DPRD NTB Dorong Akselerasi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Sektor Nontambang

Kabarteras.com – Sambirang mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi NTB pada Triwulan II-2026 yang dirilis BPS, yakni sebesar 7,41 persen, merupakan capaian positif yang patut diapresiasi. Angka tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang pada periode sama tercatat 5,29 persen. Bahkan, secara kumulatif, ekonomi NTB sepanjang Semester I-2026 tumbuh 10,42 persen.

Namun, ia menekankan bahwa capaian tersebut harus dibaca lebih dalam dengan melihat struktur dan sumber pertumbuhannya. Data BPS menunjukkan sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 30,57 persen secara tahunan. Dari total pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 7,41 persen, sektor pertambangan memberikan sumber pertumbuhan sebesar 4,18 poin persentase.

Dengan demikian, sekitar 56,4 persen pertumbuhan NTB bersumber dari sektor pertambangan, sementara seluruh sektor di luar pertambangan secara bersama-sama menyumbang sekitar 3,23 poin atau 43,6 persen. "Artinya, tambang masih menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi NTB. Ini PR kita bagaimana memperkuat dan mengakselerasi mesin pertumbuhan non tambang," ujar Sambirang di Mataram, Minggu.

Sambirang merinci sektor-sektor nontambang yang perlu digenjot, seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, UMKM, perikanan, peternakan, dan sektor jasa . Tujuannya adalah agar ketika sektor tambang mengalami turbulensi, pertumbuhan ekonomi NTB tidak ikut terjun bebas dan tetap terjaga positif.

Anggota DPRD NTB dari Dapil V Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat itu memaparkan, struktur PDRB menunjukkan pertanian masih menjadi lapangan usaha terbesar di NTB dengan pangsa 21,93 persen, disusul pertambangan 20,02 persen, perdagangan 13,94 persen, dan konstruksi 8,51 persen. Namun, pada Triwulan II-2026, pertanian hanya tumbuh 2,54 persen secara tahunan, jauh di bawah pertumbuhan pertambangan.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih besar pada peningkatan produktivitas sektor-sektor yang mempunyai basis masyarakat luas. "Besarnya kontribusi pertambangan harus digunakan sebagai leverage untuk menggerakkan ekonomi lokal. Jadi harus terukur seberapa besar aktivitas pertambangan itu menciptakan tenaga kerja lokal, pengadaan lokal, jasa lokal, logistik, industri pendukung, dan peluang usaha bagi masyarakat lokal NTB," tegasnya.

Untuk itu, pemerintah perlu mempunyai peta yang lebih jelas mengenai local content dan rantai pasok industri pertambangan yang dapat diisi oleh pengusaha dan tenaga kerja daerah. Selain itu, hilirisasi juga harus terus diperkuat agar nilai tambah sumber daya alam tidak berhenti pada aktivitas ekstraksi.

Sambirang menambahkan, investasi juga perlu menjadi perhatian serius pemerintah. BPS mencatat Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) hanya tumbuh 1,51 persen secara tahunan. Bahkan dibandingkan Triwulan I-2026, PMTB mengalami kontraksi 1,06 persen. "Investasi hari ini menentukan kapasitas produksi dan lapangan kerja kita beberapa tahun ke depan. Karena itu, di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kita harus memastikan investasi produktif juga bergerak lebih cepat," ujarnya.

Pemerintah daerah, lanjutnya, perlu mengevaluasi hambatan investasi, memberikan kepastian dan kemudahan berusaha, memperkuat infrastruktur pendukung, serta lebih aktif menarik investasi yang menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja di NTB. Kinerja ekspor yang tumbuh 49,42 persen juga harus menjadi momentum untuk memperluas basis ekspor, tidak hanya komoditas berbasis tambang, tetapi juga produk pertanian olahan, perikanan, peternakan, industri makanan dan minuman, kerajinan, ekonomi kreatif, serta produk UMKM.

"APBD harus menjadi pengungkit pertumbuhan. Belanja daerah harus diarahkan pada infrastruktur produktif, konektivitas sentra produksi, kualitas sumber daya manusia, kawasan industri, hilirisasi, digitalisasi, akses pasar, serta dukungan kepada kegiatan ekonomi yang mempunyai efek pengganda besar," pungkasnya.