Indonesia Membuka Pilihan Mitra untuk Pengembangan PLTN
Kabarteras.com – Pemerintah Indonesia tengah menerima minat kerja sama dari sejumlah negara untuk pengembangan teknologi nuklir. Rusia, Jerman, Jepang, Korea, dan Kanada termasuk negara yang menyampaikan penawaran seiring agenda pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Simposium Ketahanan Energi yang diselenggarakan Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) di Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Banten, pada Kamis (15/10/2026). Bahlil juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Ia memberi contoh komunikasi dengan Rusia yang berlangsung ketika mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral bersama Presiden Rusia Vladimir Putin. Pembicaraan itu turut mencakup kemungkinan penyediaan teknologi nuklir bagi Indonesia.
“Dan salah satu pembicaraan adalah menyangkut dengan Rusia menawarkan teknologi nuklir di Indonesia. Jerman juga menawarkan hal yang sama. Jepang juga menawarkan yang sama. Korea, Kanada juga melakukan penawaran yang sama,” kata tokoh yang juga menjabat sebagai menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini, dikutip Selasa (20/10/2026).
Belum Ada Keputusan Mitra dan Teknologi
Meski sejumlah tawaran telah muncul, pemerintah belum memaparkan kelanjutan pembicaraan dengan masing-masing negara. Pilihan mitra internasional maupun jenis teknologi yang akan dipakai untuk membangun PLTN juga belum diumumkan.
Tahap ini penting karena pembangunan pembangkit nuklir tidak hanya berkaitan dengan kapasitas listrik. Pemerintah perlu menyiapkan perencanaan proyek, kesiapan sistem kelistrikan, pengaturan keselamatan, serta skema kerja sama teknologi. Karena itu, penawaran dari berbagai negara masih menjadi bagian dari ruang pertimbangan sebelum Indonesia menetapkan langkah berikutnya.
Arah pengembangan PLTN telah dimasukkan ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. Dalam dokumen tersebut, pemerintah merencanakan kapasitas nuklir total sebesar 500 megawatt (MW) untuk menopang jaringan listrik di Sumatera dan Kalimantan.
Kedua kawasan masing-masing mendapat porsi 250 MW. Kapasitas tersebut direncanakan melalui pembangunan reaktor nuklir berukuran kecil. Operasional pembangkit di Sumatera ditargetkan pada 2032, sementara fasilitas di Kalimantan ditargetkan mulai beroperasi pada 2033.
Bagian dari Tambahan Kapasitas Energi Nasional
RUPTL PLN 2025–2034 memuat agenda penambahan pembangkit dan fasilitas penyimpanan energi hingga 69,5 gigawatt (GW). Dalam kerangka itu, nuklir ditempatkan sebagai salah satu opsi untuk menjawab peningkatan kebutuhan listrik sekaligus mendorong sistem ketenagalistrikan dengan emisi lebih rendah.
Rencana pembangkit skala kecil di dua wilayah juga menunjukkan bahwa pengembangan nuklir dalam periode RUPTL ini disiapkan secara bertahap. Kapasitas 250 MW per wilayah menjadi titik awal yang relatif terbatas dibandingkan total agenda penambahan energi nasional, tetapi dapat menjadi bagian penting dalam diversifikasi sumber listrik Indonesia.
Sumatera dan Kalimantan memperoleh perhatian khusus dalam rencana tersebut. Penambahan sumber pasokan listrik di kedua sistem diharapkan memperkuat ketersediaan energi nasional ketika kebutuhan listrik terus berkembang. Pada saat yang sama, pemerintah masih perlu menentukan teknologi dan mitra yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek.
Peran Kampus dan Organisasi Cendekiawan
Dalam forum di Tangerang, Bahlil menyambut rekomendasi PIKI terkait pemanfaatan energi nuklir. Ia menilai masukan dari organisasi cendekiawan dapat memberi kontribusi bagi penyusunan arah kebijakan energi nasional.
“Bapak-Ibu semua, saya berterima kasih atas apa yang direkomendasikan oleh PIKI, dari penggodokan beberapa waktu yang terjadi,” kata Menteri ESDM/Menko Hilirisasi.
Bahlil juga mengajak kalangan akademik untuk memperluas kolaborasi dengan pemerintah. Keterlibatan perguruan tinggi dan organisasi pemikir dipandang dapat membantu pemerintah menyiapkan berbagai program pembangunan, termasuk di sektor energi dan hilirisasi.
Pemerintah sebelumnya telah meminta masukan dari sejumlah kampus serta Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Kini, PIKI diharapkan dapat mengambil bagian melalui kerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
“Di kampus sudah ada, di ICMI sudah saya juga minta, sekarang saya minta dari PIKI untuk melakukan kerja sama dengan Kemenko,” ujarnya.
Ruang kerja sama yang ditawarkan tidak semata-mata terkait nuklir. Bahlil membuka peluang keterlibatan PIKI dalam 28 program hilirisasi. Cakupannya meliputi mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, perikanan, kehutanan, serta pertanian.
Melalui pelibatan akademisi dan organisasi cendekiawan, pemerintah mengharapkan proses perumusan kebijakan di berbagai sektor dapat semakin kuat. Sementara itu, agenda PLTN tetap berjalan dalam jalur perencanaan yang telah ditetapkan dalam RUPTL PLN 2025–2034, dengan keputusan mengenai negara mitra dan teknologi masih menunggu penetapan pemerintah.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Indonesia Siap Buat Nuklir Negara Mana?
Indonesia Siap Buat Nuklir Negara Mana is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Indonesia Siap Buat Nuklir Negara Mana matter?
Indonesia Siap Buat Nuklir Negara Mana matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.

