Muktamar NU Dinilai Perlu Hasilkan Pemimpin dengan Sembilan Kriteria Ini

Muktamar NU 2026: Sembilan Syarat Pemimpin Baru yang Diharapkan

Kabarteras.com – Jakarta – Forum tertinggi Nahdlatul Ulama yang akan berlangsung di Jombang, Jawa Timur, pada 27 hingga 31 Agustus 2026 mendatang akan menentukan kepemimpinan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Muktamar Ke-35 ini diharapkan mampu menghasilkan sosok pemimpin yang mampu mempertahankan posisi NU sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan di tengah berbagai tantangan zaman.

Hatim Gazali, aktivis dan tokoh muda NU, menilai bahwa pertemuan akbar ini bukan sekadar ajang pemilihan ketua umum baru. Lebih dari itu, muktamar akan menentukan arah organisasi dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, politik, hingga perkembangan teknologi yang semakin kompleks.

Menurutnya, survei Alvara Research Center pada akhir 2025 menunjukkan sekitar 140 juta warga Indonesia mengidentifikasi diri sebagai Nahdliyin. Besarnya jumlah tersebut memberikan tanggung jawab besar bagi kepemimpinan PBNU dalam menjaga peran NU sebagai kekuatan sosial-keagamaan sekaligus masyarakat sipil.

Sembilan Kriteria Calon Ketua Umum PBNU

Hatim menyebutkan bahwa calon Ketua Umum PBNU periode mendatang harus memenuhi setidaknya sembilan kriteria. Pertama, kemampuan menjadi pemersatu di tengah dinamika internal organisasi. Kedua, memiliki akar yang kuat di lingkungan pesantren. Ketiga, pengalaman panjang berkhidmat mulai dari tingkat ranting hingga kepengurusan pusat. Keempat, memiliki wawasan nasional dan global.

Lima kriteria lainnya meliputi: menjaga independensi organisasi dengan tidak menjadi bagian dari partai politik maupun tidak sedang menduduki jabatan politik; berpihak kepada kelompok masyarakat yang lemah; mampu menjaga tradisi pesantren sembari mendorong modernisasi organisasi; memiliki kapasitas keulamaan, kemampuan organisasi, integritas, dan rekam jejak pengabdian yang teruji.

Pemimpin NU perlu memiliki wawasan nasional dan global, menjaga independensi organisasi dengan tidak menjadi bagian dari partai politik maupun tidak sedang menduduki jabatan politik, serta mampu menjadikan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang tetap kritis sekaligus konstruktif.

Ungkapan tersebut disampaikan Hatim dalam keterangannya di Jakarta pada Ahad (2/8/2026). Ia menambahkan bahwa kepemimpinan dengan karakter tersebut akan menjaga marwah pesantren sekaligus memperkuat kontribusi NU dalam menjawab berbagai persoalan kebangsaan dan tantangan global.

Hatim berharap Muktamar Ke-35 NU tidak hanya menghasilkan figur yang memiliki dukungan luas, tetapi juga sosok yang mampu menjaga persatuan organisasi, memperkuat khidmah kepada umat, dan membawa NU memasuki abad keduanya dengan visi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Terakhir, ia mengajak warga Nahdliyin mengawal proses pemilihan melalui para pengurus cabang dan wilayah. Penilaian terhadap kandidat semestinya didasarkan pada rekam jejak pengabdian, kapasitas kepemimpinan, integritas, dan kemampuan menjaga marwah organisasi.

“Muktamar tinggal sebulan lagi. Warga Nahdliyin perlu mengawal para pimpinan cabang dan wilayah agar memilih calon ketua umum yang memenuhi kriteria tersebut,” kata Hatim.