintah maupun tokoh-tokoh politik. Oleh karena itu, ketika pemilik lembaga survei tersebut ikut aktif menyerukan jatuhnya figur yang sedang diukur, wajar jika publik mempertanyakan apakah hasil surveinya masih dapat dipercaya sepenuhnya.
Ironi survei di tengah keaktifan politik pendiri
Di tengah pertanyaan tersebut, SMRC tampil menayangkan hasil survei kepuasan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan survei yang dilakukan pada 5 hingga 19 Juli dengan melibatkan 749 responden, angka kepuasan tercatat sebesar 51,1 persen. Angka ini mengalami penurunan drastis sebesar 30,1 poin dalam kurun waktu sembilan bulan. Sebagai perbandingan, pada November 2025 tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo mencapai 81,2 persen.
Menurut survei terbaru tersebut, 49,4 persen responden menilai kondisi ekonomi saat ini buruk atau sangat buruk. Sebaliknya, hanya 15,7 persen yang menilai kondisi ekonomi baik atau sangat baik. Ini merupakan hantaman telak secara statistik. Namun, di sinilah muncul ironi dari pembuat survei yang sebelumnya sudah berteriak bahwa pasiennya sedang sakit.
Hasil survei SMRC boleh jadi sepenuhnya akurat secara metodologis. Jika ingin mengkritiknya, harus pula dijawab dengan survei tandingan. Metode penilaian harus didasarkan pada metode, bukan pada siapa pemilik perusahaan tersebut.
Saiful Mujani dan tantangan independensi lembaga
Jika sampelnya benar, pertanyaan tidak menggiring, pembobotan tepat, dan pengolahan data dilakukan secara profesional, maka ketidaksukaan pribadi kepada Saiful tidak dapat menyulap angka 51,1 menjadi 81,2. Statistik tidak mengenal sakit hati.
Namun, penelitian juga membutuhkan independensi yang bukan hanya ada secara faktual, melainkan “terlihat ada”. Inilah yang disebut sebagai perceived conflict of interest. Bukan berarti Saiful memanipulasi survei. Masalahnya, publik mempunyai alasan yang kuat untuk mempertanyakan hal tersebut.
Apalagi nama perusahaannya adalah “Saiful Mujani Research and Consulting”. Nama pendirinya terpampang jelas di situ. Publik awam tentu sulit memisahkan dengan pisau bedah antara Saiful sebagai warga negara dan SMRC sebagai lembaga riset. Secara organisatoris mereka mungkin memiliki tugas yang berbeda. Namun, publik melihat bahwa Saiful adalah pemiliknya.
Karena itu, makin jauh Saiful masuk ke dalam gelanggang politik, makin tinggi pagar kelembagaan yang dibutuhkan SMRC. Metodologi dan kuesioner perlu dibuka untuk publik, pendanaan survei harus transparan, dan aktivitas politik pendiri perlu dipisahkan secara tegas dari manajemen penelitian. Hal ini dilakukan supaya orang tidak gampang menuduhnya curang.
Di situlah Saiful Mujani menghadapi persoalan yang lebih menarik dari perkara pidana yang membuntutinya. Pendiri SMRC ini adalah doktor ilmu politik dari Ohio State University, sekaligus akademisi dan peneliti opini publik. Karena itu, ucapannya dalam ranah politik mempunyai bobot berbeda dari celotehan influencer biasa.
Pada April 2026, Saiful menjadi kontroversial setelah berbicara tentang konsolidasi masyarakat untuk “menjatuhkan” Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan bahwa maksudnya bukan makar, melainkan political engagement, yang merupakan bagian dari kebebasan dan partisipasi demokratis.
Belakangan ia bahkan berbicara tentang people power sebagai alternatif karena menilai jalur formal pemakzulan sulit bekerja. Hak Saiful berbicara tentu harus dilindungi. Kritik kepada presiden tidak menjadi makar hanya karena nadanya keras. Negara demokratis tak perlu alergi terhadap kritik.
Tapi persoalannya bukan cuma boleh atau tidak. Ada pertanyaan lain: patutkah figur yang begitu identik dengan lembaga pengukur opini publik sekaligus tampil sebagai partisan dalam pertarungan yang sedang diukurnya, apa pun alasannya? Ini perkara kredibilitas, bukan kriminalitas.
Statistik tidak mengenal sakit hati. Kalau sampelnya benar, pertanyaan tidak menggiring, pembobotan tepat dan pengolahan data profesional, ketidaksukaan kepada Saiful tidak dapat menyulap 51,1 menjadi 81,2.
