Gandeng KPK-OJK, Kemenhut Bidik Aliran Uang Kejahatan Hutan dan Satwa Liar

Kementerian Kehutanan dan Lembaga Terkait Perkuat Penindakan Kejahatan Ekosistem

Kabarteras.com – Kementerian Kehutanan sedang menggalakkan upaya hukum yang lebih komprehensif dalam memberantas pelanggaran kehutanan serta perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang tidak sah. Kolaborasi ini melibatkan sejumlah lembaga strategis, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah tersebut dirancang untuk tidak hanya menjerat pelaku di tingkat lapangan, tetapi juga mengungkap jaringan kriminal dan melacak keuntungan finansial yang diperoleh.

Inisiatif ini merupakan implementasi dari kebijakan yang digagas Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni guna meningkatkan tata kelola sektor kehutanan. Kebijakan ini juga merespons arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan bahwa pengelolaan hutan harus mencakup aspek perlindungan ekosistem, keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan sumber daya secara seimbang.

Forum Multistakeholder di Bogor

Diskusi mengenai strategi ini berlangsung dalam pertemuan multistakeholder yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan bersama Program LEVERAGE. Acara tersebut dilaksanakan di Bogor pada tanggal 7 hingga 8 Agustus 2026.

Forum ini menghadirkan berbagai pihak dalam sistem peradilan pidana dan pemangku kepentingan lainnya. Peserta meliputi PPNS dari berbagai kementerian dan lembaga, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Mahkamah Agung, Bea dan Cukai, OJK, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Karantina, serta para akademisi.

Acara ini berfungsi sebagai wadah untuk menyelaraskan perspektif dan memperkuat penerapan pendekatan multidoor dalam menangani kejahatan kehutanan dan perdagangan TSL ilegal.

Pendekatan Multidoor sebagai Instrumen Kunci

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menjelaskan bahwa pendekatan multidoor merupakan salah satu instrumen vital untuk mengimplementasikan strategi tersebut.

Pendekatan multidoor menjadi semakin penting. Berbagai instrumen hukum yang tersedia perlu dimanfaatkan secara optimal, termasuk tindak pidana korupsi, perpajakan, kepabeanan, hingga sektor jasa keuangan.

Menurut Dwi, metode ini dapat memperluas ruang penegakan hukum serta meningkatkan daya ungkit negara dalam membongkar jaringan kejahatan yang lebih besar.

Sebagai negara megabiodiversity, Indonesia menghadapi ancaman serius dari perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal yang terorganisasi dan lintas wilayah. Kejahatan ini tidak hanya berdampak terhadap kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang kompleks.

Oleh karena itu, paradigma penegakan hukum perlu bergeser dari pendekatan yang hanya berorientasi pada penghukuman pelaku lapangan menuju upaya memutus rantai kejahatan sekaligus menghilangkan insentif ekonominya.

Penegakan hukum yang efektif tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang dipidana, melainkan dari kemampuan negara membangun pembuktian presisi berbasis ilmiah dan menghilangkan motivasi ekonomi kejahatan tersebut.

Pendekatan ini juga diperkuat melalui pemulihan aset (asset recovery), pemutusan keuntungan hasil kejahatan, serta pemanfaatan sains forensik dalam proses penyidikan dan pembuktian.

Empat Langkah Strategis

Untuk memperkuat penegakan hukum terpadu, forum multistakeholder merumuskan empat langkah strategis.

Pertama, penguatan kelembagaan, antara lain melalui dorongan pembentukan Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Terpadu untuk menangani kasus TSL ilegal berisiko tinggi dan berskala besar.

Kedua, penyusunan SOP terintegrasi untuk memperjelas mekanisme koordinasi penegakan hukum antarlembaga.

Ketiga, penguatan substansi regulasi melalui harmonisasi berbagai aturan penunjang penegakan hukum.

Keempat, pengembangan kapasitas SDM, khususnya PPNS, dalam penerapan pendekatan multidoor, asset recovery, dan skema pemulihan kerugian ekosistem.

Konsistensi Koordinasi dan Transformasi Budaya Kerja

Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum terpadu membutuhkan konsistensi koordinasi, komunikasi, serta perubahan budaya kerja antarinstansi.

Penegakan hukum terpadu tidak hanya sebatas penanganan perkara, tetapi juga mencakup transformasi cara dan budaya kerja antar institusi.

Ia menambahkan, penguatan kapasitas SDM, wadah komunikasi PPNS, serta pembentukan tim khusus untuk penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan penelusuran aset menjadi penting dalam optimalisasi penyelidikan, penyidikan, dan pemulihan lingkungan.

Sebagai tindak lanjut, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan bersama Program LEVERAGE akan menerbitkan Kajian Tantangan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar Ilegal sebagai acuan bersama.

Kajian tersebut diharapkan memperkuat pemahaman lintas lembaga mengenai tantangan yang dihadapi dalam menangani kejahatan lingkungan secara komprehensif.