Pemerintah Siapkan Skema Pembiayaan untuk Serap Stok Hunian Jakarta

Skema Pembiayaan Baru Diberlakukan untuk Mengaktifkan Stok Rumah Susun di Jakarta

Kabarteras.com – Di tengah keterbatasan lahan dan lonjakan permintaan tempat tinggal di Ibu Kota, pemerintah pusat bersama pelaku industri properti kini mengarahkan upaya mereka pada satu prioritas: mengoptimalkan existing housing stock, yakni unit-unit hunian vertikal yang sudah terbangun namun belum terserap pasar. Strategi ini mencakup perluasan akses terhadap hunian terjangkau yang terhubung dengan jaringan transportasi publik.

Kebijakan Relaksasi Pembiayaan

Sebagai instrumen utama, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menerbitkan Keputusan Menteri PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 tentang Kriteria Satuan Rumah Susun Umum Dalam Fasilitasi Pemerintah Pusat, yang ditetapkan pada 6 Agustus 2026. Regulasi ini membuka sejumlah kelonggaran, antara lain:

Perpanjangan tenor kredit hingga 40 tahun dengan tingkat bunga 6 persen per tahun atau skema bunga berjenjang; penjaminan Initial Joint Payment (IJP) oleh pemerintah; serta konversi Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) menjadi subsidi biaya proses Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) khusus untuk Rumah Susun Umum.

Untuk kawasan Jabodetabek, harga jual satuan rumah susun umum dibatasi pada rentang Rp 13 juta sampai Rp 14,5 juta per meter persegi, dengan luas lantai unit berkisar antara 21 hingga 45 meter persegi. Langkah ini ditujukan agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menjangkau hunian vertikal secara nyata.

Dorongan terhadap KPR Susun Inden dan KPR Danantara

Di samping regulasi di atas, pemerintah turut mempromosikan dua skema kredit: KPR Susun Inden dan KPR Danantara.后者 menerapkan bunga efektif berjenjang yang dimulai dari 2,75 persen pada tahun pertama hingga ketiga, lalu naik bertahap hingga maksimal 12,5 persen pada tahun ke-21 sampai ke-30, dengan tenor kredit mencapai 30 tahun.

Konteks Rakerda REI DKI Jakarta 2026

Pemaparan kebijakan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (27/8/2026). Forum itu mempertemukan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta REI DKI Jakarta untuk membahas persoalan keterbatasan lahan dan tingginya kebutuhan hunian di wilayah ibu kota.

Kreshnariza Harahap, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kementerian PKP, menegaskan bahwa persoalan perumahan tidak semata soal membangun unit baru, melainkan juga soal menyalurkan unit yang sudah ada kepada pihak yang membutuhkan.

“Tetapi, bagaimana memastikan rumah yang sudah tersedia dapat terhubung dengan masyarakat yang membutuhkan melalui dukungan pembiayaan yang tepat,” kata Kreshnariza.

“Ketika produk hunian, pembiayaan, dan kebutuhan masyarakat dapat dipertemukan, maka stok hunian yang ada dapat menjadi bagian dari solusi pemenuhan kebutuhan rumah,” ucapnya.

Kesiapan Pengembang Jadi Prasyarat

Menurut Kreshnariza, efektivitas seluruh kebijakan pembiayaan tersebut bergantung pada kesiapan pengembang dalam menyediakan produk yang selaras dengan karakteristik penghuni perkotaan, termasuk segmen generasi muda. Tanpa penyelarasan antara spesifikasi unit dan profil peminat, skema kredit sebaik apa pun tidak akan mampu menggerakkan penyerapan stok secara signifikan.