Visit Agenda: Masyayikh NU Banyuwangi Desak Pemerintah Perketat Izin Pesantren

Visit Agenda: Pemimpin NU Banyuwangi Desak Pemerintah Perketat Izin Pesantren

Visit Agenda – Masyayikh dan pengasuh pesantren Nahdlatul Ulama (NU) di Banyuwangi mengeluarkan pernyataan penting kepada pemerintah agar lebih ketat dalam memberikan izin pendirian pesantren. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Halaqah Masyayikh dan Pengasuh Pondok Pesantren yang berlangsung di Darussalam Blokagung, Jumat (10/7/2026). Keberhasilan Visit Agenda dalam mengampanyekan keamanan pesantren dianggap krusial untuk menjaga kualitas pendidikan Islam dan mengurangi risiko konflik di lingkungan lembaga-lembaga tersebut.

Konsensus Masyayikh NU Banyuwangi untuk Penguatan Regulasi

Acara Halaqah tersebut menjadi bagian dari “Gerakan Nasional Pesantrenku Aman,” yang dikembangkan oleh Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PBNU, Satuan Penanggulangan Kekerasan di Pesantren (SAKA) PBNU, dan RMI PCNU Banyuwangi. Pemimpin pesantren di berbagai daerah turut hadir secara langsung, sementara ketua umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Alissa Wahid mengikuti secara daring. Visit Agenda terus ditekankan sebagai salah satu inisiatif utama untuk memperkuat komitmen keamanan dan keselamatan di pesantren.

Para peserta halaqah menyampaikan bahwa Visit Agenda ini bertujuan untuk mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih terukur dalam pemberian izin pendirian pesantren. Dalam diskusi, para kiai sepakat bahwa kekerasan dalam pesantren tidak hanya menjadi isu internal, tetapi juga menuntut respons dari lembaga eksternal seperti pemerintah dan organisasi keagamaan. Konsensus ini diharapkan bisa menjadi dasar bagi reformasi sistem izin pesantren yang lebih transparan dan terstandar.

Strategi untuk Mencegah Kekerasan di Pesantren

“Upaya mengatasi kekerasan dalam pesantren harus dipandang dari dua perspektif utama, yakni internal dan eksternal,” ujar KH Hodri Ariev, Ketua RMI PBNU, dalam siaran persnya, Ahad (12/7/2026).

Pernyataan tersebut menekankan bahwa pengawasan internal pesantren harus diperketat melalui mekanisme evaluasi berkala. Dalam Visit Agenda, para pemimpin pesantren juga menyarankan penguatan tata kelola lembaga, termasuk penggunaan sistem digital dalam pengajuan dan pemeriksaan izin.

Salah satu rekomendasi utama yang diusulkan adalah pembentukan tim peninjau khusus di setiap pesantren untuk memastikan adanya kesesuaian dengan standar keamanan. KH Agus Muhammad, peserta halaqah, menambahkan bahwa Visit Agenda ini tidak hanya tentang pengawasan, tetapi juga edukasi kepada para pengelola pesantren agar lebih memahami tanggung jawab sosial mereka. Dengan pendekatan ini, pemerintah diharapkan bisa lebih aktif dalam memastikan pesantren berjalan secara harmonis dan berkelanjutan.

Gerakan Visit Agenda di Banyuwangi juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarlembaga. SAKA PBNU mengusulkan bahwa pengawasan eksternal perlu lebih intensif, termasuk melibatkan pemangku kepentingan seperti Dinas Pendidikan setempat. Selain itu, para kiai menekankan perlunya pelatihan bagi para pengasuh pesantren tentang manajemen konflik dan penggunaan metode pendidikan yang inklusif. Poin-poin ini menjadi inti dari diskusi yang berlangsung dalam halaqah tersebut.

“Tiga fenomena ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk dijawab dengan sikap dan inisiatif positif,” tambah Gus Ulun Nuha, Sekretaris RMI PBNU, yang juga memimpin SAKA Pesantren PBNU.

Pernyataan ini memperkuat keyakinan bahwa Visit Agenda bukan hanya sekadar ajang diskusi, tetapi juga bentuk komitmen untuk membangun kesadaran kolektif tentang keamanan pesantren. Partisipasi peserta yang berasal dari berbagai wilayah Banyuwangi menunjukkan tingkat keseriusan dalam menindaklanjuti isu ini. Rencana aksi selanjutnya meliputi penyusunan panduan operasional pesantren dan penyebaran Visit Agenda ke tingkat nasional.