Menhan Israel Bertengkar dengan Militer Zionis, Jenderal Tolak Perintah

Konflik Tegas Antara Menhan Israel dan Komando Militer

Kabarteras.com – Pertikaian besar terjadi pada Ahad malam antara Menteri Pertahanan Israel, Katz, dengan jajaran militer. Situasi ini langsung memicu reaksi berlawanan dari berbagai kubu politik. Sementara oposisi menampakkan kemarahan, sayap kanan justru merasa gembira atas perkembangan tersebut.

Katz Mengumumkan Penggantian Kepala Komando Pusat

Dalam siaran televisi langsung, Katz tidak ragu untuk mengecam Mayor Jenderal Avi Bluth yang menjabat sebagai kepala Komando Pusat IDF. Langkah tegas ini disertai pengumuman bahwa Katz akan mengganti posisi Bluth. Namun, respons dari militer datang sangat cepat dengan mengeluarkan pernyataan keras. Militer menegaskan bahwa Bluth akan tetap menjalankan tugasnya di posisinya saat ini. Mereka juga menekankan bahwa menteri pertahanan tidak memiliki kewenangan untuk memecat Bluth secara sepihak.

Perbedaan Pandangan Soal Penahanan Pemukim

Katz kemudian menyampaikan keluhannya kepada Channel 14, media sayap kanan. Ia mengklaim bahwa Bluth telah melanggar kebijakannya. Masalah utamanya berkaitan dengan upaya Bluth memperbarui perintah penahanan administratif untuk seorang pemukim yang dikenal melakukan kekerasan. Menurut Katz, penahanan tersebut tidak dapat diterima.

Pemukim yang dimaksud adalah Tal Yinon Dardik. Ia dicurigai terlibat dalam serangan brutal yang terjadi pada bulan Maret di Khirbet Humsa. Desa Palestina di Tepi Barat ini menjadi saksi peristiwa di mana Dardik, bersama pemukim ekstremis lainnya, diduga menelanjangi seorang korban Palestina. Alat kelamin korban kemudian diikat menggunakan tali plastik sebelum diarak mengelilingi desa.

Dardik yang berdomisili di pos pertanian Area B di Tepi Barat membantah keterlibatannya. Wilayah tempat tinggalnya berada di bawah kendali sipil Palestina. Ia secara tegas menolak tuduhan bahwa dirinya ikut serta dalam insiden tersebut.

Katz mengatakan Bluth telah melanggar kebijakannya dengan berupaya memperbarui perintah penahanan administratif terhadap seorang pemukim yang melakukan kekerasan.