Rais Syuriyah Minta Muktamar ke-35 NU Kedepankan Persatuan

Harapan Rais Syuriyah PBNU: Muktamar ke-35 NU Jadi Wadah Persatuan dan Kebijaksanaan

Kabarteras.com – Forum tertinggi Nahdlatul Ulama yang dijadwalkan berlangsung di Jombang, Jawa Timur, pada akhir Agustus 2026, mendapat perhatian khusus dari Rais Syuriah Pengurus Besar NU, Prof KH Zainal Abidin. Dalam keterangannya di Palu pada Ahad (23/8/2026), beliau menegaskan bahwa pelaksanaan Muktamar ke-35 ini harus menempatkan persatuan warga NU sebagai fondasi utama, sekaligus menjadi kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.

“Harus terlaksana penuh kegembiraan, khidmat, dan mengedepankan persatuan warga Nahdlatul Ulama.”

Forum Tertinggi dengan Dimensi Strategis

Zainal Abidin menekankan bahwa muktamar bukan sekadar agenda rutin pergantian kepemimpinan. Ia merupakan ruang strategis untuk mengevaluasi arah kebijakan organisasi serta merumuskan respons NU terhadap tantangan sosial, keagamaan, kebangsaan, dan dinamika global. Oleh karena itu, prosesnya wajib berjalan tertib dan mencerminkan tradisi musyawarah yang telah mengakar dalam kehidupan organisasi.

“Musyawarah NU harus menghasilkan keputusan dan kepemimpinan yang membawa organisasi semakin baik bagi bangsa dan negara.”

Tantangan Abad Kedua

Masuki abad kedua berdirinya NU, persoalan yang dihadapi organisasi kemungkinan besar berbeda secara signifikan dari yang dialami para muassis pada awal abad pertama. Perubahan zaman menuntut NU mampu membaca perkembangan secara lebih luas tanpa meninggalkan khazanah keilmuan dan nilai-nilai dasar yang diwariskan para pendiri. Keseimbangan antara nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan menjadi kunci agar keputusan yang lahir dari forum tersebut tidak berhenti pada ranah internal organisatoris, melainkan memiliki relevansi bagi kehidupan masyarakat luas.

Persaudaraan di Atas Perbedaan

Zainal, yang juga menjabat Ketua FKUB Sulawesi Tengah, mengingatkan bahwa perbedaan pandangan merupakan hal lumrah dalam organisasi sebesar NU. Namun, ia menegaskan bahwa perbedaan tersebut tidak boleh mengikis persaudaraan dan kekompakan antarwarga.

“Perbedaan pandangan hal lumrah dalam organisasi yang besar. Namun perbedaan tersebut jangan sampai menghilangkan persaudaraan dan kekompakan warga NU.”

Arah Kepemimpinan ke Depan

Menutup keterangannya, pakar pemikiran Islam modern dari UIN Datokarama Palu itu menyerukan agar kepemimpinan NU mendatang memperkuat tradisi keilmuan, kaderisasi, pelayanan sosial, serta kontribusi organisasi dalam pembangunan nasional.

“NU harus terus menjadi kekuatan masyarakat sipil yang mampu menghadirkan Islam yang moderat, inklusif, dan konstruktif dalam kehidupan kebangsaan.”