Bahlil: Transformasi Ekonomi Indonesia tak akan Terjadi Tanpa Hilirisasi

Bahlil: Indonesia Butuh Hilirisasi untuk Transformasi Ekonomi

Kabarteras.com – Bahlil – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mampu mencapai transformasi ekonomi tanpa menerapkan kebijakan hilirisasi terhadap sumber daya alam. Menurut pejabat tersebut, negara harus meninggalkan kebiasaan mengekspor komoditas mentah dan mulai bertransformasi menjadi eksportir produk bernilai tambah.

Buku Pertama tentang Hilirisasi

Gagasan ini menjadi tema sentral dalam karya tulis pertamanya yang berjudul “Hilirisasi Sumber Daya Alam sebagai Transformasi Mandat Konstitusi”. Dalam buku tersebut, Bahlil menelusuri sejarah kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel yang akhirnya menjadi landasan bagi pengembangan industri pengolahan di dalam negeri.

“Sampai ayam tumbuh gigi pun, bangsa kita tidak akan pernah melakukan transformasi ekonomi dari ekspor komoditas menjadi ekspor hasil,” tegas Menteri ESDM saat memberikan keterangan di Jakarta pada hari Jumat, 7 Agustus 2026.

Menurut Bahlil, semangat untuk membangun industri pengolahan sebenarnya sudah muncul sejak adanya perubahan Undang-Undang Mineral dan Batubara pada periode 2009 hingga 2010. Namun, implementasi nyata baru berjalan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui kebijakan hilirisasi yang kemudian diperkuat sejak tahun 2019.

Momentum Penting Hilirisasi

Bahlil mengungkapkan bahwa salah satu momen krusial dimulainya hilirisasi terjadi ketika dirinya menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Tepat empat hari setelah dilantik pada Oktober 2019, ia menerima arahan langsung dari Presiden Joko Widodo untuk menghentikan ekspor bijih nikel.

“Saya diperintahkan, Kepala BKPM, saya tidak mau tahu caranya, larang ekspor nikel,” kenangnya.

Keputusan untuk menghentikan ekspor bijih nikel pada saat itu diambil melalui rapat bersama para pelaku usaha, meskipun belum dituangkan dalam bentuk keputusan menteri. Kebijakan tersebut sempat memicu gelombang protes dari berbagai pihak, namun tetap dijalankan sebagai bagian dari strategi membangun industri pengolahan mineral di dalam negeri.

Bahlil menilai bahwa hilirisasi merupakan instrumen utama untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional. Oleh karena itu, kebijakan tersebut harus terus dijaga agar Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah, melainkan mampu menghasilkan produk industri yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.