DPRD Sulbar Minta SPPG Manfaatkan Lab DLHK untuk Uji IPAL Program Makan Bergizi Gratis

DPRD Sulbar Dorong SPPG MBG Gunakan Lab DLHK untuk Pengujian IPAL

Kabarteras.com – Dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Mamuju pada Kamis, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Barat menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar menguji Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) mereka melalui laboratorium milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) provinsi.

Peluang Strategis bagi Pendapatan Asli Daerah

Usman Suhuria, Ketua Komisi III DPRD Sulbar, menilai langkah tersebut bukan sekadar kepatuhan regulasi, melainkan juga kesempatan untuk memperkuat kas daerah. Menurutnya, fasilitas laboratorium milik pemerintah daerah seharusnya dioptimalkan agar menghasilkan manfaat ganda: menjamin kelayakan lingkungan operasional SPPG sekaligus menjadi kanal penerimaan baru bagi PAD Sulbar.

“Kami ingin seluruh SPPG di Sulbar memanfaatkan laboratorium DLHK untuk pengujian IPAL, sepanjang sesuai dengan ketentuan dan kemampuan teknis laboratorium,” ujar Usman Suhuria.

Ia menambahkan bahwa aspek lingkungan tidak boleh dikorbankan demi kecepatan pelaksanaan program, namun di sisi lain potensi ekonomi dari pemanfaatan fasilitas daerah juga perlu digali secara maksimal.

Dukungan terhadap Program Pusat dengan Syarat Lingkungan

Wakil Ketua Komisi III, Fredy Boy, menyatakan bahwa pengelolaan limbah merupakan komponen vital dalam operasional MBG. Pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap program pusat tersebut, tetapi menegaskan bahwa aspek ekologis tidak dapat diabaikan.

“Kami mendukung program MBG, tetapi pengelolaan limbahnya juga harus diperhatikan. Karena itu, kami mendorong SPPG menggunakan laboratorium DLHK untuk pengujian IPAL, sehingga standar lingkungan dapat terjaga dan fasilitas daerah juga dapat memberikan kontribusi terhadap PAD,” kata Fredy.

Dorongan Koordinasi Antar-Lembaga

Komisi III DPRD Sulbar meminta DLHK dan Badan Gizi Nasional (BGN) Sulbar segera duduk bersama untuk merumuskan mekanisme kerja, jenis pengujian yang akan dilakukan, kapasitas teknis laboratorium, serta skema pembiayaan yang transparan. Selain itu, Komisi III juga mendesak adanya kerja sama resmi antara Pemerintah Provinsi Sulbar dan BGN guna memperkuat peran Laboratorium DLHK dalam mendukung pelaksanaan Program MBG secara berkelanjutan.

“Langkah ini diharapkan mampu menciptakan dua manfaat sekaligus, yakni memastikan pengelolaan IPAL SPPG memenuhi standar lingkungan serta mengoptimalkan potensi Laboratorium DLHK sebagai salah satu sumber peningkatan PAD Sulbar,” pungkas Fredy.