Menko Polkam Ingatkan Pejabat Jaga Amanah dan Jujur

Menko Polkam Tekankan Pentingnya Amanah dan Kejujuran bagi Pejabat

Kabarteras.com – Menko Polkam Djamari menyampaikan pesan penting saat melakukan kunjungan kerja sekaligus ramah tamah dengan pemerintah daerah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada hari Sabtu. Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti fenomena di mana kepercayaan yang diberikan masyarakat melalui proses pemilihan sering kali dikhianati oleh oknum pejabat yang terlibat masalah hukum.

Memahami Hakikat Jabatan sebagai Titipan

Djamari menegaskan bahwa setiap jabatan yang diraih seorang pejabat merupakan titipan dari rakyat. Wewenang yang melekat harus sepenuhnya digunakan untuk memberikan pelayanan prima dan membawa kemajuan bagi masyarakat, bukan untuk memperkaya diri sendiri.

“Kita dulu meminta suara kepada rakyat kita, tolong pilih saya, tolong percayai saya demi kemajuan daerah saya. Tetapi saat dia berada di situ, dia berkhianat kepada rakyatnya,” ujar Djamari dengan nada prihatin.

Kejujuran sebagai Fondasi Pemerintahan

Dalam arahannya, Djamari menekankan bahwa kejujuran adalah fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa segala bentuk kebohongan pada akhirnya akan terbuka dan menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih besar bagi pelakunya.

“Seorang pemimpin harus memahami bahwa jabatan memiliki batas waktu, sehingga kesempatan mengabdi kepada masyarakat harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya melalui kerja yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Ia mengutip sebuah pesan moral bahwa kebohongan mungkin bisa bergerak lebih cepat, namun kebenaran dan kejujuran akan mencapai tujuannya pada waktu yang tepat. Untuk itu, setiap aparatur negara wajib menjaga integritas dalam bekerja.

Pengabdian yang Tak Pernah Berakhir

Menko Polkam juga mengingatkan bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara tidak berhenti ketika seseorang menyelesaikan masa jabatan atau memasuki masa pensiun. Komitmen pengabdian harus tetap dipegang teguh agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus terjaga dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik.

Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap maraknya kepala daerah dan pejabat yang belakangan ini tersangkut persoalan hukum. Menurutnya, tindakan tersebut sangat mencederai kepercayaan publik yang telah susah payah dibangun.