DPR Minta Penjelasan Bank Mandiri soal Rekening Aktivis Pati yang Diblokir

DPR Minta Penjelasan Bank Mandiri atas Pemblokiran Rekening Aktivis Pati

Kabarteras.com – DPR Minta Penjelasan Bank Mandiri menjadi sorotan publik setelah Forum Komunikasi Rakyat Pati menggelar audiensi di Gedung DPR pada Senin (24/8/2026). Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menyatakan bahwa lembaga legislatif akan meminta klarifikasi langsung kepada Bank Mandiri terkait pemblokiran rekening yang menimpa sejumlah aktivis dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Langkah ini diambil sebagai respons atas keluhan masyarakat yang merasa hak mereka atas akses perbankan terganggu tanpa penjelasan yang memadai dari pihak bank. Cucun menegaskan bahwa parlemen tidak akan tinggal diam dan akan memastikan setiap prosedur pemblokiran dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Audiensi dan Sikap DPR

Dalam pertemuan tersebut, Cucun menegaskan bahwa DPR Minta Penjelasan Bank Mandiri bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan bagian dari fungsi pengawasan parlemen terhadap lembaga keuangan. Ia menjelaskan bahwa pemblokiran rekening nasabah seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi regulasi perbankan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan maupun dari prinsip perlindungan konsumen. Setiap pemblokiran tanpa dasar yang jelas berpotensi merugikan nasabah secara finansial dan psikologis, sehingga diperlukan transparansi penuh dari pihak bank.

Cucun menambahkan bahwa sebelum mengambil kesimpulan, DPR akan terlebih dahulu menghimpun fakta dari kedua belah pihak secara berimbang. “Kita nanti konfirmasi ke perbankannya ya, kenapa sampai melakukan pemblokiran. Bisa jadi kalau misalkan ada indikasi-indikasi ya, lalu lintas transfer itu yang membahayakan atau sumbernya seperti apa, kita akan tanya Bank Mandiri-nya nanti ya,” ujar Cucun di hadapan peserta audiensi yang terdiri dari perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati.

Konteks Himbara dan Langkah Selanjutnya

Cucun juga mengingatkan bahwa Bank Mandiri termasuk dalam kelompok Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Status ini berarti bahwa pemblokiran rekening tidak hanya menyangkut kepentingan satu institusi perbankan, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap keseluruhan sistem perbankan nasional. Oleh karena itu, DPR Minta Penjelasan Bank Mandiri dalam konteks Himbara menjadi penting untuk memastikan bahwa prosedur yang diterapkan sesuai dengan standar tata kelola yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan masyarakat secara luas.

Hingga audiensi tersebut berakhir, Cucun belum menarik kesimpulan mengenai alasan spesifik di balik pemblokiran rekening aktivis Pati. Ia menegaskan bahwa langkah selanjutnya adalah meminta penjelasan tertulis dari pihak Bank Mandiri terkait dasar hukum, mekanisme, dan prosedur yang mendasari keputusan pemblokiran tersebut. “Itu kan dari salah satu bank di Himbara juga kan ya,” katanya mengakhiri pernyataan di hadapan peserta audiensi, seraya menegaskan bahwa DPR akan mengawal proses ini hingga tuntas.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah pemblokiran rekening bank bisa dilakukan tanpa pemberitahuan kepada nasabah? Secara umum, bank wajib memberikan pemberitahuan kepada nasabah sebelum melakukan pemblokiran, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Nasabah berhak meminta penjelasan tertulis mengenai alasan pemblokiran dan memiliki hak untuk mengajukan keberatan secara formal.

Apa yang bisa dilakukan nasabah jika rekeningnya diblokir tanpa alasan yang jelas? Nasabah dapat menghubungi cabang bank terkait untuk meminta klarifikasi, mengajukan keberatan secara tertulis, dan jika tidak mendapat respons yang memadai, dapat melapor ke OJK atau menempuh jalur hukum. Dalam kasus pemblokiran yang menimpa aktivis Pati, DPR Minta Penjelasan Bank Mandiri menjadi langkah tambahan yang memperkuat posisi masyarakat dalam menuntut kejelasan dan akuntabilitas dari institusi perbankan.

Apakah DPR berwenang meminta penjelasan kepada bank BUMN? Ya. Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap lembaga keuangan, termasuk bank-bank anggota Himbara. Permintaan penjelasan kepada Bank Mandiri merupakan bagian dari kewenangan konstitusional tersebut dan tidak melanggar independensi operasional bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari.