Solving Problems: Puluhan Petugas Sensus Ekonomi di Semarang Mengundurkan Diri

Solving Problems: Puluhan Petugas Sensus Ekonomi di Semarang Mundur

Solving Problems menjadi topik utama dalam isu terkini terkait keberhentian puluhan petugas sensus ekonomi di Kota Semarang. Informasi ini terungkap setelah Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, Rudi Cahyono, memberi penjelasan mengenai alasan dan dampak pemutusan tugas para petugas. Sejumlah petugas yang telah mengundurkan diri terkait dengan keterlambatan pembayaran upah yang menjadi faktor penting dalam menyelesaikan masalah kerja.

Alasan Petugas Mundur dan Penyesuaian Tugas

Rudi Cahyono mengungkapkan bahwa total ada 30 petugas yang telah meninggalkan tugasnya, meskipun tidak secara serentak. “Kondisi masing-masing petugas berbeda, ada yang pindah pekerjaan, ada yang mengurus orang tua, dan beberapa lainnya karena kesibukan kuliah,” kata Rudi dalam wawancara eksklusif dengan Republika. Ia menambahkan bahwa pemutusan tugas tersebut terjadi setelah beberapa waktu pembayaran honorarium yang dijanjikan tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Menurut Rudi, keberhentian para petugas menyebabkan kekhawatiran terhadap kelancaran penyusunan data Sensus Ekonomi 2026. “Kami segera mencari pengganti untuk menghindari penundaan pekerjaan,” ujarnya. Ia juga menjelaskan bahwa ada perbedaan antara jumlah petugas yang terdaftar dan yang benar-benar aktif, yang menjadi tantangan dalam menyelesaikan masalah keterlibatan mitra pendata.

Kontrak Kerja dan Mekanisme Pembayaran

BPS Kota Semarang telah mengimplementasikan kontrak kerja berbasis Service Provider Agreement (SPA) sejak tahun 2022. Dalam kontrak tersebut, pembayaran honorarium dilakukan berdasarkan pencapaian tugas, dengan pembagian 40 persen dari beban kerja total. “Para petugas harus menyelesaikan SLS dan assignment-nya terlebih dahulu sebelum menerima pembayaran pertama,” terang Rudi. Ia menjelaskan bahwa penggantian petugas dilakukan untuk memastikan semua aspek pekerjaan tetap terpenuhi, meskipun ada penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Salinan SPA yang diperoleh Republika menyebutkan bahwa pembayaran termin pertama hanya diberikan setelah mitra pendata menyelesaikan 40 persen tugasnya. “Ini bisa menjadi penyebab ketidakpuasan karena beberapa petugas merasa belum memahami prosedur secara utuh,” tambah Rudi. Ia juga menyebutkan bahwa selama setiap Jumat, BPS mengadakan briefing mingguan untuk menjelaskan mekanisme pembayaran secara detail, namun mungkin ada kekurangan dalam komunikasi tersebut.

Solving Problems dalam konteks ini juga menunjukkan upaya BPS untuk memperbaiki sistem penggajian. “Kami sedang memeriksa kembali pengaturan kontrak untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penghitungan honorarium,” jelas Rudi. Selain itu, ia menegaskan bahwa meskipun ada keberhentian petugas, BPS tetap berkomitmen pada target penyusunan data Sensus Ekonomi 2026 yang harus selesai sebelum akhir tahun ini.

Penggantian dan Pelaksanaan Sensus Ekonomi

Sebagai respons atas keberhentian para petugas, BPS Kota Semarang sedang melakukan rekrutmen pengganti untuk mengisi kekosongan. “Dengan mengganti petugas, kami berharap kegiatan sensus ekonomi tetap berjalan lancar,” katanya. Namun, Rudi mengakui bahwa jumlah petugas yang tergantikan tidak sepenuhnya mengatasi masalah utama, yaitu ketimpangan pembayaran yang terjadi.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sendiri melibatkan 1.437 petugas yang dikoordinasikan oleh BPS. “Keterlibatan petugas ini sangat penting untuk menjamin akurasi data ekonomi kota,” ujar Rudi. Ia menambahkan bahwa tidak semua petugas terlibat dalam seluruh tahapan sensus, tergantung pada kemampuan dan ketersediaan waktu mereka. “Dengan adanya penyesuaian, kami ingin memastikan bahwa setiap petugas memahami tanggung jawabnya dalam menyelesaikan tugas.”

Menurut Rudi, keterlambatan pembayaran honorarium telah memicu pertanyaan terhadap mekanisme pengelolaan dana dalam Sensus Ekonomi. “Kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi tim untuk memperbaiki prosedur paling cepat,” katanya. Ia juga mengingatkan bahwa data yang dikumpulkan oleh petugas merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam memperkuat kebijakan ekonomi kota.

Solving Problems dalam skenario ini menunjukkan adanya upaya BPS untuk memperbaiki sistem dan komunikasi internal. “Kami akan menyusun laporan lebih lanjut mengenai alasan keluar para petugas dan cara penyelesaian masalah pembayaran,” jelas Rudi. Dengan langkah-langkah ini, BPS Kota Semarang berharap untuk meningkatkan kualitas data yang dihasilkan dan memastikan tidak ada hambatan dalam proses sensus ekonomi.