Parlemen Israel Setujui RUU Larangan Azan Melenggang ke Tahap Lanjutan – Hamas Meradang

Parlemen Israel Setujui RUU Larangan Azan, Hamas Geram

Parlemen Israel Setujui RUU Larangan Azan – Parlemen Israel (Knesset) telah mengesahkan pembacaan awal RUU larangan azan sebagai langkah awal dalam proses legislasi. RUU ini bertujuan mengatur penggunaan pengeras suara di masjid-masjid untuk mengumandangkan azan, yang menurut pemerintah Israel dikhawatirkan mengganggu kebisingan di sekitar kawasan yang dikuasai atau diduduki. Pengesahan ini memicu reaksi kuat dari organisasi pembebasan Palestina, khususnya Hamas, yang menganggap langkah tersebut sebagai bentuk penindasan terhadap umat Islam.

Perkembangan RUU Larangan Azan

Rancangan undang-undang ini disahkan dalam sesi pembacaan pertama, dengan dukungan dari 50 anggota Knesset dan penolakan dari 36 orang. Meski masih perlu melewati dua tahap lagi sebelum menjadi undang-undang resmi, RUU larangan azan telah menimbulkan gelombang kontroversi. Dalam proses legislatif, RUU ini dianggap sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperketat pengawasan atas kebisingan di wilayah-wilayah yang dianggap sebagai “masjid atau area penggunaan masjid.” Hal ini menyebabkan kekhawatiran bahwa azan, sebagai bagian dari ritual ibadah dan penanda waktu salat, akan kehilangan fungsinya secara signifikan.

RUU larangan azan diperkenalkan oleh Partai Otzma Yehudit, yang dipimpin Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir. Partai tersebut mendukung kebijakan ketat terhadap kebisingan dan menganggap azan sebagai penyebab utama gangguan. Selain itu, RUU ini juga mendapat dukungan dari Partai Yisrael Beiteinu, yang mengkritik kebijakan pemerintah terdahulu dalam menangani isu ini. Pihak yang menolak RUU ini menganggapnya sebagai upaya mengancam kebebasan beragama dan identitas budaya Muslim di Israel.

Kebijakan larangan azan ini menimbulkan ketegangan antara kelompok pendukung dan penentang. Seperti dilaporkan oleh TRT World, RUU tersebut disetujui setelah dipresentasikan oleh Israel Hayom pada Rabu (2 Juni 2026). Dalam RUU ini, disebutkan bahwa penggunaan pengeras suara di masjid harus mendapat izin resmi dari pihak berwenang, dan jika tidak, akan dikenai sanksi. Hal ini dianggap sebagai upaya untuk mengurangi pengaruh azan sebagai simbol perlawanan terhadap pendudukan.

Kelompok Islam di Israel, termasuk perwakilan dari komunitas Muslim, mengecam RUU ini sebagai bentuk diskriminasi terhadap agama mereka. Mereka menekankan bahwa azan adalah bagian dari kepercayaan Islam dan berfungsi sebagai pengingat waktu salat, yang penting bagi kehidupan sehari-hari umat Muslim. Di sisi lain, pemerintah Israel menjelaskan bahwa RUU ini bukanlah larangan total terhadap azan, tetapi hanya membatasi penggunaan pengeras suara di masjid-masjid yang berada di dekat area kawasan tertentu.

Konteks Legislatif dan Impak Potensial

Dalam sistem legislatif Israel, sebuah RUU harus melewati tiga tahap pembacaan sebelum disahkan. Setelah pembacaan pertama, RUU ini akan dibawa ke komite khusus untuk evaluasi, lalu ke pembacaan kedua di Dewan Legislatif, dan akhirnya ke pembacaan ketiga untuk disahkan secara resmi. Jika RUU larangan azan benar-benar diberlakukan, maka penggunaan pengeras suara di masjid-masjid akan terbatas, dan pengumuman azan mungkin akan bergantung pada sistem lain seperti pengumuman lisan atau pencahayaan.

RUU larangan azan ini mencerminkan perdebatan yang terus-menerus antara pemerintah Israel dan komunitas Muslim. Beberapa kritikus menyebutkan bahwa RUU ini bisa berdampak besar pada kehidupan spiritual umat Islam, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah-daerah dengan masjid yang dekat dengan kawasan pendudukan. Sebaliknya, pihak pendukung mengklaim bahwa RUU ini merupakan upaya untuk menciptakan ketenangan di kawasan-kawasan yang rentan konflik. Dalam konteks ini, RUU larangan azan menjadi simbol dari kebijakan ketat terhadap kebisingan yang dianggap sebagai ancaman bagi kesadaran masyarakat.

Reaksi dari Hamas menunjukkan ketegangan yang lebih luas antara Israel dan Palestina. Organisasi tersebut menganggap RUU ini sebagai bagian dari serangkaian langkah untuk memperkuat kontrol terhadap kebudayaan dan agama Muslim. Di sisi lain, kelompok-kelompok Muslim di Israel berupaya menegaskan bahwa azan memiliki fungsi penting dalam masyarakat, dan pembatasannya perlu didiskusikan dengan lebih matang. RUU larangan azan juga bisa menjadi pemicu bagi aksi protes yang lebih besar, terutama jika dianggap sebagai langkah politik untuk menekan kekuatan Islam di dalam negara.