BGN Diminta Serap Ayam dan Telur Langsung dari Peternak

Strategi Baru BGN dalam Penyerapan Komoditas Unggas untuk Program Makan Bergizi Gratis

Kabarteras.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menerima arahan penting dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait penyerapan ayam dan telur secara langsung dari peternak. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang berjalan. Dengan mekanisme baru ini, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas harga di tingkat produsen sekaligus meminimalisir praktik perantara yang selama ini merugikan peternak.

Kesepakatan antara Kementerian Pertanian dan BGN telah resmi ditandatangani. Kepala BGN Sudaryono bersama Mentan Amran sepakat bahwa seluruh dapur-dapur MBG sebaiknya melakukan pembelian langsung ke peternak tanpa melalui pihak ketiga. “Kami sudah sepakat. Dapur-dapur MBG bila perlu langsung saja ke peternak. Tidak boleh ada lagi yang main-main,” tegas Amran saat ditemui wartawan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Senin (27/7/2026).

Mekanisme Pengawasan dan Penetapan Harga

Perubahan mekanisme ini dilatarbelakangi oleh temuan pihak tertentu yang mengambil keuntungan berlebih dalam rantai distribusi komoditas unggas. Amran menekankan bahwa praktik tersebut harus segera dihentikan agar manfaat program MBG benar-benar sampai kepada peternak. BGN juga ditugaskan mengawasi agar harga ayam dan telur tidak turun di bawah harga acuan pemerintah.

Pemerintah telah menetapkan harga ayam hidup di tingkat peternak sebesar Rp 25 ribu per kilogram, sementara telur dipatok Rp 26.500 per kilogram. Mentan menjelaskan bahwa pengawasan ini tidak memerlukan keterlibatan Satgas Pangan karena BGN dinilai mampu menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memastikan dapur-dapur MBG membeli langsung dari peternak. Hal ini akan menciptakan efisiensi dalam rantai pasok komoditas pangan.

Amran menambahkan bahwa program MBG menciptakan pasar yang sangat besar bagi hasil produksi sektor pertanian. Program ini berperan sebagai off-taker bagi sekitar 160 juta petani, peternak, dan pekebun. Dengan demikian, diharapkan permintaan dapat terjaga dan kesejahteraan pelaku usaha pangan meningkat secara signifikan.

Dampak Positif terhadap Harga Telur Nasional

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan bahwa program MBG yang kembali berjalan turut mendorong perbaikan harga telur ayam ras. Menurut Budi, meningkatnya penyerapan telur melalui program tersebut memberikan kepastian permintaan bagi peternak. Hal ini menjadi sinyal positif bagi industri unggas nasional.

Budi menjelaskan bahwa harga telur yang sebelumnya berada di kisaran Rp 26 ribu per kilogram kini naik mendekati Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 30 ribu per kilogram. Saat ini, harga telur disebut telah berada di kisaran Rp 28 ribu per kilogram. Pergerakan harga ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.

“Sekarang penyerapannya lebih bagus karena salah satu faktornya ya MBG juga sudah berjalan kembali. Jadi sebenarnya MBG itu bisa menjadi penyeimbang antara permintaan dan penawaran,” kata Mendag kepada wartawan di Yogyakarta, Kamis (23/7/2026).

Budi menilai pergerakan harga yang mendekati HET menunjukkan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Harga yang terlalu rendah berisiko membuat peternak merugi hingga menghentikan produksi, yang pada akhirnya dapat memicu kelangkaan dan lonjakan harga. Dengan adanya program MBG, peternak memiliki kepastian pasar yang lebih baik.

Menurut dia, sebelum MBG berjalan, harga telur cenderung berfluktuasi karena tidak adanya kepastian permintaan. Dengan adanya program tersebut, permintaan menjadi lebih konsisten sehingga produksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan gejolak harga dapat ditekan. Ini merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga komoditas pangan.

Budi menambahkan, produksi telur nasional saat ini masih mencatat surplus sekitar 12 persen. Kondisi tersebut menunjukkan pasokan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung kebutuhan program MBG. Dengan surplus yang ada, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan intervensi pasar jika diperlukan di masa mendatang.