Meeting Results: DPRD Jabar Setuju Nama Provinsi Jawa Barat Diganti Jadi Tatar Sunda

DPRD Jabar Setujui Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat Menjadi Tatar Sunda

Meeting Results – DPRD Jawa Barat telah memutuskan untuk menerima usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Keputusan ini diambil setelah pertemuan intensif yang melibatkan seluruh fraksi di dewan, menandai langkah penting dalam menjaga dan memperkuat identitas budaya daerah. Nama baru ini diharapkan dapat lebih mencerminkan sejarah dan kekhasan Sunda, yang merupakan bagian dari warisan budaya Nusantara.

Persetujuan Setelah Tiga Usulan Gagal

Usulan perubahan nama provinsi ini telah diusulkan sebelumnya sebanyak tiga kali, di tahun 2013, 2015, dan 2020, tetapi belum mendapat dukungan penuh dari semua fraksi. Kini, setelah melalui diskusi mendalam dan konsensus yang tercapai, nama Jawa Barat akan diganti menjadi Tatar Sunda. Dalam pertemuan terbaru, seluruh utusan fraksi hadir lengkap dan secara resmi menyatakan sikap mereka.

“Kami telah mempertimbangkan berbagai aspek dalam perubahan nama provinsi ini, termasuk sejarah, budaya, dan makna yang terkandung dalam nama Tatar Sunda. Usulan ini dinilai sangat relevan untuk memperkuat identitas daerah,” ujar Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, setelah menggelar rapat di Ruang Komisi I, Bandung.

Langkah Legislatif dan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Keputusan untuk mengganti nama provinsi akan masuk ke tahap legislatif berikutnya. Sebelumnya, naskah akademik usulan perubahan nama telah disempurnakan dan diperiksa ulang oleh pimpinan dewan. Proses ini membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menjamin keberhasilan perubahan nama. Pergantian nama provinsi bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat kebanggaan budaya masyarakat Sunda.

“Kami akan mengajukan usulan ini ke Badan Legislasi, sehingga bisa diperiksa secara rinci. Selain itu, perlu adanya persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan Biro Pemotongan Nama Daerah (Pemotda), karena hal ini melibatkan perubahan nama secara resmi,” terang Rahmat.

Makna Nama “Tatar Sunda” dalam Sejarah

Nama Tatar Sunda memiliki makna historis yang dalam. Dalam bahasa Sunda, “tatar” berarti wilayah atau daerah, sementara “sunda” merujuk pada etnis Sunda yang mendiami Jawa Barat. Nama ini dianggap lebih tepat karena menggambarkan kekhasan geografis dan budaya daerah. Dalam pertemuan, beberapa fraksi menekankan bahwa perubahan nama ini juga akan memengaruhi penggunaan nama kawasan perumahan, tempat wisata, dan gedung-gedung publik.

“Tatar Sunda adalah nama yang lebih sesuai dengan realitas sejarah dan geografis. Ini bukan sekadar perubahan nama, tetapi juga perubahan persepsi masyarakat terhadap identitas wilayah,” tambah anggota fraksi PDIP, yang turut hadir dalam rapat.

Perubahan Nama dan Pengaruh pada Infrastruktur Daerah

Penamaan ulang provinsi akan berdampak pada berbagai aspek infrastruktur, termasuk penomoran Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) dan penggunaan nama lokal dalam pembangunan. Usulan ini juga mencakup penyesuaian nama-nama kawasan seperti Cirebon Barat atau Sukabumi Utara agar lebih mencerminkan kekhasan budaya Sunda. DPRD Jabar berharap perubahan nama ini bisa meningkatkan pengakuan nasional dan internasional terhadap wilayahnya.

“Dengan nama Tatar Sunda, masyarakat akan lebih mudah mengenali wilayah ini sebagai bagian dari warisan budaya Sunda. Ini juga akan memudahkan pemerintah dalam membangun infrastruktur yang sesuai dengan konteks lokal,” jelas Rahmat.

Proses Pemungutan Suara dan Evaluasi Selanjutnya

Sebelum keputusan resmi diambil, usulan perubahan nama akan dipresentasikan dalam bentuk naskah akademik yang lengkap. Seluruh fraksi di DPRD Jabar diberikan waktu untuk mengevaluasi berbagai aspek, termasuk dampak ekonomi, sosial, dan politik. Pertemuan ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan memastikan bahwa usulan tersebut tidak hanya memiliki kekuatan historis, tetapi juga kelayakan dalam segi pemerintahan.

“Pemungutan suara dalam rapat ini menunjukkan konsensus yang kuat. Namun, kami tetap memperhatikan respons dari masyarakat luas dan stakeholder terkait sebelum melanjutkan ke proses legislatif berikutnya,” papar salah satu anggota fraksi.