New Policy: Komite PBB Sebut Hidup Anak-Anak Palestina Kian Rentan

Komite PBB: Kehidupan Anak-Anak Palestina Semakin Rentan Akibat Kebijakan Baru

New Policy – **New Policy** yang diterapkan oleh Komite Hak Anak PBB (CRC) menyoroti kenyataan bahwa kondisi kehidupan anak-anak Palestina semakin rentan terhadap ancaman, terutama karena pengurangan dan penutupan operasi organisasi kemanusiaan serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Kebijakan ini mengakui pentingnya intervensi internasional untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak Palestina, yang terus terancam oleh kebijakan represif yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Implikasi Kebijakan Baru Terhadap Anak-Anak Palestina

Menurut laporan CRC, kebijakan baru Israel yang menargetkan lembaga kemanusiaan internasional telah mengurangi akses anak-anak Palestina terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Ini memperparah keadaan krisis yang sudah terjadi sejak 2023, ketika serangan militer memicu pengungsian massal dan kerusakan infrastruktur. Anak-anak, yang merupakan kelompok rentan, kini lebih sulit mendapatkan akses ke pendidikan karena banyak sekolah terpaksa ditutup atau dihancurkan.

“Dengan **New Policy** ini, tindakan represif terhadap organisasi kemanusiaan tidak hanya menghambat upaya pemulihan, tetapi juga meningkatkan risiko kesejahteraan anak-anak Palestina secara keseluruhan,” jelas CRC dalam pernyataan resmi mereka.

Kebijakan tersebut juga memicu diskriminasi terhadap aktivis HAM, yang sering kali dianggap sebagai bagian dari gerakan politik Palestina. CRC menyoroti bahwa kebijakan ini menggagalkan upaya untuk menegakkan **New Policy** dalam menjamin hak anak-anak, seperti akses ke layanan kesehatan dan perlindungan dari kekerasan.

Langkah Israel dalam Menghentikan Bantuan Kemanusiaan

Pada akhir tahun lalu, pemerintah Israel mengumumkan rencana menghentikan izin 37 organisasi kemanusiaan internasional di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Beberapa lembaga yang menjadi sasaran antara lain Doctors Without Borders (MSF), Norwegian Refugee Council, World Vision International, CARE, dan Oxfam. Tindakan ini didasari oleh kebijakan untuk memperkuat aturan kegiatan lembaga swadiri nasional (LSM) internasional, menurut Kementerian Diaspora dan Pemberantasan Antisemitisme Israel.

Dengan **New Policy** ini, Israel memperketat kontrol terhadap organisasi-organisasi yang dulu bebas beroperasi di wilayah Palestina. CRC mengingatkan bahwa tindakan ini merugikan masyarakat sipil, terutama anak-anak, yang menjadi korban langsung dari pengurangan bantuan kemanusiaan. Penutupan organisasi juga membatasi kemampuan lembaga internasional untuk memantau pelanggaran hak asasi manusia di wilayah yang sudah rentan.

“**New Policy** yang diterapkan Israel menunjukkan sikap mengabaikan peran penting organisasi kemanusiaan dalam melindungi anak-anak Palestina. Tanpa dukungan mereka, kondisi krisis akan semakin berkepanjangan,” kata salah satu perwakilan CRC dalam wawancara terpisah.

Kampanye Terhadap UNRWA

Israel juga mengambil langkah spesifik untuk mempersempit operasi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Pada 17 Mei 2026, kabinet Israel menyetujui pembangunan kompleks pertahanan baru di lokasi markas UNRWA di Yerusalem Timur. Tindakan ini dilakukan setelah pihak Israel menuduh pegawai UNRWA terlibat dalam serangan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Selain itu, tindakan penutupan izin organisasi kemanusiaan ini menimbulkan perdebatan mengenai transparansi data. CRC menekankan bahwa **New Policy** yang diterapkan Israel tidak hanya membatasi akses ke bantuan, tetapi juga mengakibatkan kepercayaan publik terhadap lembaga internasional berkurang. Ini berpotensi mengganggu upaya global dalam menyokong kebutuhan anak-anak Palestina.

Kebijakan Baru dan Tanggung Jawab Internasional

Komite CRC meminta komunitas internasional untuk menggunakan **New Policy** sebagai alat untuk menegakkan keadilan terhadap anak-anak Palestina. Mereka menyoroti bahwa selama lebih dari tiga dekade, organisasi kemanusiaan telah memainkan peran kunci dalam mempertahankan hak anak-anak, termasuk dalam lingkungan pengadilan Israel.

“**New Policy** ini harus menjadi titik balik dalam memulihkan kepercayaan anak-anak Palestina. Mereka berhak mendapatkan perlindungan, bukan hanya di lingkungan keluarga mereka, tetapi juga di seluruh wilayah yang dikuasai Israel,” tegas komisioner CRC dalam pernyataan terpisah.

Dengan penutupan 37 organisasi kemanusiaan dan serangan terhadap UNRWA, CRC menyatakan bahwa **New Policy** yang diterapkan Israel menunjukkan sikap mengabaikan kebutuhan anak-anak. Komite ini menekankan bahwa kebijakan tersebut harus diubah agar bisa berdampak positif terhadap kehidupan anak-anak Palestina.

Perdebatan dan Pemikiran Global

Dunia internasional masih terus berdiskusi mengenai dampak dari **New Policy** yang diterapkan Israel. Beberapa pihak menilai bahwa kebijakan ini memperburuk krisis humaniter di wilayah Palestina, sementara yang lain menyebutnya sebagai langkah untuk memperkuat kontrol politik. CRC berharap bahwa **New Policy** bisa menjadi kebijakan yang memberikan perlindungan, bukan hanya bagi anak-anak Palestina, tetapi juga untuk seluruh masyarakat yang terlibat.