PPI: Daya Saing PFII Bergantung pada Ekosistem, Bukan Sekadar Insentif Fiskal

PPI: Daya Saing PFII Bergantung pada Ekosistem, Bukan Insentif

Kabarteras.com – PPI – Perhimpunan Periset Indonesia menilai bahwa keberhasilan pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) tidak hanya bergantung pada pemberian insentif fiskal, melainkan memerlukan penguatan menyeluruh terhadap ekosistem sektor keuangan nasional. Menurut pandangan PPI, Indonesia memiliki kesempatan strategis untuk memperkuat kedudukan dalam perebutan investasi global melalui program ini.

Karakteristik Sektor Keuangan yang Unik

Syahrir Ika, selaku Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia (PPI), menyoroti bahwa sektor keuangan memiliki karakteristik berbeda dibandingkan sektor riil. Arus modal yang bergerak sangat cepat menjadi salah satu faktor utama yang membedakan kedua sektor tersebut. Kondisi ini menyebabkan investor senantiasa membandingkan kemudahan berusaha serta berbagai insentif yang ditawarkan oleh negara-negara lain.

“Kalau negara lain memberikan fasilitas yang lebih baik, tentu investor akan memilih negara tersebut. Karena itu, persoalannya bukan sekadar kita memberikan insentif berapa besar, tetapi bagaimana insentif yang kita berikan mampu membuat Indonesia tetap kompetitif dibanding negara pesaing,” kata Syahrir di Jakarta, Rabu.

Insentif Fiskal dalam Konteks yang Lebih Luas

Menurut Syahrir, yang juga merupakan periset di Pusat Riset Ekonomi BRIN, pemberian insentif fiskal memang merupakan instrumen yang umum digunakan untuk meningkatkan daya saing investasi. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak serta merta menarik investor apabila tidak didukung oleh kepastian hukum, stabilitas politik, kualitas regulasi, infrastruktur yang memadai, serta iklim usaha yang kondusif.

PPI sebagai organisasi riset terkemuka menekankan bahwa pendekatan holistik diperlukan dalam membangun PFII. Bukan hanya insentif pajak yang menjadi fokus, tetapi juga berbagai aspek pendukung lainnya yang membentuk ekosistem investasi yang kuat.

“Insentif fiskal itu perlu, tetapi tidak berdiri sendiri. Investor tidak hanya menghitung pajak, tetapi juga melihat stabilitas politik, konsistensi kebijakan, kualitas regulasi, infrastruktur, hingga kepastian berusaha,” ujarnya.

Oleh karena itu, implementasi PFII harus disertai dengan berbagai kebijakan yang saling melengkapi. Tujuannya adalah agar Indonesia mampu menawarkan lingkungan investasi yang memberikan kepastian sekaligus meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha global.

Menjaga Ruang Fiskal Nasional

Di sisi lain, Syahrir mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga ruang fiskal dalam merancang berbagai insentif. Menurut dia, upaya meningkatkan daya saing tidak boleh mengorbankan kesehatan fiskal nasional karena hal tersebut justru dapat meningkatkan persepsi risiko terhadap perekonomian Indonesia.

“Pemerintah tentu harus menghitung posisi insentif yang optimal. Kita harus kompetitif, tetapi jangan sampai ruang fiskal terganggu karena pada akhirnya justru akan meningkatkan risiko ekonomi,” katanya.

Momentum Memperdalam Pasar Keuangan

Mantan peneliti Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan ini menilai bahwa pembentukan PFII seharusnya juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperdalam pasar keuangan nasional. Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi penguatan regulasi, pengembangan teknologi finansial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola yang semakin kredibel.

PPI menilai bahwa daya saing sebuah pusat keuangan internasional pada akhirnya ditentukan oleh kualitas ekosistem yang dibangun, bukan semata-mata besarnya fasilitas perpajakan yang diberikan. Pendekatan ini sejalan dengan visi jangka panjang Indonesia sebagai pusat keuangan regional.

“Momentum pembentukan PFII seharusnya digunakan untuk memperbaiki ekosistem sektor keuangan Indonesia. Yang dibangun bukan hanya insentifnya, tetapi juga fondasi agar sektor keuangan kita semakin kuat, efisien, dan mampu bersaing dalam jangka panjang,” ujarnya.

Menjaga Level Playing Field

Syahrir juga mengingatkan pemerintah perlu menjaga level playing field agar pemberian insentif di kawasan PFII tidak menimbulkan distorsi persaingan dengan pelaku usaha di luar kawasan. Desain kebijakan, kata dia, harus mampu meningkatkan daya saing Indonesia tanpa menciptakan ketimpangan perlakuan maupun mengganggu keberlanjutan fiskal.

Meski demikian, PPI mengapresiasi langkah pemerintah membentuk PFII sebagai bagian dari strategi memanfaatkan perubahan lanskap ekonomi dan sistem keuangan global.

“Artinya Presiden memiliki strategi. Beliau memahami perubahan yang sedang terjadi di ekonomi dan sistem keuangan global sehingga mencoba mengambil peluang tersebut. Itu sisi positif yang perlu diapresiasi. Saya memberi nilai sangat baik terhadap upaya menangkap momentum ini,” katanya.