Guru PPPK Ditanggung Pusat Mulai 2027, Pemda DIY: Kami Bersyukur Ringankan Beban Fiskal Daerah

Pemda DIY Apresiasi Rencana Pusat Tanggung Biaya Guru PPPK Mulai 2027

Kabarteras.com – Langkah efisiensi anggaran daerah diyakini akan semakin terasa dampaknya ketika pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, terhitung tahun 2027. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan menyambut positif kebijakan tersebut karena dinilai mampu menekan tekanan terhadap pos belanja pegawai di tingkat daerah.

Sekda DIY: Proporsi Belanja Pegawai Harus Tetap Terjaga

Ni Made Dwipanti Indrayanti, Sekretaris Daerah DIY, menegaskan bahwa Pemda pada dasarnya tidak keberatan apabila seluruh pembiayaan PPPK penuh waktu beralih menjadi kewenangan pusat. Ia mengingatkan bahwa setiap pemerintah daerah terikat ketentuan agar rasio belanja pegawai tidak melampaui ambang batas yang telah ditetapkan.

“Ya, enggak apa-apa kalau memang itu jadi komitmen. Kita bersyukur sekali kan karena kan kita juga harus menjaga belanja pegawai kita tetap dimaksimal 30 persen,”

Pernyataan itu disampaikan Ni Made ketika diwawancara di kompleks Kepatihan Yogyakarta pada Rabu (19/8/2026).

Ruang Fiskal Lebih Luas bagi Daerah

Ni Made menjelaskan bahwa pengalihan pembiayaan tersebut akan membuka ruang fiskal yang jauh lebih luas bagi DIY. Sebelumnya, Pemda sudah menerapkan sejumlah langkah efisiensi guna menjaga keseimbangan anggaran daerah. Dengan berkurangnya alokasi untuk gaji dan tunjangan PPPK, kesehatan fiskal daerah dinilai akan semakin terjaga.

“Ini kan sebenarnya sudah bisa mengurangi beban daerah. Sudah sangat-sangat bisa membantu itu,”

Dengan demikian, kebijakan pusat yang efektif mulai 2027 diharapkan menjadi katalis bagi Pemda DIY untuk mengalihkan sumber daya yang sebelumnya terserap oleh belanja pegawai ke sektor pembangunan dan pelayanan publik lainnya.