Ditjen AHU Hadirkan Festival Layanan Hukum Terpadu di Bandung

Ditjen AHU Hadirkan Festival Layanan Hukum Terpadu: Tiga Hari Akses Langsung di Bandung

Kabarteras.com – Ditjen AHU Hadirkan Festival Layanan Hukum Terpadu sebagai jawaban atas keluhan masyarakat yang selama ini harus berpindah-pindah loket untuk mengurus administrasi hukum. Acara bertajuk “Transformasi Layanan AHU yang Berdampak” digelar di Trans Hotel Bandung dan Atrium Trans Mall Bandung selama tiga hari, dengan satu prinsip utama: semua urusan selesai dalam satu atap tanpa perlu antre di beberapa titik berbeda.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dijadwalkan hadir untuk menandai jalannya kegiatan tersebut, memberikan sinyal bahwa pemerintah pusat menempatkan kemudahan layanan publik sebagai prioritas.

Lima Direktorat, Satu Gerbang Layanan

Di balik festival ini, lima direktorat di bawah Ditjen AHU membuka layanan secara simultan. Daftar urusannya luas: pendaftaran perseroan perorangan, fidusia, kenotariatan, kewarganegaraan, apostille, hingga layanan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Pelaku usaha dan UMKM yang datang tidak hanya mendaftarkan badan usahanya, tetapi juga menerima edukasi langsung mengenai konsep pemilik manfaat (beneficial ownership) yang kini menjadi standar pelaporan.

Warga yang membutuhkan dokumen untuk keperluan lintas negara dapat mengakses konsultasi apostille di lokasi. Layanan pencatatan wasiat juga tersedia bagi masyarakat yang ingin memastikan pengaturan harta waris berjalan sesuai ketentuan hukum.

“Pasti Ada Solusi” Edisi Khusus

Festival ini menyertakan program “Pasti Ada Solusi” dalam edisi khusus yang menargetkan persoalan aktual masyarakat. Unit atau pejabat terkait dilibatkan secara langsung sehingga pengunjung tidak sekadar menerima penjelasan umum, melainkan berkesempatan memperoleh pendampingan konkret atas masalah yang mereka hadapi.

Pesan Widodo: Ruang Konsultasi, Bukan Pameran

“Jangan datang hanya untuk melihat-lihat stan. Kalau ada persoalan administrasi hukum yang belum jelas, datang dan konsultasikan.”

Direktur Jenderal AHU Widodo menyampaikan pernyataan tersebut dalam keterangan di Jakarta, Selasa. Ia menegaskan bahwa Ditjen AHU Hadirkan Festival Layanan ini bukan sekadar pameran, melainkan ruang konsultasi langsung. Area khusus telah disiapkan agar masyarakat dapat memahami kebutuhannya; sepanjang kewenangan dan persyaratan terpenuhi, penyelesaian bisa dilakukan di tempat.

“Transformasi layanan AHU harus terasa dalam pengalaman masyarakat. Ukurannya bukan sekadar berapa banyak aplikasi atau sistem digital yang kami bangun, tetapi apakah masyarakat menjadi lebih paham, lebih mudah mengakses layanan, dan mendapatkan kepastian atas urusannya.”

Forum Kebijakan: Empat RUU Dibedah Sekaligus

Di samping pelayanan publik, festival ini juga menjadi forum kebijakan yang membedah empat RUU secara simultan: RUU Badan Usaha, RUU Jaminan Benda Bergerak, RUU Hukum Perdata Internasional, dan RUU Kewarganegaraan. Diskusi melibatkan pakar, akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan terkait. Kehadiran forum ini menegaskan bahwa Ditjen AHU Hadirkan Festival Layanan bukan hanya soal transaksi administratif, tetapi juga ruang dialog kebijakan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Siapa yang Disasar dan Apa yang Bisa Dicoba

Kegiatan ini menyasar masyarakat umum, pelaku usaha dan UMKM, profesi hukum, warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang membutuhkan layanan kewarganegaraan serta hukum lintas negara, dan sivitas akademika. Pengunjung juga dapat mencoba simulasi layanan digital sebagai bagian dari pengalaman festival, sehingga mereka memahami alur sebelum benar-benar mengajukan permohonan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah saya perlu membawa dokumen lengkap saat datang ke festival? Disarankan membawa dokumen pendukung sesuai jenis layanan yang ingin diuruskan. Namun, bagi yang belum lengkap, area konsultasi tersedia untuk membantu mengecek persyaratan sebelum pengajuan resmi.

Bisakah UMKM mendaftarkan perseroan perorangan di lokasi festival? Ya. Pendaftaran perseroan perorangan termasuk layanan utama yang dibuka. Petugas juga memberikan penjelasan mengenai kewajiban pelaporan pemilik manfaat (beneficial ownership) yang melekat pada badan usaha tersebut.

Apakah layanan apostille bisa diselesaikan di tempat? Konsultasi apostille tersedia di lokasi. Untuk penyelesaian penuh, petugas akan mengecek kelengkapan dokumen dan kewenangan; jika persyaratan terpenuhi, proses dapat dilanjutkan di tempat.

Bagaimana dengan warga negara asing yang mengurus kewarganegaraan? Layanan kewarganegaraan dibuka bagi WNA yang memenuhi syarat. Pengunjung dapat berkonsultasi langsung dengan petugas untuk mengetahui tahapan dan dokumen yang diperlukan.