Kongres Umat dan Masa Depan Peradaban Bangsa

Masa Depan Peradaban Bangsa di Tengah Tantangan Global

Kabarteras.com – Amirsyah Tambunan, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia

Periode Juli 2026 menandai momentum penting bagi umat Islam Indonesia. Kongres Umat Islam Indonesia edisi kedelapan telah diselenggarakan selama tiga hari, tepatnya pada tanggal 24 hingga 26 Juli, di Hotel Bidakara Jakarta. Meskipun acara telah selesai, refleksi mendalam masih terus berlangsung mengenai arah perjalanan peradaban bangsa ke depan.

Dimensi Tantangan yang Saling Berkaitan

Berbagai masalah yang dihadapi bangsa saat ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketimpangan sosial, praktik korupsi, melemahnya kepercayaan masyarakat, polarisasi, serta kekhawatiran terhadap penegakan hukum masih menjadi pekerjaan rumah di dalam negeri. Sementara itu, di kancah internasional, ketidakpastian geopolitik, persaingan ekonomi global, disrupsi teknologi, perubahan iklim, dan perkembangan kecerdasan buatan yang melampaui kesiapan etika masyarakat menjadi perhatian serius.

Semua tantangan ini saling berinteraksi dan berpotensi memperburuk kondisi kehidupan berbangsa jika tidak ditangani dengan pemikiran jernih, kekuatan moral, serta kesadaran kolektif yang kuat.

Arti Penting Tema Kongres

Dalam konteks tersebut, KUII VIII mengangkat tema “Umat Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat”. Pernyataan ini bukan sekadar slogan seremonial, melainkan sebuah kerangka konseptual yang menghubungkan persatuan umat sebagai modal sosial, kedaulatan bangsa sebagai tujuan perjuangan, dan negara yang kuat sebagai cita-cita bersama. Kongres ini juga berfungsi sebagai forum musyawarah bagi berbagai komponen umat Islam untuk membahas isu keumatan, kebangsaan, dan kenegaraan serta merumuskan solusi.

Di balik agenda formal, terdapat persoalan mendasar tentang akhlak bangsa dan etika bernegara. Bangsa tidak hanya didefinisikan oleh wilayah geografis, jumlah penduduk, lembaga negara, atau pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, bangsa terbentuk dari kesediaan warganya untuk hidup berdampingan, menjaga kepercayaan, dan merawat nilai-nilai yang diyakini sebagai kebaikan bersama.

Kekuatan Moral sebagai Fondasi Bangsa

Ernest Renan dalam ceramahnya di Universitas Sorbonne tahun 1882 berjudul Qu’est-ce qu’une nation menyatakan bahwa bangsa merupakan kehendak untuk hidup bersama. Dalam pandangan ini, bangsa bukan sekadar kumpulan manusia dalam satu batas geografis, melainkan persekutuan moral yang dipersatukan oleh ingatan, cita-cita, dan tanggung jawab bersama.

“Bangsa sebagai kehendak untuk hidup bersama.”

Oleh karena itu, kekuatan bangsa tidak hanya diukur dari besarnya produk domestik bruto, kemajuan infrastruktur, atau kecanggihan teknologi. Kualitas moral masyarakat dan para pemimpinnya juga menjadi penentu utama.

Kekuatan moral atau moral force bukan kekuasaan formal. Ia merupakan daya dorong yang bersumber dari kejujuran, integritas, keberanian menyuarakan kebenaran, dan kesediaan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Kekuatan ini tidak selalu terlihat dalam struktur kekuasaan, namun sejarah membuktikan bahwa perubahan besar sering kali dimulai oleh keberanian moral untuk menolak ketidakadilan dan menjaga nilai ketika kepentingan jangka pendek berusaha menguasai ruang publik.

Di tengah fragmentasi kepentingan politik dan menguatnya pengaruh kekuatan ekonomi terhadap proses politik, suara moral menjadi semakin krusial. Ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat, media, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar kepentingan bangsa tidak tenggelam oleh kepentingan sesaat.

Kritik yang jujur dan bertanggung jawab bukan ancaman bagi negara. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari mekanisme moral yang menjaga kekuasaan tetap berpihak kepada tujuan bernegara.