Maluku Kembangkan Ekosistem Keuangan Inklusif Demi Ekonomi Merata
Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menegaskan bahwa Maluku Kembangkan Ekosistem Keuangan Inklusif sebagai strategi utama untuk mendorong pemerataan
Maluku Kembangkan Ekosistem Keuangan Inklusif Demi Ekonomi Merata
Kabarteras.com – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menegaskan bahwa Maluku Kembangkan Ekosistem Keuangan Inklusif sebagai strategi utama untuk mendorong pemerataan ekonomi di wilayah kepulauan. Dalam pertemuan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Ambon pada hari Selasa, ia menyampaikan bahwa perluasan akses keuangan menjadi agenda prioritas yang harus terus diperkuat melalui kolaborasi multi-sektor.
Ke depan kami berkomitmen memperluas akses keuangan masyarakat melalui kolaborasi bersama OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara merata.
Ekosistem Keuangan di Kampung Nelayan
Program yang digagas oleh Pemprov Maluku ini dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan keuangan formal. Wilayah pesisir dan kepulauan menjadi fokus utama dalam upaya perluasan tersebut, mengingat sebagian besar penduduk Maluku tinggal di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh institusi perbankan konvensional.
Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah pembentukan ekosistem keuangan inklusif di Kampung Nelayan Merah Putih. Inisiatif ini lahir dari kolaborasi antara TPAKD, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta berbagai lembaga jasa keuangan. Tujuannya adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Caranya melalui penyediaan akses pembiayaan yang lebih mudah serta layanan keuangan yang lebih dekat dengan komunitas nelayan.
Replikasi Program Kredit Subsidi
Pemprov Maluku juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk mereplikasi program kredit pembiayaan bersubsidi. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir yang merugikan. Skema pembiayaan tersebut telah berhasil diterapkan di Kabupaten Maluku Tengah dengan hasil yang menggembirakan bagi pelaku usaha mikro.
Ke depannya, program serupa akan dikembangkan di Kota Tual sebagai upaya menyediakan pembiayaan produktif dengan bunga yang lebih terjangkau bagi pelaku usaha mikro. Hal ini sejalan dengan komitmen Maluku Kembangkan Ekosistem Keuangan Inklusif untuk memastikan setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya keuangan.
Pencapaian KUR 2025
Perluasan akses keuangan menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan menjadi andalan yang akan ditopang oleh program ini. Dalam pelaksanaan program TPAKD selama 2025, Pemprov Maluku mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melampaui target yang telah ditetapkan.
Realisasi penyaluran KUR mencapai Rp1,02 triliun kepada 21.840 debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Capaian ini melampaui target awal yang hanya sebanyak 3.000 debitur. Angka ini menunjukkan bahwa strategi Maluku Kembangkan Ekosistem Keuangan Inklusif telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian lokal.
Kami juga akan terus mendorong agar penyaluran kredit lebih banyak menyasar pelaku usaha mikro dan super mikro sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh akses pembiayaan produktif dan terhindar dari praktik rentenir.
Indikator Inklusi Keuangan Meningkat
Selain penyaluran KUR, TPAKD Maluku mencatat peningkatan sejumlah indikator inklusi keuangan sepanjang 2025. Indikator tersebut meliputi pelaksanaan business matching UMKM dengan lembaga jasa keuangan, pembukaan rekening Simpanan Pelajar (SimPel), serta peningkatan rekening inklusi keuangan.
Program lainnya mencakup pengembangan ekosistem keuangan berbasis komoditas pala, perluasan kepesertaan jaminan sosial pekerja rentan, serta penambahan Agen Laku Pandai yang melampaui target. Vanath mengatakan sinergi pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting dalam memperluas layanan keuangan hingga wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pemerintah Provinsi Maluku akan terus memperkuat kolaborasi untuk menghadirkan akses keuangan yang lebih inklusif sebagai fondasi membangun ekonomi daerah yang berkelanjutan sekaligus mewujudkan Maluku yang maju, adil, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.
