Israel Bunuh Belasan Warga Gaza, Hamas: Penjahat Perang Netanyahu Mau Sabotase Kesepakatan dengan AS

Hamas Tuduh Israel Sabotase Kesepakatan Gencatan Senjata dengan AS

Kabarteras.com – Organisasi Perlawanan Palestina, Hamas, menyatakan bahwa Israel secara sengaja memperbesar intensitas serangan terhadap Jalur Gaza. Tujuannya adalah untuk menggagalkan hasil negosiasi yang telah dicapai bersama para mediator internasional serta Amerika Serikat (AS) mengenai pelaksanaan tahap baru dari perjanjian gencatan senjata.

Berdasarkan pernyataan resmi yang dikeluarkan, Hamas melaporkan bahwa operasi militer yang dilakukan sejak Ahad pagi telah menewaskan lebih dari 18 penduduk Palestina. Salah satu korban tragis adalah satu keluarga utuh yang hilang dalam serangan tersebut.

Tuduhan Terhadap Netanyahu

Hamas menuduh bahwa ledakan dan pengeboman yang terjadi merupakan “eskalasi yang disengaja oleh penjahat perang Netanyahu untuk mengganggu kesepahaman yang tercapai dengan mediator, termasuk pemerintah AS, untuk merampungkan implementasi kesepakatan gencatan senjata,” kata Hamas.

Organisasi tersebut juga menyerukan agar mediator dan penjamin gencatan senjata untuk “menunaikan tanggung jawabnya”, mengutuk serangan Israel, dan “segera” menekan Israel agar menghentikan serangan dan mematuhi kesepakatan gencatan senjata.

Desakan Internasional

Dengan menyebut serangan Israel sebagai “kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan”, Hamas menyerukan komunitas internasional untuk mengambil langkah hukum dan memastikan rezim zionis Israel bertanggung jawab atas perbuatannya.

Mereka juga mendesak langkah-langkah diambil untuk melindungi warga Palestina yang semakin rentan akibat “ancaman genosida dan pengusiran”.

Perkembangan Kesepakatan

Jumat lalu, Dewan Perdamaian (Board of Peace) dan Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan bahwa tahapan selanjutnya dari gencatan senjata di Gaza sudah dapat dilaksanakan.

Mereka memastikan Hamas telah menyetujui peta jalan rinci terkait proses tersebut. Akan tetapi, rezim zionis Israel masih belum menyampaikan tanggapan resmi akan perkembangan ini.