IM57+ Institute Nilai OTT Rektor Unsoed Kasus Serius di Dunia Pendidikan Tinggi

OTT Rektor Unsoed: IM57+ Institute Soroti Krisis Tata Kelola Pendidikan Tinggi

Kabarteras.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Akhmad Sodiq, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri. Dalam menjalankan aksinya, Sodiq diduga mendapat bantuan dari Wakil Rektor III Norman Arie Prayogo, Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto, serta tiga pihak swasta—Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono, yang merupakan keponakan Akhmad Sodiq.

Para tersangka kini ditahan selama 20 hari pertama, yakni dari 21 Agustus hingga 9 September 2026, di rutan KPK cabang gedung Merah Putih. Mereka disangkakan melanggar ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B, yang dikaitkan pula dengan KUHP terbaru.

Posisi Strategis Korupsi di Sektor Pendidikan

Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, menilai perkara OTT di Unsoed menempati posisi strategis dalam peta korupsi nasional. Dalam keterangannya pada Rabu (26/8/2026), Lakso menjelaskan bahwa posisi strategis suatu korupsi ditentukan oleh nilai dampak atau keuntungan yang diperoleh, pihak-pihak yang terlibat, serta sektor tempat korupsi itu berlangsung.

“Korupsi ini memiliki posisi strategis karena melibatkan petinggi dan sektor yang penting. Menentukan posisi korupsi strategis ditentukan oleh nilai dari dampak atau keuntungan korupsi, pihak yang terlibat dan/atau sektor terjadinya korupsi.”

Menurut Lakso, keterlibatan jajaran pimpinan universitas di institusi pendidikan menjadikan kasus ini bukan sekadar pelanggaran administratif biasa, melainkan persoalan yang menyentuh inti tata kelola sektor pendidikan.

Peringatan dari Pola Berulang

Lakso menegaskan bahwa praktik pungutan tidak sah, suap, dan gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi selama ini kerap diabaikan tanpa tindakan nyata yang memadai.

“Pungutan tidak sah, suap dan gratifikasi pada institusi pendidikan tinggi kerap menjadi isu yang tidak ditangani secara serius dan hanya terkesan menjadi ‘gossip’ semata tanpa ada tindakan kongkrit.”

Ia mengingatkan bahwa OTT di Unsoed bukan kejadian pertama. Sebelumnya, kasus serupa juga menimpa Universitas Lampung (Unila). Perulangan pola tersebut, kata Lakso, menunjukkan adanya persoalan fundamental yang belum terselesaikan.

“OTT ini menjadi pembuka mata bahwa telah terjadi persoalan fundamental dalam tata kelola pendidikan tinggi, terlebih ini kejadian sekian dari OTT yang sebelumnya terjadi di Unila atas kasus yang serupa.”

Dua Pendekatan Pembenahan yang Didorong

Lakso mengusulkan setidaknya dua jalur perbaikan. Pertama, mekanisme penerimaan mahasiswa baru—terutama berbagai jalur alternatif yang berkembang pesat pasca-liberalisasi institusi pendidikan—perlu diperbaiki secara menyeluruh.

“Makin besar diskresi pimpinan perguruan tinggi dalam menentukan alternatif jalur masuk maka semakin besar peluang ruang negosiasi di balik layar.”

Kedua, diperlukan mekanisme penerimaan berstandar nasional agar tidak ada lagi ruang bagi permainan nakal di kemudian hari.

“Harus ada penegasan jalur masuk yang terukur dan standardisasi secara nasional.”

Tuntutan Penuntasan Hukum dan Reformasi Kebijakan

Di samping pembenahan sistemik, Lakso meminta KPK melakukan upaya komprehensif untuk mengungkap seluruh jejaring yang diduga terlibat dalam praktik jual beli kursi penerimaan mahasiswa baru.

“KPK harus melakukan upaya komprehensif untuk mencari jejaring pada kasus ini.”

Ia juga mendesak kementerian yang membawahi urusan pendidikan tinggi agar segera menuntaskan reformasi tata kelola sehingga praktik serupa tidak terulang.

“Kementerian yang membawahi urusan pendidikan tinggi harus menuntaskan reform ini.”