Special Plan: Kubu Sony Sonjaya Kecewa Permohongan Status JC Ditolak Kejagung

Kubu Sony Sonjaya Berharap Status JC Ditolak Kejagung Bisa Diubah

Special Plan – Program Special Plan menjadi sorotan utama dalam kasus korupsi yang menimpa Sony Sonjaya. Tim kuasa hukum Sony, Krisna Murti, menyatakan kekecewaan mereka setelah Kejaksaan Agung menolak permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan klien dalam rangka mengungkap skandal korupsi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Special Plan ini dianggap penting karena menjadi bagian dari upaya mengidentifikasi pelaku utama serta mengungkap kerugian keuangan yang terjadi.

Permohonan JC dan Kontribusi Sony

Permohonan status JC menjadi alat bagi Sony Sonjaya untuk berkontribusi aktif dalam penyelidikan kasus MBG. Krisna Murti menjelaskan bahwa klien mereka ingin berkolaborasi dengan penyidik untuk memperjelas dugaan penjualan titik-titik SPPG di seluruh Indonesia. Menurut pengacara tersebut, keputusan Kejagung menolak JC menunjukkan kurangnya pengakuan terhadap peran Sony sebagai pihak yang membantu mengungkap korupsi.

“Meski kami menghormati keputusan jaksa, kami tetap merasa bahwa keberhasilan Sony dalam mengungkap pelaku korupsi belum diakui sepenuhnya,” ujar Krisna saat diwawancara di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Krisna menegaskan bahwa Sony Sonjaya siap memberikan bukti-bukti kuat serta informasi terkait jaringan korupsi MBG. Dirinya berharap Kejagung mengevaluasi kembali permohonan tersebut, karena Special Plan dinilai sebagai langkah strategis untuk menyelesaikan kasus dengan transparansi dan keadilan. Selain itu, status JC bisa menjadi sarana bagi Sony untuk berperan sebagai saksi kunci dalam proses hukum.

Alasan Penolakan dari Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung mengatakan bahwa permohonan JC Sony Sonjaya ditolak karena dua alasan utama. Pertama, Sony dianggap sebagai pelaku inti dalam korupsi tata kelola MBG. Kedua, ia belum mengakui kesalahan yang didakwakan, sehingga penyidik kesulitan memastikan komitmen klien untuk bekerja sama. Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, menyatakan bahwa penolakan ini dilakukan untuk memastikan proses hukum tetap objektif.

“Karena Sony Sonjaya belum menyetujui kesalahan yang didakwakan, kami belum bisa memenuhi permohonan JC-nya,” kata Syarief saat diwawancara pada Selasa (23/6/2026).

Menurut Syarief, penolakan JC bukanlah penghukuman, melainkan langkah untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam kasus ini diperlakukan secara adil. Meski demikian, kubu Sony Sonjaya menganggap ini sebagai bentuk kekecewaan karena Special Plan diharapkan bisa mempercepat proses penyelidikan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap keadilan.

Implikasi Penolakan Status JC

Penolakan status JC oleh Kejagung bisa memengaruhi alur penyelidikan kasus korupsi MBG. Dengan status JC, Sony Sonjaya bisa berperan sebagai saksi kunci yang memberikan kesaksian secara lebih luas. Special Plan ini juga diharapkan menjadi basis untuk menetapkan hukuman yang lebih ringan, karena pelaku bisa berkontribusi dalam mengungkap kejahatan.

“Jika status JC ditolak, Sony Sonjaya mungkin akan kembali menjadi tersangka utama, yang bisa memperlambat proses hukum,” ungkap Krisna dalam wawancara lanjutan.

Krisna berharap Kejagung memberikan waktu lebih panjang untuk mengevaluasi permohonan JC Sony Sonjaya. Ia menegaskan bahwa klien mereka tetap bersedia berkooperasi, termasuk mengungkap detail kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam Special Plan. Menurutnya, penolakan ini bisa mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi jika tidak diperbaiki.

Konteks Korupsi MBG dan Special Plan

Kasus korupsi MBG terjadi karena pengelolaan dana bergizi yang tidak transparan. Program ini bertujuan memperbaiki kualitas gizi masyarakat, tetapi ternyata menjadi sarana keuntungan pribadi bagi oknum-oknum tertentu. Special Plan diusulkan sebagai strategi untuk menetapkan status JC, sehingga mendorong pengungkapan fakta secara lebih lengkap.

“Special Plan ini dirancang untuk memperjelas peran setiap pihak dalam korupsi, termasuk Sony Sonjaya,” jelas Krisna. “Tapi keputusan Kejagung menunjukkan bahwa ada kesan pihak penyidik tidak sepenuhnya terbuka.”

Dalam konteks ini, Special Plan menjadi bagian dari upaya mengatasi masalah korupsi yang sudah berlangsung lama. Krisna berpikir bahwa penolakan JC bisa menghambat proses hukum, terutama karena Sony Sonjaya dianggap sebagai sumber informasi penting. Ia menilai, diperlukan komitmen lebih dari Kejagung untuk mengakui kontribusi klien dalam kasus ini.

Langkah Berikutnya dan Harapan Masyarakat

Selanjutnya, kubu Sony Sonjaya akan meninjau kembali strategi mereka dalam menghadapi kasus korupsi ini. Krisna Murti mengatakan tim hukum sedang mempertimbangkan opsi lain, seperti mengajukan permohonan ulang atau berdiskusi dengan pihak terkait untuk mencari solusi. Special Plan tetap menjadi fokus utama, karena dianggap sebagai bentuk kejujuran dan kerja sama yang sejati.

“Kami yakin bahwa Special Plan bisa membantu menyelamatkan Sony dari hukuman berat, jika ada bukti yang memadai,” kata Krisna. “Tapi keputusan Kejagung harus dilihat secara objektif.”

Kasus ini juga menarik perhatian masyarakat. Banyak pihak menganggap bahwa penolakan JC oleh Kejagung memperlihatkan keterbukaan yang kurang dalam proses hukum. Krisna berharap Kejagung bisa lebih fleksibel dalam menilai kontribusi klien, terutama dalam Special Plan yang dianggap sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi nasional. Ia menegaskan bahwa keputusan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan proses hukum di masa depan.