Key Discussion: Menjaga Amanah Negara dari State Capture

Key Discussion: Memperkuat Amanah Negara dalam Mengatasi State Capture

Key Discussion – Oleh: Suryanto, Guru Besar Psikologi Sosial Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Pembahasan ini bertujuan memperkuat prinsip amanah dalam tata kelola negara, khususnya dalam menghadapi ancaman state capture yang semakin mengemuka dalam konteks pemerintahan dan kebijakan publik.

Makna Amanah dalam Sistem Pemerintahan

Dalam konteks Islam, konsep amanah menjadi fondasi penting dalam mengelola kekuasaan. QS An-Nisa ayat 58 menjelaskan bahwa pemimpin negara wajib menyampaikan keputusan dengan keadilan, bukan untuk keuntungan kelompok tertentu. Amanah bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga bentuk komitmen terhadap kepentingan bersama. Dalam Key Discussion ini, fokus utama adalah bagaimana amanah bisa dijaga dari pengaruh dominasi elit yang mengancam keseimbangan kekuasaan.

State Capture: Tantangan Kebijakan yang Berpijak pada Kepentingan Umum

State capture menggambarkan fenomena di mana kebijakan negara terdistorsi oleh kelompok kuat seperti bisnis, birokrasi, atau partai politik. Meski prosesnya sah secara hukum, keputusan akhir cenderung berpihak pada kelompok tertentu, mengorbankan keadilan bagi masyarakat luas. Key Discussion ini membahas bagaimana pemerintahan bisa menjadi alat untuk memperkaya segelintir individu, bukan wadah bagi kebijakan yang melayani rakyat.

Dalam pidato Presiden Prabowo Subianto pada 26 Juni 2026, ia menekankan pentingnya menjaga amanah negara dari intervensi kepentingan sempit. State capture sering kali berlangsung secara subtil, dengan kelompok kuat memanfaatkan kepercayaan publik untuk menguasai alat-alat negara. Hal ini mengarah pada risiko kebijakan yang tidak lagi mencerminkan kebutuhan rakyat, tetapi kepentingan kelompok tertentu.

Mechanisme State Capture: Subtil tapi Berdampak Besar

Proses state capture tidak selalu terlihat jelas di permukaan. Ia muncul melalui kesepahaman antar kelompok, penempatan tokoh strategis, atau akses khusus yang diberikan kepada pihak tertentu. Dalam Key Discussion, penjelasan ini disajikan untuk memahami bagaimana kekuasaan bisa diserap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, pembuatan regulasi bisa diarahkan untuk memudahkan operasional bisnis tertentu, meski merugikan masyarakat luas.

Psikologi sosial menjelaskan bahwa state capture bisa terjadi karena kepercayaan yang dibangun secara bertahap. Kelompok kuat memanfaatkan norma kelompok yang melemahkan kritik dari luar. Key Discussion ini mengungkap bagaimana kebijakan yang sah bisa menjadi alat untuk memperkuat kekuasaan pihak tertentu, selama keputusan diambil tanpa pertimbangan menyeluruh untuk kepentingan umum.

Langkah Strategis untuk Membangun Kemandirian Nyata

Pencegahan state capture membutuhkan kebijakan transparansi yang lebih ketat. Dalam Key Discussion, dianjurkan agar proses pengambilan keputusan, terutama dalam proyek strategis atau kebijakan pajak, harus terbuka untuk pemeriksaan publik. Ini mencakup pengungkapan siapa yang mengusulkan, siapa yang menyusun, dan siapa yang berpotensi mendapat manfaat dari kebijakan tersebut.

Kedua, aturan konflik kepentingan harus ditegakkan secara ketat. Pejabat publik tidak hanya dilarang menerima suap, tetapi juga dilarang mengambil keputusan yang menyebabkan keuntungan bagi keluarga, kroni, atau pihak yang membantunya dalam perpolitikan. Key Discussion ini menekankan bahwa kebijakan sejati hanya bisa diwujudkan jika amanah negara tidak menjadi sasaran pembajakan oleh kelompok kuat.

Implikasi State Capture dan Peran Masyarakat

State capture memiliki dampak jangka panjang pada kesejahteraan masyarakat. Dalam Key Discussion, penjelasan ini menyoroti bahwa ketika kebijakan negara berpijak pada kepentingan sempit, maka keadilan sosial bisa terganggu. Masyarakat harus aktif memantau penggunaan amanah negara, termasuk melalui media, lembaga swadiri, atau partisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan.

Key Discussion ini juga menyoroti pentingnya pendidikan politik untuk membangun kesadaran masyarakat tentang ancaman state capture. Dengan memahami mekanisme dan dampaknya, masyarakat bisa memberikan tekanan terhadap pihak yang mengabaikan amanah negara. Selain itu, lembaga independen seperti KPK atau lembaga pengawasan kebijakan harus diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mencegah terjadinya pembajakan kekuasaan.