Adidaya Institute Dorong Pembenahan Tata Kelola MBG di Era Sudaryono
Perubahan kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang besar bagi peningkatan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Adidaya
Adidaya Institute Dorong Pembenahan Tata Kelola MBG di Era Sudaryono
Kabarteras.com – Perubahan kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang besar bagi peningkatan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Adidaya Institute Dorong Pembenahan Tata Kelola sebagai langkah strategis untuk memastikan program ini memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Lembaga pemikiran ini menilai momen pergantian pimpinan merupakan kesempatan untuk memperkuat fondasi program nasional tersebut.
Hasil survei yang dilakukan lembaga tersebut menunjukkan tingkat dukungan publik yang sangat tinggi terhadap keberlanjutan MBG. Sebanyak 71,5 persen responden menyatakan dukungan penuh, sementara 67,6 persen lainnya mengakui adanya dampak nyata bagi kehidupan keluarga mereka. Angka-angka ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap program yang kini mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak.
Visi Baru dalam Kepemimpinan BGN
Direktur Eksekutif Adidaya Institute, Rahman Toha, menyampaikan harapan besar terhadap kepemimpinan baru di BGN. Menurut Rahman, transformasi tata kelola menjadi prioritas utama yang harus segera diimplementasikan. Mulai dari efisiensi anggaran, kualitas menu, hingga kontribusi program terhadap perekonomian nasional perlu mendapat perhatian serius.
Ke depan, program ini tidak hanya bergizi, tetapi juga enak dan bervariasi. Program MBG mempunyai banyak manfaat, di antaranya menyerap tenaga kerja sebanyak 1,5 juta orang dan mempercepat rantai pasok makanan yang berdampak pada perputaran ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Rahman dalam diskusi Adidaya Talks bertema Formulasi Kebijakan Tata Kelola MBG: Tantangan Implementasi dan Agenda Perbaikan Kebijakan di Jakarta, Jumat (7/8/2026). Diskusi ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas arah kebijakan ke depan.
Landasan Hukum dan Tantangan di Lapangan
Rahman juga menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan. Menurutnya, putusan ini memberikan kepastian hukum bagi keberlanjutan program dan menegaskan bahwa MBG tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun, penggunaan anggaran untuk program MBG masih perlu dievaluasi lebih lanjut agar lebih efisien.
Kepala Desk Politik dan Demokrasi Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, menambahkan bahwa meskipun tingkat dukungan masyarakat tinggi, masih ada sejumlah persoalan yang perlu dibenahi. Tata kelola menjadi aspek yang paling banyak disoroti responden, yakni sebesar 24,9 persen, disusul anggaran 23,9 persen dan potensi korupsi 18,1 persen. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat peduli terhadap transparansi program.
Survei Adidaya Institute menunjukkan sebanyak 67,6 persen masyarakat menyatakan program MBG berdampak secara langsung terhadap keluarga.
Investasi Jangka Panjang untuk Generasi Masa Depan
Guru Besar Ilmu Gizi Masyarakat IPB, Prof Ikeu Tanziha, menjelaskan bahwa MBG merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memenuhi hak anak memperoleh pangan bergizi. Program ini juga merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Perbaikan status gizi akan meningkatkan kapasitas kognitif, kesehatan, produktivitas nasional, hingga pertumbuhan ekonomi.
Setiap investasi pada intervensi gizi diperkirakan mampu memberikan pengembalian manfaat hingga 16 kali lipat.
Ikeu menambahkan bahwa tantangan gizi nasional masih besar meskipun prevalensi stunting turun menjadi 19,8 persen pada 2024. Di sisi lain, prevalensi underweight meningkat menjadi 16,8 persen. Karena itu, pelaksanaan MBG perlu diperkuat melalui sinkronisasi data penerima manfaat, penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan keamanan pangan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
Rekomendasi untuk Penyempurnaan Program
Founder Sahabat Gizi, Yasir Nene Ama, juga mendorong penyempurnaan pelaksanaan MBG melalui perbaikan sasaran penerima manfaat, peningkatan mutu gizi dan keamanan pangan, integrasi dengan sistem kesehatan, penguatan kelembagaan, serta sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data. Menurut dia, langkah tersebut penting agar efektivitas program terus meningkat dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
Frequently Asked Questions
Apa yang dimaksud dengan MBG? Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program nasional yang menyediakan makanan bergizi secara gratis bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan keluarga kurang mampu.
Berapa jumlah tenaga kerja yang diserap oleh program MBG? Program MBG menyerap tenaga kerja sebanyak 1,5 juta orang, yang berkontribusi pada perputaran ekonomi nasional.
Apa dampak investasi gizi terhadap ekonomi? Setiap investasi pada intervensi gizi diperkirakan mampu memberikan pengembalian manfaat hingga 16 kali lipat terhadap pertumbuhan ekonomi.
Berapa prevalensi stunting di Indonesia tahun 2024? Prevalensi stunting di Indonesia turun menjadi 19,8 persen pada tahun 2024, meskipun masih ada tantangan berupa peningkatan prevalensi underweight menjadi 16,8 persen.
Apa peran Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 bagi MBG? Putusan tersebut memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan, memberikan kepastian hukum bagi keberlanjutan program.
