Main Agenda: Di Forum Global, Menkum Tegaskan Komitmen Indonesia Bangun Tata Kelola Royalti yang Transparan

Main Agenda: Indonesia Bangun Tata Kelola Royalti Transparan di Forum Global

Main Agenda yang menjadi perhatian utama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) dalam acara Forum Global di Jenewa, Swiss, menyoroti komitmen Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pembayaran royalti. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, menekankan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang negara untuk memastikan keadilan bagi sektor kreatif dan industri intellegensia manusia (IP) di tingkat internasional.

Peran Indonesia dalam Diskusi Global tentang Royalti

Dalam Dialog Tingkat Menteri yang dihadiri oleh para perwakilan dari 180 negara anggota World Intellectual Property Organization (WIPO), Indonesia aktif membahas Main Agenda terkait peningkatan keterlibatan anggota dalam pengelolaan royalti. MenkumHAM menjelaskan bahwa proposal yang diusulkan menekankan tiga prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas. Prinsip ini diharapkan menjadi kerangka kerja untuk memperkuat keberlanjutan kreatif dan menjamin pertumbuhan industri kreatif yang sehat.

“Kita tidak hanya fokus pada musik, tetapi juga mengajak anggota WIPO untuk melibatkan keberlanjutan karya jurnalistik dan dampak kecerdasan buatan (AI) dalam proses penyalinan dan pembayaran imbalan,” tegas Supratman dalam pidatonya. Ini menunjukkan bahwa Main Agenda tidak hanya berupa kebijakan tetapi juga mendorong kolaborasi yang lebih luas antara negara-negara anggota.

Indonesia, sebagai anggota aktif WIPO, berharap Main Agenda ini menjadi dasar untuk mengembangkan sistem royalti yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi. Dengan mengintegrasikan kecerdasan buatan, negara dapat mengotomatisasi distribusi royalti dan mengurangi risiko ketidakadilan dalam pengambilan keuntungan. Selain itu, poin tentang keberlanjutan karya jurnalistik dianggap penting karena media massa menjadi salah satu penyalin terbesar dalam sektor IP.

Langkah Konkret untuk Mewujudkan Main Agenda

Komitmen Indonesia dalam Main Agenda ini juga diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Global tentang Pengelolaan Royalti Berbasis Batas Negara di Bali. Acara ini akan menjadi ruang diskusi untuk mengajak seluruh anggota WIPO mengevaluasi kerangka kerja yang lebih inklusif. Dalam pertemuan tertutup sebelumnya, MenkumHAM bertemu dengan Direktur Jenderal WIPO, Daren Tang, untuk menyelaraskan tujuan dan strategi implementasi.

“Ini adalah langkah konkret untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh industri kreatif global. Kami ingin memastikan bahwa semua pihak merasa adil dalam mendapatkan manfaat dari karya mereka,” tambah Supratman. Forum Global di Bali diharapkan menjadi platform strategis yang mendukung Main Agenda ini dengan menciptakan kesepakatan bersama antara pemerintah dan pemangku kepentingan.

Dalam konteks Main Agenda, pemerintah Indonesia juga menyoroti pentingnya keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam menegakkan sistem royalti. Melalui kerja sama dengan organisasi seperti UNESCO, Indonesia ingin menghadirkan standar pembayaran adil untuk karya jurnalistik. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang lebih seimbang antara pemilik hak cipta dan pengguna karya.

Dengan adanya Main Agenda ini, Indonesia tidak hanya ingin memperkuat posisinya dalam organisasi internasional seperti WIPO, tetapi juga memberikan contoh bagus bagi negara-negara lain dalam pengelolaan IP. Harapan utama adalah menciptakan tata kelola royalti yang tidak hanya transparan, tetapi juga efisien dan bisa beradaptasi dengan kebutuhan digital era saat ini. Implementasi sistem ini diharapkan mendorong ekonomi kreatif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap mekanisme pembayaran royalti yang adil.