New Policy: Wawali Tangerang: Linmas Garda Depan Pastikan Perda Dipatuhi Masyarakat

Wawali Tangerang: Linmas Jadi Garda Depan dalam Memastikan Penerapan New Policy

New Policy – Kota Tangerang tengah menghadapi masa transisi baru dalam penerapan new policy yang dirancang untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda). Wali Kota Tangerang Maryono menekankan bahwa keberhasilan peraturan tersebut bergantung pada peran aktif Linmas (Lembaga Ketahanan Masyarakat) sebagai garda depan. Menurutnya, new policy ini tidak hanya menjadi bentuk regulasi yang formal, tetapi juga alat untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga ketertiban dan keadilan.

“New Policy ini bukan sekadar dokumen di meja kerja, tetapi instrumen yang harus dihayati oleh setiap warga. Dengan adanya Linmas, kita bisa memastikan aturan tersebut tidak hanya diterapkan, tetapi juga dipahami secara mendalam oleh masyarakat,” ujar Maryono dalam jumpa pers terbarunya.

Strategi Penguatan Kesadaran Hukum

Salah satu langkah utama dalam new policy adalah memperkuat kesadaran hukum melalui sosialisasi yang lebih intensif. Maryono mengungkapkan bahwa pihaknya telah merancang program penguatan komunikasi dengan Linmas sebagai ujung tombak. “Dengan adanya penguasaan regulasi yang lebih baik, masyarakat bisa menjadi mitra sejati dalam membangun kota yang lebih harmonis,” tambahnya.

Linmas ditempatkan sebagai penghubung langsung antara pemerintah dan warga. Tugas mereka melibatkan penyuluhan, mediasi, dan pemantauan pelaksanaan Perda di tingkat lingkungan. Maryono menekankan bahwa new policy ini memerlukan kolaborasi multidimensi, termasuk keterlibatan kelurahan, RT, dan komunitas lokal.

Koordinasi antar-Lembaga dalam New Policy

Program new policy juga memperkuat koordinasi antar-lembaga seperti Polri, Satlinmas, dan dinas terkait. Maryono menyebutkan bahwa new policy ini merupakan upaya untuk membangun sistem yang lebih terpadu dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. “Kita ingin bahwa setiap aturan tidak hanya berlaku di kertas, tetapi bisa menjawab tantangan nyata di lapangan,” jelasnya.

Dalam praktiknya, new policy ini mencakup penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang larangan minuman beralkohol, yang menjadi contoh utama dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Linmas diharapkan menjadi pengawas lokal yang mampu mengubah kebiasaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif.

“New Policy ini membawa perubahan dalam cara kita melihat peraturan. Sebuah aturan yang baik akan tumbuh menjadi kesadaran masyarakat, dan Linmas adalah katalis utama dalam proses tersebut,” tambah Maryono.

Menurut Maryono, new policy ini juga diimbangi dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah akan memberikan pelatihan, sumber daya, dan insentif bagi warga yang aktif dalam mengikuti aturan. “Kita ingin bahwa setiap kebijakan akan diterima dengan sukarela, bukan dipaksa,” katanya.

Penegakan new policy juga disertai dengan pendekatan yang humanis. Maryono menekankan bahwa Linmas tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga penengah dalam konflik atau pertanyaan masyarakat terkait penerapan Perda. “New Policy ini mengutamakan komunikasi dua arah agar aturan tidak dianggap sebagai hambatan, tetapi sebagai alat pemecah masalah,” pungkasnya.